Salam
Tim AHP ADVOKAT
Saturday, 15 October 2022
Sunday, 24 July 2022
Paparan Ulang Rekan Advokat Aslam Fetra Hasan Mengenai Pendaftaran PSE Ruang Lingkup Privat
Pendaftaran PSE Ruang Lingkup Privat
Latar Belakang
- Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, yaitu setiap PSE Lingkup Privat wajib mendaftar sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
- Pasal 1 Permenkominfo 10/2021, ketentuan Pasal 47 terkait dengan pemberlakuan ketentuan batas waktu pendaftaran PSE Lingkup Privat dalam Permenkominfo 5/2020 diubah. PSE Lingkup Privat wajib melakukan pendaftaran paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS berlaku efektif.
Dan dengan merujuk pada pasal 2 UU No Untuk
PSE lingkup privat yang diwajibkan untuk pendaftaran PSE (Bab 2 ps. 2 UU No. 5
Tahun 2020):
- Penyelenggara Sistem Elektronik yang diatur atau diawasi oleh Kementerian atau Lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Kategori PSE Lingkup Privat yang wajib mendaftar ke Kominfo adalah PSE yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:
- Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa.
- Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan.
- Pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat Pengguna Sistem Elektronik. Contohnya seperti
- Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial.
- Layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya.
- Pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.
Sekian dan Terima kasih
Lihat video Rekan Advokat Aslam Fetra Hasan lainnya di:
Sunday, 6 March 2022
Tanggapan Advokat Aslam Fetra Hasan Terhadap Kasus Doni Salmanan
Kasus Penipuan Binomo Doni Salmanan Naik ke Penyidikan
Puteranegara Batubara Jum'at, 04 Maret 2022 - 14:42 WIB
Artikel ini telah diterbitkan di halaman
SINDOnews.com pada Jum'at, 04 Maret 2022 - 14:42 WIB oleh Puteranegara Batubara
dengan judul "Kasus Penipuan Binomo Doni Salmanan Naik ke
Penyidikan". Untuk selengkapnya kunjungi:
https://nasional.sindonews.com/read/702905/13/kasus-penipuan-binomo-doni-salmanan-naik-ke-penyidikan-1646377433
JAKARTA -
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri resmi meningkatkan status kasus
dugaan penipuan Aplikasi Binomo dengan terlapor Doni Salmanan , ke tahap
penyidikan. Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri
Kombes Gatot Repli Handoko mengungkapkan, peningkatan penyelidikan ke
penyidikan tersebut setelah dilakukannya gelar perkara. "Kemudian, sudah
dilakukan gelar perkara pada hari ini, Jumat, 4 Maret 2022 dan telah diputuskan
terhadap perkara DS dinaikan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan,"
kata Gatot dalam jumpa pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Jumat
(4/3/2022). Menurut Gatot, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 10
orang saksi dan ahli dalam rangka proses peningkatan status hukum perkara itu
ke penyidikan. "Dengan rincian, 7 orang saksi dan 3 orang saksi ahli.
Untuk saksi adalah saksi pelapor," ujar Gatot.
Meski begitu, Bareskrim Polri belum menetapkan
status tersangka setelah naiknya perkara hukum tersebut. Terkait kasus Aplikasi
Binomo, sebelumnya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus)
Bareskrim Polri telah menetapkan Influencer Indra Kenz sebagai tersangka
Bareskrim Polri menetapkan Indra Kesuma alias
Indra Kenz sebagai tersangka kasus dugaan judi online, penyebaran hoaks,
penipuan hingga TPPU terkait Aplikasi Binomo. Indra Kesuma alias Indra Kenz
dikenakan pasal berlapis setelah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus
dugaan penipuan Aplikasi Binomo.
Adapun pasal yang disematkan ke Indra antara lain;
Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat 2 dan atau Pasal 45 A ayat (1) jo 28 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3, Pasal
5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55
KUHP.
