UPAYA HUKUM VERZET

VERZET

Berdasarkan Pasal 129 ayat (1) atau Pasal 83 Rv upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan verstek adalah perlawanan atau verzet. Atau biasa juga disebut Verzet tegen verstek atau perlawanan terhadap putusan verstek. Jadi apabila tergugat dijatuhkan putusan verstek sedang ia keberatan terhadap putusan tersebut maka ia dapat mengajukan upaya hukum perlawanan verzet bukan upaya hukum banding, dan jika diajukan upaya hukum banding maka upaya hukumnya menjadi cacat formil dan tidak dapat diterima

II.   Yang Berhak Mengajukan Perlawanan Dan Ditarik sebagai Terlawan.

Bahwa yang berhak mengajukan perlawanan (verzet) hanya tergugat, sedang kepada Penggugat tidak diberikan hak mengajukan perlawanan, ketentuan tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 524K/Sip/1975 tanggal 28 Pebruari 1980 Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 1979. Hal 203. Dimana verzet terhadap putusan verstek hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak (tergugat) dalam perkara tidak oleh pihak ketiga. Adapun perluasan hak terhadap tergugat untuk mengajukan perlawanan adalah hanya ahli warisnya , apabila pada tenggang waktu pengajuan perlawanan tergugat meninggal dunia, atau dapat diajukan oleh kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus sebagaimana digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA Nomor 1 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994. Adapun yang dapat ditarik sebagai Terlawan terbatas hanya pada diiri penggugat semula sebagaimana dijelaskan Pasal 129 ayat (1) HIR dan ditegaskan pula Putusan Mahkamah Agung Nomor 434K/Pdt/1983.

Adapun upaya hukum putusan verstek bagi penggugat adalah banding.  Dan apabila penggugat mengajukan Banding, gugurlah hak Tergugat mengajukan Perlawanan (verzet). Dimeikian  Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 menegaskan.

III.    Tenggang Waktu Mengajukan Perlawanan.

Menurut pasal 129 ayat (2) HIR tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan (verzet) adalah 14 hari terhitung dari tanggal pemberitahuan putusan verstek oleh Jurusita Pengganti  kepada diri pribadi tergugat atau kuasanya. Dan apabila putusan tidak disampaikan kepada diri pribadi tergugat (in person), verzet masih bisa diajukan sampai hari ke 8 (delapan) sesudah aanmaning.  kemudian apabila tengang waktu tersebut dilampoi maka mengakibatkan :

•    Gugur hak tergugat mengajukan perlawanan.

•    Tergugat dianggap menerima putusan verstek.

•    Terhadapnya tertutup tertutup upaya hukum banding dan kasasi.

IV.    Proses Pemeriksaan Perlawanan

Perlawanan diajukan kepada Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan verstek.

Perlawanan terhadap verstek bukan perkara baru, melainkan berupa bantahan yang diajukan kepada ketidak benaran dalil gugatan dengan alasan verstek yang dijatuhkan keliru dan tidak benar, oleh karenannya Putusan MA Nomor 307K/Sip/1975 mengingatkan bahwa verzet terhadap verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru.

Perlawanan Mengakibatkan putusan verstek mentah kembali.

Pemeriksaan Perlawanan

          4.1.    Pemeriksaan berdasarkan gugatan semula.
          4.2.    Proses Pemeriksaan dengan acara biasa.
          4.3.    Surat perlawanan sebagai jawaban tergugat terhadap dalil gugatan

