Perlindungan Anak di Sekolah: Tanggung Jawab Hukum yang Tak Boleh Diabaikan

Perlindungan Anak di Sekolah: Tanggung Jawab Hukum yang Tak Boleh Diabaikan

Perlindungan dan keselamatan anak dalam lingkungan sekolah harus menjadi perhatian utama dalam mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Hukum telah mengatur dan memberikan penegasan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai macama bentuk bentuk kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi di tempat pendidikan. Sayang beribu sayang, realitasnya, masih banyak kasus pelanggaran, perbuatan melawan hukum yang terjadi di sejumlah institusi pendidikan.

Peran dan tanggung jawab hukum dalam perlindungan anak di sekolah mencakup berbagai aspek, mulai dari awal pencegahan, penanganan kasus terjadi, hingga pertanggungjawaban atas kelalaian dan atau kesengajaan. Yang paling utama, di lingkungan sekolah haruslah memiliki tanggung jawab, kepedulian, moral dan  kewajiban untuk mau menciptakan kebijakan yang jelas terkait perlindungan anak, termasuk didalamnya tata cara pengaduan yang mudah diakses bagi siswa dan staf. Lebih lanjut, tenaga pendidik dan tenaga pendukung diharapkan untuk terus meningkatkan kesadaran dan kepeduliannya terhadap isu perlindungan, keamanan dan keselamatan anak serta mengidentifikasi setiap tanda-tanda potensial dari adanya pelanggaran.

Dalam konteks hukum, setiap sekolah wajib tunduk terhadap  aturan dari undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan perlindungan anak,  setiap pelanggaran terhadap aturan ini dapat berdampak serius, termasuk sanksi hukum yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku dan pihak yang lalai dan atau sengaja melanggar dalam menjalankan tugasnya.

Pentingnya perlindungan anak di sekolah harus disertai juga dengan adanya peran aktif dari semua pihak terkait. Orang tua harus  aktif dalam mengawasi kondisi anaknya, aktif berkomunikasi dengan pihak sekolah dan melaporkan setiap bentuk penyalahgunaan yang terdeteksi dan atau patut diduga adanya tindak pelanggaran. Tentang Pendidikan Hak dan Perlindungan Anak: perlu mengedukasi siswa secara reguler tentang hak-hak mereka dan cara mengatasi situasi yang membahayakan atau merugikan mereka secara fisik, emosional, atau psikologis sementara itu, pemerintah juga diharapkan perannya untuk memberikan dukungan yang memadai dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus perlindungan anak.

Perlunya memperkuat kesadaran hukum dan tanggung jawab kolektif, terhadap perlindungan anak di sekolah bukan hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan dalam komitmen nyata oleh semua pihak terkait. Hanya dengan partisipasi aktif, kerjasama yang kuat dan ketaatan terhadap regulasi yang ada mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak

Salam

Tim AHP ADVOKAT

Aspek Hukum dalam Bisnis Logistik: Mengelola Risiko dan Kepatuhan

Aspek Hukum dalam Bisnis Logistik: Mengelola Risiko dan Kepatuhan

Aktifitas usaha dibidang logistik merupakan industri yang kompleks, melibatkan pergerakan barang dari satu lokasi ke lokasi lain secara cepat, efisien, aman dan tepat waktu. Perlu diperhatikan bahwa, dalam menjalankan bisnis logistik, perusahaan harus mencermati berbagai aspek hukum guna mengelola dan memitigasi setiap risiko serta memastikan kepatuhan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari hukum dalam bisnis logistik:

Kontrak dan Kewajiban Kontraktual

Penting bagi perusahaan logistik untuk kepastian hukum dan sebagai dasar hukum dalam setiap perikatannya terhadap mitra maka perlu memiliki kontrak yang jelas termasuk namun tidak terbatas pada setiap supplier, pengangkut, dan klien. Kontrak yang dibuat harus mengatur secara detail tentang jasa yang diberikan, biaya, tanggung jawab, dan hak dan kewajiban para pihak-pihak. Tidak berprestasi salah satu pihak terhadap kewajiban kontraktualnya dapat berujung pada sengketa hukum dan kerugian finansial.