Artikel ini telah diterbitkan di halaman
SINDOnews.com pada Jum'at, 04 Maret 2022 - 14:42 WIB oleh Puteranegara Batubara
dengan judul "Kasus Penipuan Binomo Doni Salmanan Naik ke
Penyidikan". Untuk selengkapnya kunjungi:
https://nasional.sindonews.com/read/702905/13/kasus-penipuan-binomo-doni-salmanan-naik-ke-penyidikan-1646377433
Tanggapan Advokat Aslam Fetra Hasan mengenai kasus
dalam pemberitaan ini: Bahwa terlepas dari substansi hukum yang ada maka disini
kami hanya akan dan membatasi ulasan mengenai proses penyelidikan dan penyidikan
dalam kasus ini. Sebagaimana diketahui bahwa proses penyelidikan merupakan
serangkaian upaya dari pihak penyelidik terhadap laporan dugaan tindak pidana yang
terjadi untuk menentukan bahwa perbuatan yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana
ini merupakan perbuatan yang patut diduga sebagai perbuatan pidana sehingga
dapat ditingkatkan prosesnya ke tahap penyidikan. Dalam tahap penyidikan maka
ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pihak penyidik untuk
membuat terang benderangnya suatu perbuatan yang diduga perbuatan pidana agar
menjadi terang. Dalam kegiatan penyidikan ini juga termuat didalamnya kegiatan
penyelidikan sehingga kegiatan penyelidikan tentu tidak dapat lepas dari
kegiatan penyidikan karena merupakan satu kesatuan kegiatan disamping itu didalam
kegiatan ini juga dapat dilakukan berbagai upaya hukum untuk kepentingan penyidikan
diantaranya berupa penyitaan aset, penggeledahan tempat, penangkapan maupun penahanan.
Kita tunggu dan ikuti
proses selanjutnya dalam perkara ini.
Salam
Tim AHP ADVOKAT
Sumber berita:
Video youtube terkait:
Sumber
Video Lainnya:
Sumber:
Thursday, 17 February 2022
Menilik Ketentuan Pasal Terhadap Vonis Azis Syamsuddin
Menilik Ketentuan Pasal Terhadap Vonis Azis Syamsuddin
Dalam pemberitaan di
SINDOnews.com pada Kamis, 17 Februari 2022 - 11:57 WIB oleh Ariedwie Satrio
dengan link: https://nasional.sindonews.com/read/688651/13/breaking-news-azis-syamsuddin-divonis-35-tahun-penjara-1645070544
judul "Breaking News:
Azis Syamsuddin Divonis 3,5 Tahun Penjara" bahwa vonis terhadap Azis Syamsudin sudah diputuskan dan majelis hakim
pemeriksa perkara menyatakan bahwa Azis Syamsuddin melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Melihat ketentuan didalam pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah
sebagai berikut:
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda
paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi
atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan
maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
Inti dari
ketentuan ini adalah suap terhadap penyelenggara negara yang dalam hal ini dilakukan kepada penyidik KPK
sedangkan ketentuan pasal Pasal 64 ayat 1 KUHP berbunyi :
Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing - masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran. Jika hukumannya berlainan maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya. Ketentuan dalam pasal ini adalah mengenai perbuatan berlanjut
sumber berita:
Narasumber:
MENGURAI DUGAAN PELANGGARAN PASAL-PASAL UU ITE,TPPU dan KUHP TERHADAP DUGAAN INVESTASI BODONG BINOMO
MENGURAI DUGAAN PELANGGARAN PASAL-PASAL UU ITE,TPPU dan KUHP TERHADAP DUGAAN INVESTASI BODONG BINOMO
Dugaan
investasi bodong pada perdagangan opsi biner di binomo saat ini sudah memasuki
tahapan penyelidikan dan akan memasuki tahapan penyidikan dimana sementara ini
terdapat dugaan pelanggaran dengan dugaan pelanggaran Pasal 45 ayat (2) jo
Pasal 27 ayat (2) dan atau Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 3, Pasal 5
dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pasal 378 KUHP jo Pasal 55
KUHP.
Pasal 45 ayat (2)
Ketentuan
didalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE) memiliki pertalian dengan ketentuan didalam Pasal 27 ayat (2).
Pasal 45 (2) menyatakan : Setiap
Orang yang dengan sengaja
dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaLsud
dalam Pasal 27 ayat (2)
dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar
rupiah).
Sedangkan ketentuan pasal 27 (2) nya adalah : Setiap
Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
Sehingga dari ketentuan 2 pasal diatas dapat ditarik suatu obyek yang sama yakni mengenai perjudian, dimana ketentuan didalam pasal 27 (2) mengurai perjudian sebagai perbuatan yang dilarang dan pasal 45 (2) merupakan akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimuat dalam pasal 27 (2).
Pasal 45A ayat (1)
Selanjutnya Pasal 45A ayat (1) yang bertalian dengan
ketentuan pasal 28 (1) menyatakan Setiap Orang yang
dengan sengaja dan tanpa
hak menyebarkan berita bohong
dan menyesatkan yang mengakibatkan
kerugian konsumen dalam
Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28
ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling
banyak Rp 1.000. 000.000,00
(satu miliar rupiah) dan pasal 28
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen
dalam Transaksi Elektronik.
