Salam
Tim AHP ADVOKAT
Saturday 15 October 2022
Sunday 24 July 2022
Paparan Ulang Rekan Advokat Aslam Fetra Hasan Mengenai Pendaftaran PSE Ruang Lingkup Privat
Pendaftaran PSE Ruang Lingkup Privat
Latar Belakang
- Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, yaitu setiap PSE Lingkup Privat wajib mendaftar sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
- Pasal 1 Permenkominfo 10/2021, ketentuan Pasal 47 terkait dengan pemberlakuan ketentuan batas waktu pendaftaran PSE Lingkup Privat dalam Permenkominfo 5/2020 diubah. PSE Lingkup Privat wajib melakukan pendaftaran paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS berlaku efektif.
Dan dengan merujuk pada pasal 2 UU No Untuk
PSE lingkup privat yang diwajibkan untuk pendaftaran PSE (Bab 2 ps. 2 UU No. 5
Tahun 2020):
- Penyelenggara Sistem Elektronik yang diatur atau diawasi oleh Kementerian atau Lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Kategori PSE Lingkup Privat yang wajib mendaftar ke Kominfo adalah PSE yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:
- Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa.
- Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan.
- Pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat Pengguna Sistem Elektronik. Contohnya seperti
- Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial.
- Layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya.
- Pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.
Sekian dan Terima kasih
Lihat video Rekan Advokat Aslam Fetra Hasan lainnya di:
Sunday 6 March 2022
Tanggapan Advokat Aslam Fetra Hasan Terhadap Kasus Doni Salmanan
Kasus Penipuan Binomo Doni Salmanan Naik ke Penyidikan
Puteranegara Batubara Jum'at, 04 Maret 2022 - 14:42 WIB
Artikel ini telah diterbitkan di halaman
SINDOnews.com pada Jum'at, 04 Maret 2022 - 14:42 WIB oleh Puteranegara Batubara
dengan judul "Kasus Penipuan Binomo Doni Salmanan Naik ke
Penyidikan". Untuk selengkapnya kunjungi:
https://nasional.sindonews.com/read/702905/13/kasus-penipuan-binomo-doni-salmanan-naik-ke-penyidikan-1646377433
JAKARTA -
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri resmi meningkatkan status kasus
dugaan penipuan Aplikasi Binomo dengan terlapor Doni Salmanan , ke tahap
penyidikan. Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri
Kombes Gatot Repli Handoko mengungkapkan, peningkatan penyelidikan ke
penyidikan tersebut setelah dilakukannya gelar perkara. "Kemudian, sudah
dilakukan gelar perkara pada hari ini, Jumat, 4 Maret 2022 dan telah diputuskan
terhadap perkara DS dinaikan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan,"
kata Gatot dalam jumpa pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Jumat
(4/3/2022). Menurut Gatot, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 10
orang saksi dan ahli dalam rangka proses peningkatan status hukum perkara itu
ke penyidikan. "Dengan rincian, 7 orang saksi dan 3 orang saksi ahli.
Untuk saksi adalah saksi pelapor," ujar Gatot.
Meski begitu, Bareskrim Polri belum menetapkan
status tersangka setelah naiknya perkara hukum tersebut. Terkait kasus Aplikasi
Binomo, sebelumnya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus)
Bareskrim Polri telah menetapkan Influencer Indra Kenz sebagai tersangka
Bareskrim Polri menetapkan Indra Kesuma alias
Indra Kenz sebagai tersangka kasus dugaan judi online, penyebaran hoaks,
penipuan hingga TPPU terkait Aplikasi Binomo. Indra Kesuma alias Indra Kenz
dikenakan pasal berlapis setelah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus
dugaan penipuan Aplikasi Binomo.
Adapun pasal yang disematkan ke Indra antara lain;
Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat 2 dan atau Pasal 45 A ayat (1) jo 28 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3, Pasal
5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55
KUHP.
