RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

SEKILAS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat umum pemegang saham merupakan salah satu dari Organ Perseroan selain  Direksi, dan Dewan Komisaris. serta mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris

Beberapa ketentuan umum berkenaan dengan RUPS yakni sbb:

Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Dalam hal ini cukup jelas bahwa dalam forum RUPS, pemegang saham memiliki kewenangan untuk memperoleh segala macam keterangan berkenaan dengan agenda RUPS.

Penetapan Domisli Penyelenggaraan RUPS:

-         Dalam penyelenggaran RUPS maka perlu diperhatikan domisili dari perseroan, atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sehingga penentuan penyelenggaran RUPS tidak bisa serta merta bebas menentukan tempat;

-         Untuk penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan

-        Terlepas dari 2 (dua) point pemaparan diatas maka jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, maka RUPS dapat juga diadakan di manapun. Oleh karenanya tidak menutup kemungkinan bahwa  penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat

Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Penyelenggaraan RUPS:
Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:

a.     1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau

b.      Dewan Komisaris

Kewajiban Direksi Dalam Pemanggilan RUPS
Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima

belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS maka:

a.       Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau

b.      Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS;

c.       Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

 
Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat
semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan (keputusan sirkuler pemegang saham)

Sumber:
UU No 40 Tahun 2007

Salam

AFH

 

 

Jaminan Piutang Dalam Pemberian Fasilitas Kredit

Jaminan Piutang Dalam Pemberian Fasilitas Kredit

Piutang usaha merupakan salah satu jaminan yang dapat diberikan oleh debitor kepada kreditor sebagai jaminan atas pelunasan piutang kreditor. Yang perlu diperhatikan bagi kreditor bahwa jaminan piutang yang diberikan oleh debitor harus dapat diverifikasi kebenaran dan keabsahannya agar pelaksanaan hak dari kreditor dalam hal debitor wanprestasi dapat terlaksana dengan baik.

Ada beberapa upaya verifikasi piutang yang dapat dilakukan oleh kreditor dalam mengamankan kredit yang telah disalurkannya diantaranya:

1.   Verifikasi piutang pada dasarnya dilakukan dalam rangka mengetahui kebenaran dari underlying jaminan piutang  yang diserahkan oleh debitor kepada kreditor;

2.   Verifikasi dilakukan sebelum pencairan pinjaman diberikan; 

3.    Minimal terdapat dokumen dari debitor untuk dapat dilakukan verifikasi oleh kreditor baik berupa copy invoice yang masih berlaku disertai dengan perjanjian2 yang terkait dengan pencairan pinjaman;

4.  Cara melakukan verifikasi salah satunya dapat juga dilakukan dengan trade checking atau dengan menelpon kepada bowheer dan menanyakan kebenaran dari invoice yang diterbitkan;

5.  Setelah dilakukan verifikasi dan diyakini kebenarannya, maka pencairan dapat dilakukan. Namun apabila hasil verifikasi mengindikasikan bahwa underlyng dokumen pencairan berupa invoice yang diterbitkan tidak benar / tidak sesuai, maka Bank dapat menolak permohonan pencairan yang diajukan.

Salam
Aslam hasan

Dividen Sebagai Hak Pemegang Saham

Dividen Sebagai Hak Pemegang Saham

 

Pemegang saham yang menginvestasikan modalnya dalam suatu perusahaan berhak atas dividen dari perusahaan tersebut, Dividen yang merupakan bagian dari laba bersih perseroan dibagikan dalam bentuk uang yang didistribusikan setelah mendapat persetujuan RUPS.

 

Perihal dividen sendiri dapat kita merujuk pada ketentuan didalam UU Perseroan Terbatas yakni:

Pasal 71 ayat 2 UUPT, pada dasarnya dividen yang dapat dibagikan kepada pemegang saham adalah:

1. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS. 

2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. 

3. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

 

Salam

Aslam Hasan

Memaknai Dasar Kepailitan

Memaknai Dasar Kepailitan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan dan PKPU"), disebutkan didalam pasal tersebut;

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengdilan baik atas permohonan satu atau lebih Krediturnya";

 

Karena itu sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi"

Sesuai dengan ketentuan pasal diatas apabila dilapangan masih disengketakan besaran utang-piutang yang ada serta masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam artian belum jelas dan belum dapat dipastikan jumlah hutangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih  maka sudah semestinya permohonan pailit ditolak apalagi didapatkan suatu fakta Pemohon Kepailitan hanya diajukan oleh satu orang Kreditur, dan dalam uraian permohonan tidak menyebut adanya Kreditur lain yang memiliki hutang telah jatuh tempo pembayarannya dan dapat ditagih,

Salam

Aslam Hasan

Pengajuan Perlawanan/Keberatan Atas Daftar Pembagian Hasil Pemberesan/Penjualan Harta Pailit Oleh Debitor Pailit!!