Sumber:

https://www.pn-tobelo.go.id/pages/perlawanan-verstek

Kegiatan yang dilakukan Aslam Hasan & Partners

1. Legal Due Diligence / Legal Audit dan memberikan Legal Opini untuk setiap transaksi yang akan, sedang maupun telah dilakukan oleh Klien
2. Menjadi Penasehat Hukum bagi perorangan maupun perusahaan atau lembaga lain.
3. Kegiatan Advokat (mendampingi Klien di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan maupun di luar Pengadilan).
4. Membantu membuat, menyusun dan menyiapkan Draft Perjanjian, Surat Kuasa, Memory of Understanding (MoU)
5. Menyiapkan segala upaya penyelesaian hukum baik litigasi maupun non-litigasi.
6. Menyelesaikan perselisihan/sengketa dibidang Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Ketenagakerjaan dan Kepailitan
7. Membantu pengurusan perijinan-perijinan yang berhubungan dengan perusahaan dan lain-lain.
8. Membantu membuat permohonan kredit bank, Kelayakan Usaha, penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah, peningkatan jaminan serta eksekusi jaminan.
9. Khusus dibidang ketenagakerjaan kami menangani penyelesaian perselisihan perburuhan, pembuatan peraturan perusahaan (PP), membuat Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), termasuk mendampingi dalam berbagai negosiasi.

Salam

AFH

PERIHAL LELANG

PERIHAL LELANG

Lelang Eksekusi
Terhadap obyek jaminan kredit yang dibebani oleh jaminan Hak Tanggungan,apabila debitor cedera janji maka pihak Kreditor dapat melaksanakan haknya atas obyek jaminan kredit yang diikat Hak Tanggungan melalui:

1. Menjual obyek hak tanggungan dengan mekanisme parate eksekusi dengan merujuk dalam pasal 6 UU Hak Tanggungan;
2. Pelaksanaan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan;
3. Penjualan di bawah tangan

Untuk eksekusi obyek jaminan hak tanggungan melalui lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka eksekusi terhadap obyek jaminan tersebut tidak dapat dibatalkan. Dan dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 1068/K/Pdt/2008:
1. Lelang yang dilakukan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibatalkan;
2.Apabila dikemudian hari ada putusan yang bertentangan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar lelang, maka pihak yang bersangkutan dapat menuntut ganti-rugi atas obyek sengketa dari pemohon lelang

Salam AFH

Kegiatan yang dilakukan Aslam Hasan & Partners

Legal Due Diligence / Legal Audit dan memberikan Legal Opini untuk setiap transaksi yang akan, sedang maupun telah dilakukan oleh Klien

Menjadi Penasehat Hukum bagi perorangan maupun perusahaan atau lembaga lain.

Kegiatan Advokat (mendampingi Klien di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan maupun di luar Pengadilan).

Membantu membuat, menyusun dan menyiapkan Draft Perjanjian, Surat Kuasa, Memory of Understanding (MoU)

Menyiapkan segala upaya penyelesaian hukum baik litigasi maupun non-litigasi.

Menyelesaikan perselisihan/sengketa dibidang Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Ketenagakerjaan dan Kepailitan

Membantu pengurusan perijinan-perijinan yang berhubungan dengan perusahaan dan lain-lain.

Membantu membuat permohonan kredit bank, Kelayakan Usaha, penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah, peningkatan jaminan serta eksekusi jaminan.

Khusus dibidang ketenagakerjaan kami menangani penyelesaian perselisihan perburuhan, pembuatan peraturan perusahaan (PP), membuat Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), termasuk mendampingi dalam berbagai negosiasi.

MEMAKNAI PERRBEDAAN ANTARA GADAI DAN FIDUSIA

Memaknai Perbedaan Antara Gadai dan Fidusia

Dalam Hukum Jaminan Kebendaan, baik Gadai maupun Fidusia merupakan pengikatan jaminan yang memberikan hak kepada KPJK (kreditor pemegang jaminan kebendaan) untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya bila debitor wanprestasi

Perbedaan utama antara gadai dan fidusia meskipun dapat mengikat jenis obyek yang sama namun pada gadai atas penguasaan fisik agunan wajib berada di tangan penerima gadai sedangkan pada fidusia,penguasaan atas fisik tetap berada di tangan debitor. Gugatan atas obyek jaminan yg diikat dengan gadai atau fidusia hanya berlaku untuk kreditor konkuren dan tidak bagi kreditor separatis

Kegiatan yang dilakukan Aslam Hasan & Partners

Legal Due Diligence / Legal Audit dan memberikan Legal Opini untuk setiap transaksi yang akan, sedang maupun telah dilakukan oleh Klien

Menjadi Penasehat Hukum bagi perorangan maupun perusahaan atau lembaga lain.