Artikel ini telah diterbitkan di halaman
SINDOnews.com pada Jum'at, 04 Maret 2022 - 14:42 WIB oleh Puteranegara Batubara
dengan judul "Kasus Penipuan Binomo Doni Salmanan Naik ke
Penyidikan". Untuk selengkapnya kunjungi:
https://nasional.sindonews.com/read/702905/13/kasus-penipuan-binomo-doni-salmanan-naik-ke-penyidikan-1646377433
Tanggapan Advokat Aslam Fetra Hasan mengenai kasus
dalam pemberitaan ini: Bahwa terlepas dari substansi hukum yang ada maka disini
kami hanya akan dan membatasi ulasan mengenai proses penyelidikan dan penyidikan
dalam kasus ini. Sebagaimana diketahui bahwa proses penyelidikan merupakan
serangkaian upaya dari pihak penyelidik terhadap laporan dugaan tindak pidana yang
terjadi untuk menentukan bahwa perbuatan yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana
ini merupakan perbuatan yang patut diduga sebagai perbuatan pidana sehingga
dapat ditingkatkan prosesnya ke tahap penyidikan. Dalam tahap penyidikan maka
ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pihak penyidik untuk
membuat terang benderangnya suatu perbuatan yang diduga perbuatan pidana agar
menjadi terang. Dalam kegiatan penyidikan ini juga termuat didalamnya kegiatan
penyelidikan sehingga kegiatan penyelidikan tentu tidak dapat lepas dari
kegiatan penyidikan karena merupakan satu kesatuan kegiatan disamping itu didalam
kegiatan ini juga dapat dilakukan berbagai upaya hukum untuk kepentingan penyidikan
diantaranya berupa penyitaan aset, penggeledahan tempat, penangkapan maupun penahanan.
Kita tunggu dan ikuti
proses selanjutnya dalam perkara ini.
Salam
Tim AHP ADVOKAT
Sumber berita:
Video youtube terkait:
Sumber
Video Lainnya:
Sumber:
Thursday 17 February 2022
Menilik Ketentuan Pasal Terhadap Vonis Azis Syamsuddin
Menilik Ketentuan Pasal Terhadap Vonis Azis Syamsuddin
Dalam pemberitaan di
SINDOnews.com pada Kamis, 17 Februari 2022 - 11:57 WIB oleh Ariedwie Satrio
dengan link: https://nasional.sindonews.com/read/688651/13/breaking-news-azis-syamsuddin-divonis-35-tahun-penjara-1645070544
judul "Breaking News:
Azis Syamsuddin Divonis 3,5 Tahun Penjara" bahwa vonis terhadap Azis Syamsudin sudah diputuskan dan majelis hakim
pemeriksa perkara menyatakan bahwa Azis Syamsuddin melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Melihat ketentuan didalam pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah
sebagai berikut:
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda
paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi
atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan
maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
Inti dari
ketentuan ini adalah suap terhadap penyelenggara negara yang dalam hal ini dilakukan kepada penyidik KPK
sedangkan ketentuan pasal Pasal 64 ayat 1 KUHP berbunyi :
Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing - masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran. Jika hukumannya berlainan maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya. Ketentuan dalam pasal ini adalah mengenai perbuatan berlanjut
sumber berita:
Narasumber:
MENGURAI DUGAAN PELANGGARAN PASAL-PASAL UU ITE,TPPU dan KUHP TERHADAP DUGAAN INVESTASI BODONG BINOMO
MENGURAI DUGAAN PELANGGARAN PASAL-PASAL UU ITE,TPPU dan KUHP TERHADAP DUGAAN INVESTASI BODONG BINOMO
Dugaan
investasi bodong pada perdagangan opsi biner di binomo saat ini sudah memasuki
tahapan penyelidikan dan akan memasuki tahapan penyidikan dimana sementara ini
terdapat dugaan pelanggaran dengan dugaan pelanggaran Pasal 45 ayat (2) jo
Pasal 27 ayat (2) dan atau Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 3, Pasal 5
dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pasal 378 KUHP jo Pasal 55
KUHP.