Pengajuan Perlawanan/Keberatan Atas Daftar Pembagian Hasil Pemberesan/Penjualan Harta Pailit Oleh Debitor Pailit!!

Setiap upaya hukum dalam proses kepalilitan dan PKPU selalu terbuka dan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkeberatan namun nyatanya tidak semua pihak yang keberatan terhadap daftar pembagian hasil pemberesan/ penjualan harta pailit dapat mengajukan keberatan.Pihak manakah itu?

Sekali lagi penulis sampaikan selaku advokat yang acapkali membantu penangangan perkara-perkara kepaiitan bahwa didalam lapangan untuk penanganan perkara kepailitan tidak hanya berkutat dengan masalah waktu yang ketat namun juga aspek prosedural sangat penting. Beda sedikit maka upaya hukum yang diajukan dapat ditolak oleh majaelis Hakim.

Kali ini upaya hukum dilakukan oleh debitor pailit dalam hal Pengajuan Perlawanan/Keberatan Atas Daftar Pembagian Hasil Pemberesan/Penjualan Harta Pailit, apakah debitor pailit berwenang untuk mengajukan upaya hukum atas perkara aquo?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat bersama-sama merujuk pada ketentuan pasal 192 ayat 1,ayat 2 dan ayat 3, pasal 193 ayat 1 dan pasal 196 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU maka dapat disimpulkan bahwa UU Kepailitan dan PKPU hanya menyebutkan keberatan/perlawanan hanya dapat diajukan oleh kreditor atau kurator sehingga dengan kata lain debitor pailit tidak memiliki kewenangan / kedudukan hukum sebagai pelawan

Salam

Aslam Hasan

 

Pertanggung Jawaban Perdata Pemegang Saham Atas Kerugian Perseroan.

Pertanggung Jawaban Perdata Pemegang Saham Atas Kerugian Perseroan.

 

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban cukup luas apalagi bila berkenaan dengan konteks hukum hukum perseroan. Seorang pemegang saham yang mendirikan sebuah perseroan yang kemudian mengadakan perjanjian kepada kreditor dalam bentuk perjanjian utang piutang dimana dalam kemudian hari bisnis usaha merosot sehingga hasil pinjaman tidak dapat dikembalikan / dipenuhi oleh perseroan baik pokok maupun bunganya maka pihak kreditor tidak dapat dengan serta merta mengejar pertanggungjawaban secara pribadi dari pemegang saham atas pengembalian utangnya kepada kreditor tersebut.

 

Yang harus dipahami oleh kreditor adalah bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas setiap perjanjian yang dibuat atas nama perseroan dan tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya.

 

Bilamana kreditor hendak tetap mengejar pertanggungjawaban dari pemegang saham atas pengembalian utang perusahaannya maka kreditor hanya akan mendapat porsi tidak melebihi modal yang disetor oleh pemegang saham kedalam perseroan.

 

Sekali lagi dapat disimpulkan bahwa Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran modalnya kedalam perusahaannya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya kecuali ada kondisi-kondisi tertentu yang memiliki pembuktian kuat serta menentukan untuk dapat kreditor mengejar harta pribadi dari pemegang saham tersebut maka tidak tertutup kemungkinan pertanggungjawaban terbatas dapat hapus.

Salam

Aslam Hasan

PHK Dan Aturannya!

PHK Dan Aturannya!

PHK dan aturannya suatu judul yang penulis angkat hari ini berkenaan dengan proses bantuan hukum yang penulis tangani saat dalam mewakili salah satu klien di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Selatan.

Proses punya proses ternyata perselisihan yang ada sudah berujung untuk tidak memungkinkan lagi suatu keharmonisan dalam hubungan pemberi kerja-penerima kerja dapat berlangsung, upaya mediasi tidak menemui jalan terang sehingga proses berlangsung ke tahapan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Satu yang penulis angkat dan dapat menjadi kajian bersama bahwa dalam proses PHK ada beberapa aturan yang seyogyanya dipahami bersama dengan tetap merujuk kepada ketentuan pasal 151 dan 152 serta 153 UU No 13 Tahun 2013.

Dalam suatu hubungan kerja seyogyanya para pihak tetap berupaya mengusahakan agar tidak terjadi adanya PHK, kalaupun keharmonisan sudah memang tidak dapat lagi diteruskan maka penetapan PHK hanya dapat diperoleh melalui penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Konsekuensi lebih lanjut bagi pihak pemberi kerja (dalam hal terjadinya PHK) adalah pemberi kerja wajib membayar uang kompensasi PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang besarnya masing-masing tetap merujuk pada ketentuan UU Ketenagakerjaan.

Dalam hal proses perkara sampai dengan tahapan akhir maka bagi pihak yang dikalahkan wajib membayar biaya perkara.

Salam Damai

AFH