Dari 2 ketentuan pasal diatas berintikan mengenai berita bohong (HOAX) dimana pasal 45A (1) merupakan akibat hukum dari pelanggaran terhadap ketentuan pasal 28 (1)
Pasal
3, Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),
Pasal 3 Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Inti dari pasal ini adalah perolehan harta yang patut diduga berasal dari hasil tindak pidana
Pasal 5
(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,
pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
Intinya
adalah penerimaan suatu harta kekayaan yang patut diduga berasal dari hasil
tindak pidana sebagaimana yang diurai macam tindak pidananya didalam pasal 2 .
Sedangkan pada pasal 2 (1) diterangkan : Hasil tindak pidana adalah Harta
Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c.
narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan
migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang
perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan
senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r.
penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang
perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang
kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana
penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
Selanjutnya pasal 10 "Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5." Ketentuan pasal ini bertalian juga dengan ketentuan didalam pasal 55 KUHP.
Dan pasal 378 KUHP juga bertalian dengan pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Salam
Narasumber:
Advokat Aslam Fetra Hasan
Wednesday, 16 February 2022
Mengenal Alat Bukti dan Barang Bukti:
Mengenal Alat Bukti dan Barang Bukti:
Dalam proses
penyeldikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana maka alat bukti dan
barang bukti memiliki peran yang sangat menentukan. Alat bukti adalah segala
sesuatu yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu peristiwa
dan atau perbuatan dimana dengan alat bukti ini dapat dipergunakan sebagai dasar
pembuktian atas suatu peristiwa dan atau perbuatan yang terjadi. Didalam KUHAP
alat bukti yang sah terdapat pengaturannya didalam Pasal 184 yang menyatakan
alat bukti yang sah ialah :
a. keterangan
saksi;
b. keterangan
ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa
Sedangkan mengenai Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Selanjutnya mengenai barang bukti. Barang bukti menurut Perkap No.6 tahun 2019 adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
Salam
Tim AHP| ADVOKAT
Konsultasikan Permasalahan Hukum Anda Bersama AHP|ADVOKAT Untuk
memenuhi kebutuhan persoalan hukum anda maupun berkonsultasi dengan tim AHP
|ADVOKAT. AHP|ADVOKAT telah beroperasi sejak Januari 2013. AHP|ADVOKAT sendiri
merupakan konsultan hukum berpengalaman yang diisi oleh tenaga ahli di
bidangnya.
Untuk berkonsultasi Anda bisa mengunjungi kantornya yang ada di GD
Masindo.Jl. Mampang Prapatan Raya No.73A Jakarta Selatan. Anda juga bisa
menghubungi nomor Whatsapp 081905057198. AHP|ADVOKAT telah menangani kebutuhan
legal berbagai jenis perusahaan dan perorangan.
Keadilan Restoratif
Keadilan Restoratif Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Kasus Pidana
Suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana yang sudah dimulai proses penyelidikan dan atau penyidikan dapat diselesaikan diluar forum pengadilan melalui upaya keadilan restorative, dimana upaya ini merupakan salah satu upaya perdamaian diantara pelapor dan pihak terlapor untuk tidak memperpanjang permalahan diantara para pihak dan saling sepakat untuk diselesaikan dengan mufakat. Menurut Perkap No 6 Tahun 2019, upaya perdamaian yang ditempuh melalui keadilan restorative dapat dilakukan bilamana memenuhi syarat materiil dan formil. Syarat materiil meliputi:
- tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
- tidak berdampak konflik sosial;
- adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
- prinsip pembatas yakni pada pelaku dan pada tindak pidana dalam prosesnya.
Prinsip Pembatas pada pelaku:
1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni
kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
2) pelaku bukan residivis;
Prinsip Pembatas pada tindak pidana dalam proses:
1) penyelidikan; dan
2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;
Sedangkan untuk aspek formilnya meliputi:
- surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
- berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
- rekomendasi
gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
- pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.
Melalui
forum ini maka suatu tindak pidana dapat cepat selesai dan memberikan keadilan bagi para pihak.
Salam
Tim
AHP| ADVOKAT
Konsultasikan
Permasalahan Hukum Anda Bersama AHP|ADVOKAT Untuk memenuhi kebutuhan persoalan
hukum anda maupun berkonsultasi dengan tim AHP |ADVOKAT. AHP|ADVOKAT telah
beroperasi sejak Januari 2013. AHP|ADVOKAT sendiri merupakan konsultan hukum
berpengalaman yang diisi oleh tenaga ahli di bidangnya.
Untuk
berkonsultasi Anda bisa mengunjungi kantornya yang ada di GD Masindo.Jl.
Mampang Prapatan Raya No.73A Jakarta Selatan. Anda juga bisa menghubungi nomor
Whatsapp 081905057198. AHP|ADVOKAT telah menangani kebutuhan legal berbagai
jenis perusahaan dan perorangan.
Subscribe to:
Posts (Atom)