Kegiatan Advokat (mendampingi Klien di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan maupun di luar Pengadilan).

Membantu membuat, menyusun dan menyiapkan Draft Perjanjian, Surat Kuasa, Memory of Understanding (MoU)

Menyiapkan segala upaya penyelesaian hukum baik litigasi maupun non-litigasi.

Menyelesaikan perselisihan/sengketa dibidang Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Ketenagakerjaan dan Kepailitan

Membantu pengurusan perijinan-perijinan yang berhubungan dengan perusahaan dan lain-lain.

Membantu membuat permohonan kredit bank, Kelayakan Usaha, penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah, peningkatan jaminan serta eksekusi jaminan.

Khusus dibidang ketenagakerjaan kami menangani penyelesaian perselisihan perburuhan, pembuatan peraturan perusahaan (PP), membuat Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), termasuk mendampingi dalam berbagai negosiasi.

Salam

AFH

GUGATAN KOMPETENSI RELATIF

Proses Acara Gugatan Kompetensi Relatif

Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan da lam buku Register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri (pasal 121 HIR). Bagi Penggugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus di buktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan, dapat mengajukan gugatannya secara prodeo. Penggugat yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat gugatan tersebut (pasal 120 HIR).

Kompetensi Relatif (pasal 118 (1) HIR) :

Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :

1. Dimana tergugat bertempat tinggal;
2. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
3. Salah satu tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri;
4. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya;
5. Penggugat atau salah satu dari penggugat ber tempat tinggal dalam hal :
6. tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada;
7. tergugat tidak dikenal;
8. Dalam hal tersebut diatas dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka ditempat benda yang tidak bergerak terletak;
9. Ketentuan HIR dalam hal ini berbeda dengan Rbg. Menurut pasal 142 RBg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak.

Dalam hal ada pilihan domisili secara tertulis dalam akta, jika penggugat menghendaki, di tempat domisili yang dipilih itu. Apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif ini, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang. (Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 133 HIR, yang menyatakan, bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus di ajukan pada permulaan sidang, apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut).

 

Sumber:

https://www.pn-labuha.go.id/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/proses-acara-perdata

Kegiatan yang dilakukan Aslam Hasan & Partners

 

1. Legal Due Diligence / Legal Audit dan memberikan Legal Opini untuk setiap transaksi yang akan, sedang maupun telah dilakukan oleh Klien
2. Menjadi Penasehat Hukum bagi perorangan maupun perusahaan atau lembaga lain.
3. Kegiatan Advokat (mendampingi Klien di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan maupun di luar Pengadilan).
4. Membantu membuat, menyusun dan menyiapkan Draft Perjanjian, Surat Kuasa, Memory of Understanding (MoU)
5. Menyiapkan segala upaya penyelesaian hukum baik litigasi maupun non-litigasi.
6. Menyelesaikan perselisihan/sengketa dibidang Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Ketenagakerjaan dan Kepailitan
7. Membantu pengurusan perijinan-perijinan yang berhubungan dengan perusahaan dan lain-lain.
8. Membantu membuat permohonan kredit bank, Kelayakan Usaha, penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah, peningkatan jaminan serta eksekusi jaminan.
9. Khusus dibidang ketenagakerjaan kami menangani penyelesaian perselisihan perburuhan, pembuatan peraturan perusahaan (PP), membuat Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), termasuk mendampingi dalam berbagai negosiasi.

Salam

AFH

 

PROSES ACARA MEDIASI

Proses Acara Mediasi

Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.