Pasal 45 ayat (2)
Ketentuan
didalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE) memiliki pertalian dengan ketentuan didalam Pasal 27 ayat (2).
Pasal 45 (2) menyatakan : Setiap
Orang yang dengan sengaja
dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaLsud
dalam Pasal 27 ayat (2)
dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar
rupiah).
Sedangkan ketentuan pasal 27 (2) nya adalah : Setiap
Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
Sehingga dari ketentuan 2 pasal diatas dapat ditarik suatu obyek yang sama yakni mengenai perjudian, dimana ketentuan didalam pasal 27 (2) mengurai perjudian sebagai perbuatan yang dilarang dan pasal 45 (2) merupakan akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimuat dalam pasal 27 (2).
Pasal 45A ayat (1)
Selanjutnya Pasal 45A ayat (1) yang bertalian dengan
ketentuan pasal 28 (1) menyatakan Setiap Orang yang
dengan sengaja dan tanpa
hak menyebarkan berita bohong
dan menyesatkan yang mengakibatkan
kerugian konsumen dalam
Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28
ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling
banyak Rp 1.000. 000.000,00
(satu miliar rupiah) dan pasal 28
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen
dalam Transaksi Elektronik.
Dari 2 ketentuan pasal diatas berintikan mengenai berita bohong (HOAX) dimana pasal 45A (1) merupakan akibat hukum dari pelanggaran terhadap ketentuan pasal 28 (1)
Pasal
3, Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),
Pasal 3 Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Inti dari pasal ini adalah perolehan harta yang patut diduga berasal dari hasil tindak pidana
Pasal 5
(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,
pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
Intinya
adalah penerimaan suatu harta kekayaan yang patut diduga berasal dari hasil
tindak pidana sebagaimana yang diurai macam tindak pidananya didalam pasal 2 .
Sedangkan pada pasal 2 (1) diterangkan : Hasil tindak pidana adalah Harta
Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c.
narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan
migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang
perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan
senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r.
penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang
perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang
kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana
penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
Selanjutnya pasal 10 "Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5." Ketentuan pasal ini bertalian juga dengan ketentuan didalam pasal 55 KUHP.
Dan pasal 378 KUHP juga bertalian dengan pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Salam
Narasumber:
Advokat Aslam Fetra Hasan
Wednesday 16 February 2022
Mengenal Alat Bukti dan Barang Bukti:
Mengenal Alat Bukti dan Barang Bukti:
Dalam proses
penyeldikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana maka alat bukti dan
barang bukti memiliki peran yang sangat menentukan. Alat bukti adalah segala
sesuatu yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu peristiwa
dan atau perbuatan dimana dengan alat bukti ini dapat dipergunakan sebagai dasar
pembuktian atas suatu peristiwa dan atau perbuatan yang terjadi. Didalam KUHAP
alat bukti yang sah terdapat pengaturannya didalam Pasal 184 yang menyatakan
alat bukti yang sah ialah :
a. keterangan
saksi;
b. keterangan
ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa
Sedangkan mengenai Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Selanjutnya mengenai barang bukti. Barang bukti menurut Perkap No.6 tahun 2019 adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
Salam
Tim AHP| ADVOKAT
Konsultasikan Permasalahan Hukum Anda Bersama AHP|ADVOKAT Untuk
memenuhi kebutuhan persoalan hukum anda maupun berkonsultasi dengan tim AHP
|ADVOKAT. AHP|ADVOKAT telah beroperasi sejak Januari 2013. AHP|ADVOKAT sendiri
merupakan konsultan hukum berpengalaman yang diisi oleh tenaga ahli di
bidangnya.