Kelebihan Mediasi :

1. Lebih sederhana daripada penyelesaian melalui proses hukum acara perdata;
2. Efisien;
3. Waktu singkat;
4. Rahasia;
5. Menjaga hubungan baik para pihak;
6. Hasil mediasi merupakan KESEPAKATAN;
7. Berkekuatan hukum tetap;
8. Akses yang luas bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan.

Proses Mediasi :

Proses Pra Mediasi :

1. Para pihak dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara;
2. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim;
3. Pada hari pertama sidang majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi;
4. Para pihak dapat memilih mediator hakim atau non hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator dalam waktu 1 (satu) hari;
5. Apabila dalam waktu 1 (satu) hari belum ditentukan maka majelis menetapkan mediator dari para hakim.

Proses Mediasi :

1. Setelah penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan dan hal-hal lain yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak;
2. Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi;
3. Pemanggilan saksi ahli dimungkinkan atas persetujuan para pihak, dimana semua biaya jasa ahli itu ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan;
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik;
5. Apabila diperlukan, kaukus atau pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya, dapat dilakukan.

Proses Akhir Mediasi :

1. Jangka waktu proses mediasi di dalam pengadilan paling lama adalah 40 hari kerja, dan dapat diperpanjang lagi paling lama 14 hari kerja;
2. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani kedua pihak, dimana hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian;
3. Apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku.

Sumber:

https://www.pn-labuha.go.id/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/proses-acara-perdata

Kegiatan yang dilakukan Aslam Hasan & Partners

1. Legal Due Diligence / Legal Audit dan memberikan Legal Opini untuk setiap transaksi yang akan, sedang maupun telah dilakukan oleh Klien
2. Menjadi Penasehat Hukum bagi perorangan maupun perusahaan atau lembaga lain.
3. Kegiatan Advokat (mendampingi Klien di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan maupun di luar Pengadilan).
4. Membantu membuat, menyusun dan menyiapkan Draft Perjanjian, Surat Kuasa, Memory of Understanding (MoU)
5. Menyiapkan segala upaya penyelesaian hukum baik litigasi maupun non-litigasi.
6. Menyelesaikan perselisihan/sengketa dibidang Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Ketenagakerjaan dan Kepailitan
7. Membantu pengurusan perijinan-perijinan yang berhubungan dengan perusahaan dan lain-lain.
8. Membantu membuat permohonan kredit bank, Kelayakan Usaha, penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah, peningkatan jaminan serta eksekusi jaminan.
9. Khusus dibidang ketenagakerjaan kami menangani penyelesaian perselisihan perburuhan, pembuatan peraturan perusahaan (PP), membuat Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), termasuk mendampingi dalam berbagai negosiasi.

Salam

AFH

PELATIHAN LEGAL OFFICER

PELATIHAN LEGAL OFFICER

Pelaksanaan INHOUSE dikantor Peserta |

| Rp 800.000,- per peserta – PASTI JALAN

LATAR BELAKANG

 

Kedudukan seorang Legal Officer yang cukup penting dimana dirinya bertugas tidak hanya mengurus semua legalitas usaha perusahaan yang meliputi perizinan, perjanjian-perjanjian bisnis serta permasalahan hukum yang terjadi di dalam dan luar perusahaan.

Seorang Legal Officer bertugas

1. Melakukan kajian-kajian yuridis terhadap seluruh aktivitas diperusahaan agar patuh terhadap terhadap setiap peraturan-peraturan hukum diperusahaan sekaligus memberikan inputan/ masukan terhadap keberlakukan suatu peraturan hukum tertentu terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan;
2. Melakukan tinjauan atas setiap dokumen-dokumen perjanjian yang telah dibuat dan berjalan serta yang akan terjadi;
3. Mewakili perusahaan jika terjadi masalah di pengadilan.

 

SASARAN

Pelatihan ini akan mengupas secara detail mengenai dan menyeluruh tentang bagaimana peran dan tugas seorang Legal Officer dalam perusahaan.