Untuk berkonsultasi Anda bisa mengunjungi kantornya yang ada di GD
Masindo.Jl. Mampang Prapatan Raya No.73A Jakarta Selatan. Anda juga bisa
menghubungi nomor Whatsapp 081905057198. AHP|ADVOKAT telah menangani kebutuhan
legal berbagai jenis perusahaan dan perorangan.
Keadilan Restoratif
Keadilan Restoratif Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Kasus Pidana
Suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana yang sudah dimulai proses penyelidikan dan atau penyidikan dapat diselesaikan diluar forum pengadilan melalui upaya keadilan restorative, dimana upaya ini merupakan salah satu upaya perdamaian diantara pelapor dan pihak terlapor untuk tidak memperpanjang permalahan diantara para pihak dan saling sepakat untuk diselesaikan dengan mufakat. Menurut Perkap No 6 Tahun 2019, upaya perdamaian yang ditempuh melalui keadilan restorative dapat dilakukan bilamana memenuhi syarat materiil dan formil. Syarat materiil meliputi:
- tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
- tidak berdampak konflik sosial;
- adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
- prinsip pembatas yakni pada pelaku dan pada tindak pidana dalam prosesnya.
Prinsip Pembatas pada pelaku:
1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni
kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
2) pelaku bukan residivis;
Prinsip Pembatas pada tindak pidana dalam proses:
1) penyelidikan; dan
2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;
Sedangkan untuk aspek formilnya meliputi:
- surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
- berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
- rekomendasi
gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
- pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.
Melalui
forum ini maka suatu tindak pidana dapat cepat selesai dan memberikan keadilan bagi para pihak.
Salam
Tim
AHP| ADVOKAT
Konsultasikan
Permasalahan Hukum Anda Bersama AHP|ADVOKAT Untuk memenuhi kebutuhan persoalan
hukum anda maupun berkonsultasi dengan tim AHP |ADVOKAT. AHP|ADVOKAT telah
beroperasi sejak Januari 2013. AHP|ADVOKAT sendiri merupakan konsultan hukum
berpengalaman yang diisi oleh tenaga ahli di bidangnya.
Untuk
berkonsultasi Anda bisa mengunjungi kantornya yang ada di GD Masindo.Jl.
Mampang Prapatan Raya No.73A Jakarta Selatan. Anda juga bisa menghubungi nomor
Whatsapp 081905057198. AHP|ADVOKAT telah menangani kebutuhan legal berbagai
jenis perusahaan dan perorangan.
Tuesday 15 February 2022
Pembahasan Mengenai Penyelidikan dan Penyidikan
Pembahasan Mengenai Penyelidikan dan Penyidikan
Kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan
suatu rangkaian yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik terhadap suatu perbuatan
yang diduga merupakan suatu tindak pidana hingga membuat terang benderangnya suatu
perbuatan yang diduga tindak pidana tersebut.
Menurut KUHAP dan diatur didalam Perkap No 6
Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana penyelidikan adalah serangkaian
tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga
sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang-----Ã dari
sini dapat dikatakan bahwa penyelidikan dilakukan terhadap suatu perbuatan yang
baru diduga sebagai tindak pidana untuk kemudian ditentukan dapat tidaknya
dilanjutkan ke tahap poenyidikan.
Masih menurut Perkap diatas bahwa dalam
kegiatan penyelidikan ini dilakukan dengan cara Kegiatan:
- pengolahan TKP;
- pengamatan (observasi);
- wawancara (interview);
- pembuntutan (surveillance);
- penyamaran (under cover);
- pelacakan (tracking); dan/atau
- penelitian dan analisis dokumen
Untuk peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana maka dilanjutkan ketahapan penyidikan. Penyidikan adalah Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun rangkaian kegiatan yang diakukan meliputi
- penyelidikan;
- dimulainya penyidikan;
- upaya paksa;
- pemeriksaan;
- penetapan tersangka;
- pemberkasan;
- penyerahan berkas perkara;
- penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- penghentian penyidikan.
Sekian ulaasan ringkas dari kami dan terima
kasih
Salam
Tim AHP| ADVOKAT
Konsultasikan Permasalahan Hukum Anda Bersama AHP|ADVOKAT Untuk
memenuhi kebutuhan persoalan hukum anda
maupun berkonsultasi dengan tim AHP |ADVOKAT. AHP|ADVOKAT telah beroperasi
sejak Januari 2013. AHP|ADVOKAT sendiri merupakan konsultan hukum berpengalaman
yang diisi oleh tenaga ahli di bidangnya.
Untuk berkonsultasi Anda bisa
mengunjungi kantornya yang ada di GD Masindo.Jl. Mampang Prapatan Raya No.73A
Jakarta Selatan. Anda juga bisa menghubungi nomor Whatsapp 081905057198.
AHP|ADVOKAT telah menangani kebutuhan legal berbagai jenis perusahaan dan
perorangan.
Sunday 6 February 2022
TANGGAPAN ADVOKAT ASLAM FETRA HASAN MENGENAI PEMBERITAAN BINARY OPTION, KORBAN DAN UPAYA HUKUMNYA
TANGGAPAN ADVOKAT ASLAM FETRA HASAN MENGENAI PEMBERITAAN LAPORAN 8 KORBAN APLIKASI BINOMO KE BARESKRIM
Rugi Rp2,4 Miliar, 8 Korban Laporkan Aplikasi Binomo ke Bareskrim
CNN Indonesia
Kamis, 03 Feb 2022 21:51 WIB
Baca artikel CNN Indonesia "Rugi Rp2,4
Miliar, 8 Korban Laporkan Aplikasi Binomo ke Bareskrim" selengkapnya di
sini: .
Jakarta, CNN Indonesia -- Delapan orang korban
trading binary option atau perdagangan opsi biner melaporkan aplikasi trading
Binomo dan para affiliator-nya ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim)
Polri.
Kuasa hukum pelapor, Finsensius Mendorfa
mengatakan kerugian masing-masing kliennya mencapai puluhan hingga ratusan juta
rupiah. Jika ditotal kerugian delapan kliennya itu mencapai Rp2,4 miliar.
"Itu baru delapan orang saja ya, yang ratusan
orang lainnya yang masuk database kami nanti pada saat proses penyelidikan dan
penyidikan akan kami sampaikan," kata Finsensius kepada wartawan, Kamis
(3/2).
Finsensius mengatakan selain melaporkan aplikasi
Binomo, pihaknya juga turut melaporkan pemilik serta sejumlah affiliator sekaligus
influencer yang turut terlibat mempromosikan platform trading opsi biner
tersebut.
Namun, ia tidak membeberkan lebih lanjut siapa
saja sosok influencer atau affiliator yang dimaksud. Ia hanya mengatakan bahwa
laporan tersebut telah diterima penyidik dengan nomor STTL/29/II/2022/BARESKRIM.
"Yang pasti lebih dari satu orang dan ada
publik figur yang sedang viral," ujarnya
Finsensius mengatakan ada enam pasal yang disangkakan terhadap platform
maupun para affiliator tersebut.
Antara lain Pasal 27 ayat (2) Undang-undang
Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang perjudian online, Pasal 28 ayat (1) UU
ITE tentang berita bohong yang merugikan konsumen, dan Pasal 378 KUHP jo Pasal
55 tentang penipuan.
Kemudian Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Lebih lanjut, Finsensius berharap kepolisian
menghentikan pihak-pihak yang masih mencoba memperdaya masyarakat untuk
bergabung ke dalam skema trading seperti ini.
Tak hanya itu, ia juga berharap pihak-pihak
terkait dapat memberikan perhatian khusus terhadap maraknya investasi ilegal
untuk mencegah korban lain.
"Jadi mereka (korban) mengharapkan satu ada
efek jera bagi pelaku-pelaku dan juga uangnya dikembalikan," ujarnya.
Sebelumnya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah memblokir 1.222 situs
web Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sepanjang 2021.