 

MATERI PELATIHAN :

1.     Profesi Legal Officer
- Peranan & Kedudukan Legal Officer di perusahaan

2.     Teknik Penyusunan, Struktur dan Anatomi Kontrak
- Sistematika Kontrak
- Judul Kontrak & Pembuatan Kontrak
- Komparisi, Premis, Isi Kontrak & Klausul Kontrak

3.     Jenis-jenis Akta & Teknik Pembuatan Akta
- Proses Pendirian Badan Usaha (PT, CV, Fa)

4.     Jenis-jenis Badan Usaha & Dokumen Pelengkapnya
- Proses Pengurusan Izin-izin Perusahaan (NPWP, SIUP, TDP)
- Keterangan Domisili Perusahaan

5.     Teknik Pembuatan Opini Yuridis
- Transaksi Bisnis
- Isi Legal Opinion

6.     Pengurusan Hak-hak Atas Tanah
- Tata Cara Pendaftaran & Persyaratan Hak-hak Atas Tanah

7.     Proses Pengurusan Pengikatan Jaminan Kredit
- Pengurusan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit (PPFP)
- Jaminan Bank
- Hak Tanggungan & Fidusia
- Sita / Eksekusi melalui Fiat Eksekusi ataupun parate eksekusi secara umum

8.     Kontrak Kerja (KK), Peraturan Perusahaan (PP) & PKB
- Hubungan Kerja & Perjanjian Kerja
- Teknik Perundingan

9.     Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Perundingan Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase
- Pemutusan hubungan Kerja (PHK)

FASILITATOR :

• Advokat
• Akademisi Fak. Hukum
• Tenaga Ahli

METODE PELATIHAN :

• Presentation
• Interaktif Discussion
• Group Discussion
• Case Study

INFORMASI DAN PENDAFTARAN :

 Informasi dan Pendaftaran:
A.F. Hasan
Email: a.f.hasanlawoffice@gmail.com
HP/WA: 081905057198

PEMBATALAN GUGATAN

PENCABUTAN GUGATAN

Dalam proses berperkara di pengadilan  tidak jarang pihak penggugat mencabut gugatan yang telah diajukannya dengan berbagai dalih, meskipun pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri penggugat namun tidak serta merta pihak penggugat dapat langsung mencabut gugatan yang diajukannya tanpa melalui prosedur yang ditetapkan.

Dalam HIR dan RBg tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan namun bagi pihak penggugat yang hendak mencabut gugatan dapat berpedoman pada Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering (“Rv”)

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama:

-        -Pencabutan gugatan merupakan hak mutlak bagi  penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung;

-         Pencabutan gugatan   atas persetujuan tergugat apabila pemeriksaan telah berlangsung (dalam hal ini tahapan persidangan sudah memasuki tahap penyampaian jawaban dari pihak tergugat)

Cara pencabutan

-        Yang berhak melakukan pencabutan adalah penggugat sendiri secara pribadi atau kuasanya.

-        Pencabutan gugatan yang belum diperiksa dilakukan dengan surat.

-        Pencabutan gugatan yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang

Akibat Hukum dari Pencabutan Gugatan

-        Pencabutan gugatan yang tidak memerlukan persetujuan tergugat dengan alasan karena belum ada jawaban dari pihak Tergugat, maka gugatan Penggugat mutlak dapat diajukan kembali.