Plt. Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana
mengatakan, tindakan itu mereka lakukan karena 1.222 situs PBK tersebut ilegal.
Langkah itu juga dilakukan guna memperkuat perlindungan masyarakat dari bahaya
investasi ilegal yang merugikan.
Tak hanya itu, mereka juga melakukan aktivitas
permainan judi berkedok trading. Terdapat 92 domain opsi biner yang diblokir
seperti Binomo, IQ Option, Olymptrade, Quotex serta platform lain sejenisnya.
"Sepanjang 2021, Bappebti bekerja sama dengan
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 1.222 domain situs web
perdagangan berjangka komoditi tanpa izin dan judi berkedok trading,"
ungkapnya melalui keterangan resmi, Rabu (2/2).
Tanggapan Advokat Aslam Fetra Hasan
Advokat Aslam Fetra Hasan memberikan tanggapan mengenai korban dari aplikasi Binary Option. Dari sini perlu dijabarkan secara jelas dan terang benderang mengenai Apa itu definisi dari Korban Aplikasi dan apakah memang aplikasi binary option adalah Judi berkedok Trading, Dari sini kami menyampaikan terlebih dahulu dan perlu dipahami secara utuh bahwa setiap aplikasi trading di market binary option itu dapat memiliki 2 sudut pandang bagi setiap trader dan atau investor yang berinvestasi didalamnya. Didalam setiap aplikasi di binary option itu tidak pernah memberikan satu janji pasti untung karena karakteristik trading di market binary option itu dihadapkan pada suatu pergerakan harga yang dapat dibatalkan yang kemudian dibatalkan kembali sehingga perlu Analisa, money management, psikologi trading yang matang untuk berkecimpung didalam market binary option. Oleh karenanya trading di market binary option tidaklah cocok untuk setiap trader dan atau investor.
Bagi trader atau investor yang belum matang keilmuannya kemudian terjun kedalam market binary option dengan mengambil keputusan buy / sell tanpa adanya pertimbangan yang cukup dan hanya didasarkan pada emosi maka dapat dipastikan aktifitas trading dan atau investasinya adalah hanya adu peruntungan saja namun beda halnya apabila pengambilan keputusan buy / sell didasarkan pada pertimbangan yang cukup maka kegiatan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai trading.
Setiap investor dan atau trader
yang loss dikarenakan mengambil suatu keputusan buy/sell tanpa pertimbangan yang
cukup apalagi menerapkan sistem kompensasi sampai berlevel level, overtrading
dan tamak maka jelas aktifitas yang dilakukanya hanyalah sekedar adu peruntungan
sehingga loss yang diderita akibat dari keputusannya mendudukkan kapasitasnya
bukan lagi sebagai korban tapi memang pelaku yang berbuat atas dasar kehendak
pribadi. Beda bila investor dan atau trader yang bersangkutan disesatkan
didalam pengambilan keputusannya maka kapasitasnya dapat sebagai korban dan
dapat mengajukan upaya hukum.
sekian dan terima kasih
TIM AHP ADVOKAT
Narasumber:Advokat Aslam Fetra Hasan
sumber berita:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220203213337-12-754835/rugi-rp24-miliar-8-korban-laporkan-aplikasi-binomo-ke-bareskrim
Video Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=_84WQVKN4lE
Sunday 16 January 2022
Ulasan dan Analisa Ringkas Pemberitaan Cara Polisi Bongkar Mafia Tanah di Bogor, yang Libatkan Pegawai DJKN Kemenkeu
Cara Polisi Bongkar Mafia Tanah di Bogor, yang Libatkan Pegawai DJKN Kemenkeu
Reporter:
Mahfuzulloh
Al Murtadho
Editor:
Clara Maria Tjandra Dewi H.
Jumat, 14 Januari 2022 23:10 WIB
Polres Bogor ungkap kasus Mafia Tanah yang melibatkan pegawai DJKN Kementerian Keuangan di Polres Bogor, Cibinong. Kamis, 13 Januari 2022. Dok. Kasat Reskrim Polres Bogor
TEMPO.CO, Bogor -
Kasus mafia tanah yang
melibatkan pegawai Kementerian Keuangan terungkap setelah pelaku berusaha
buka blokir di kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Bogor. Kasus
ini melibatkan pegawai Komisi Pelelangan Kekayaan Negara (KPNL) Direktorat
Jendral Kekayaan Negara (DJKN).
Kasat
Reskrim Polres Bogor AKP Siswo DC Tarigan mengatakan pada bulan November
2021, kepolisian memperoleh informasi dari DJKN bahwa
ada seseorang yang mengatasnamakan DJKN sedang mengurus buka blokir surat tanah
di BPN.
"Saat itu penyidik langsung bergerak, menangkap
pelaku dan membawa ke kantor untuk diperiksa karena menurut DJKN, pelaku sudah
tidak lagi tercatat sebagai pegawai DJKN," kata Kasat Reskrim Polres Bogor
AKP Siswo DC Tarigan kepada Tempo di kantornya, Cibinong. Jumat, 14 Januari
2022.
Setelah menangkap pelaku berinisial AS yang mengaku
sebagai pegawai DJKN, Polres Bogor kembali menangkap pelaku lain
berinisial R dan SMH. Para pelaku mafia tanah itu sudah melakukan tindak
kejahatannya sejak 2014.
Kasus yang saat ini sedang ditangani Polres Bogor adalah jual beli lahan
negara 2.000 meter di SHGB 1914. Namun pada saat penangkapan dan penggeledahan
rumah tersangka AS, polisi menemukan lebih kurang 60 dokumen tanah.
"Itu masih kita verifikasi dan dalemi lebih lanjut,
serta mengusut siapa saja yang terlibat dalam kasus ini dan di mana saja,"
kata Siswo.
Selain eks pegawai, kasus dugaan penipuan dan pemalsuan sertifikat tanah ini juga
melibatkan pegawai aktif di KPNKL DJKN. Pegawai DJKN itu berperan membuat
atau menerbitkan surat keterangan lunas dari DJKN atas objek lahan. Korban
komplotan penipuan tanah ini adalah seorang kontraktor dan
sebuah perumahan besar di Bogor.
Menurut Siswo, anggota komplotan mafia tanah sudah terstruktur
dan masif. Semua anggota memiliki tugas masing-masing. Polisi masih
mengejar dua DPO lain. "Sudah kami kantongi
identitasnya," ucap Siswo.
Untuk mengungkap kasus mafia tanah yang melibatkan oknum
pegawai pemerintahan ini, Siswo meminta kepada masyarakat untuk tidak
takut melaporkan dan memberikan informasi kepada polisi.
"Informasi itu kami butuh, karena jujur masyarakat
yang jadi korban dalam kasus ini saja awalnya mereka tidak mengetahui mereka
korban sindikat mafia tanah ini dan menyangka sertifikat yang mereka pegang
adalah asli, padahal palsu," kata Siswo.
M.A MURTADHO
Sumber berita:
https://metro.tempo.co/read/1550116/cara-polisi-bongkar-mafia-tanah-di-bogor-yang-libatkan-pegawai-djkn-kemenkeu
Ulasan dan Analisa Ringkas.
Bahwa dalam pemberitaan ini, modus dugaan tindak pidana yang diberitakan adalah mengenai Penipuan dan Pemalsuan Sertipikat Tanah.
Modus dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan sertipikat ini dilakukan dengan sangat terstruktur dan melibatkan banyak oknum dimana masing-masing oknum yang terlibat memiliki perannya masing-masing.
Untuk dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan ini belum dirinci mengenai pasal-pasal yang akan disangkakannya karena proses penyelidikan dan penyidikan masih berjalan. Kita tunggu kelanjutannya
Salam
Tim AHP Advokat
Subscribe to:
Posts (Atom)