-        Pencabutan gugatan yang telah mendapat persetujuan Tergugat, maka gugatan tidak dapat diajukan kembali

 Salam

AFH

Batalnya Suatu Perjanjian

Batalnya Suatu Perjanjian

Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak dapat dibatalkan apabila perjanjian yang ddisepakati tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimuat dalam pasal 1320 KUHPerdata. Dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdata syarat sah nya perjanjian terbagi menjadi syarat subyektif dan syarat obyektif. Tidak terpenuhinya syarat subyektif maka perjanjian dapat dibatalkan demikian pula dengan tidak dipenuhinya syarat obyektif maka perjanjian batal demi hukum

Perjanjian Yang Dapat Dibatalkan.

bila salah satu saja syarat subyektif tidak dipenuhi, maka salah satu pihak dapat memintakan pembatalan perjanjian. Selama perjanjian yang ada dan berjalan tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan salah satu pihak yang berhak meminta pembatalan tadi maka perjanjian tetap mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihaknya

 Perjanjian yang Batal Demi Hukum

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif maka dari awal perjanjian itu telah batal demi hukum, atau dianggap tidak pernah ada sama sekali. Kedudukan para pihak dikembalikan seperti semula sebelum adanya perjanjian  

Salam

AFH

Dugaan Wanprestasi, Bank DKI Gugat BJB di PN Jakpus

Dugaan Wanprestasi, Bank DKI Gugat BJB di PN Jakpus

Gugatan wanprestasi Bank DKI terhadap BJB kantor cabang khusus Jakarta itu didaftarkan pada Selasa, 26 Maret 2019 dengan nomor perkara 195/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst.

 

Stefanus Arief Setiaji - Bisnis.com 01 April 2019  |  11:40 WIB

 

Kabar24.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta diketahui tengah mengajukan gugatan wanprestasi kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. kantor cabang khusus Jakarta.

Hal itu tertuang dalam info perkara yang dirilis dari Sistem Informasi Penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti dikutip Senin (1/4/2019).

Gugatan wanprestasi Bank DKI terhadap BJB kantor cabang khusus Jakarta itu didaftarkan pada Selasa, 26 Maret 2019 dengan nomor perkara 195/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst. Bertindak sebagai kuasa hukum Bank DKI yakni  Firmansyah.

Dalam dokumen yang disampaikan, Bank DKI mengajukan gugatan wanprestasi kepada BJB kantor cabang khusus Jakarta terkait dengan pembayaran Garansi Bank Pelaksanaan Nomor 1972/J.Pel/10/Jkt/2012  pada 24 April 2012.

Kerugian yang dialami Bank DKI seperti yang dijelaskan yakni rugi atas jaminan garansi bank pelaksanaan yang tidak dibayarkan sebesar Rp7,14 miliar. Lalu, kerugian berupa keuntungan yang telah diperhitungkan (winstderving)  apabila nilai uang jaminan bank garansi yang tidak dibayarkan dengan total Rp13,39 miliar.

Terkait dengan gugatan itu, Bank DKI mengajukan sita jaminan berupa Menara BJB yang terletak di Jl. Naripan No. 12-14 Bandung, 40111.

TINJAUAN RINGKAS

WANPRESTASI

Ddalam kajian hukum perdata Wanprestasi dapat berupa: (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

 

Dari beberapa kategori diatas apabila cukup satu unsur saja diatas dapat dibuktikan ditambah tidak adanya alasan pembenar maka seseorang dapat dikategorikan Wanprestasi dan pihak yang merasa dirugikan akibat adanya suatu wanprestasi dapat menempuh upaya hokum dibidang perdata yakni bisa menuntut kerugian  berupa pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya dalam hal ini bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul akibat adanya wanprestasi dan juga bunga.

 

FASILITAS BANK GARANSI

Bank Garansi merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh Bank atas permintaan nasabah untuk menjamin risiko tertentu yang timbul apabila nasabah tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada pihak yang menerima jaminan

WANPRESTASI DALAM PEMBERIAN FASILITAS BANK GARANSI

Apabila nasabah tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada pihak yang menerima jaminan maka pihak pemberi Bank Garansi memiliki kewajiban untuk dapat memenuhi kewajiban nasabah terhadap pihak yang menerima jaminan dan sifatnya tanpa syarat.

Sumber:

https://kabar24.bisnis.com/read/20190401/16/906703/dugaan-wanprestasi-bank-dki-gugat-bjb-di-pn-jakpus

Salam

AFH