Kepatuhan Regulasi Transportasi

Industri logistik tunduk pada seperangkat regulasi transportasi diwilayah operasionalnya, yang mencakup wilayah transportasi darat, udara, dan laut. Perusahaan logistik juga harus memastikan standar keselamatan, izin operasional, dan aturan pengangkutan barang. Pelanggaran terhadap regulasi transportasi dapat mengakibatkan denda dan bahkan pencabutan ijin usaha.

Tanggung Jawab Lingkungan

Bisnis logistik acapkali melibatkan penggunaan kendaraan bermotor dan fasilitas penyimpanan yang berdampak pada lingkungan. Perlu dijadikan perhatian, bagi perusahaan logistik harus senantiasa memantau dan update terkait regulasi lingkungan khususnya mengenai emisi, limbah, dan pengelolaan sumber daya alam. Setiap Pelanggaran terhadap regulasi lingkungan tentu mengakibatkan sanksi hukum dan reputasi yang buruk.

Perlindungan Data dan Privasi

Perkembangan era digital, mendorong perusahaan logistik untuk mengelola informasi dan database tentang pelanggan, pengiriman, dan inventarisnya secara digital. Perlu bagi perusahaan logistik untuk mematuhi regulasi perlindungan data guna menghindari pelanggaran data yang berpotensi risiko hukum.

Penyelesaian Sengketa

Sengketa yang timbul dalam bisnis logistik baik itu terkait dengan kerusakan barang, keterlambatan pengiriman, atau pelanggaran kontrak lainnya dari sisi Perusahaan harus memiliki SOP serta teknis mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, termasuk namun tidak terbatas pada upaya negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Setiap sengketa yang muncul penting untuk diselesaikan secara tepat, cepat dan efisien melibatkan officer legal intern dan atau Advokat guna menghindari biaya tinggi dan gangguan operasional.

Kesimpulan

Perusahaan logistik harus memperhatikan berbagai aspek hukum dalam mengelola setiap risiko dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Dengan ketersediaan tenaga berpengalaman dan memiliki pemahaman yang kuat terhadap operasional logistik, kontrak, regulasi transportasi, lingkungan, perlindungan data, dan penyelesaian sengketa, perusahaan logistik dapat menjalankan operasi dengan lancar dan meminimalkan risiko hukum.

Salam

Tim AHP Advokat

Aspek Hukum dalam Bisnis Jasa SMS Broadcast: Menavigasi Regulasi dan Kepatuhan

Aspek Hukum dalam Bisnis Jasa SMS Broadcast: Menavigasi Regulasi dan Kepatuhan

Dalam perkembangan era digital dan teknologi saat ini yang semakin berkembang, penggunaan jasa SMS broadcast menjadi salah satu cara efektif untuk berkomunikasi dalam penyampaian suatu pesan, promosi, pemberitahuan, dan atau informasi lainnya kepada pelanggan. Perlu diketahui, bahwa dalam menjalankan bisnis jasa SMS broadcast, ada berbagai aspek hukum yang perlu dijadikan perhatian guna memastikan kepatuhan dan menghindari risiko hukum. Berikut adalah beberapa aspek penting dari hukum dalam bisnis jasa SMS broadcast:

Kepatuhan dengan Regulasi Telekomunikasi

Bisnis jasa SMS broadcast tunduk pada segenap regulasi telekomunikasi yang berlaku di wilayah operasinya. Termasuk diantaranya mengenai peraturan tentang izin operasional, tata cara pengiriman pesan, dan penggunaan nomor telepon yang legal. Setiap adanya pelanggaran terhadap peraturan telekomunikasi dan peraturan turunan lainnya berpotensi dikenakan sanksi, termasuk denda dan pencabutan ijin operasional.

Perlindungan Privasi dan Data

Dalam mengirim pesan SMS kepada pelanggan, isi konten merupakan sepenuhnya tanggung jawab dari pengirim pesan dan perusahaan jasa sms broadcast tetap harus memperhatikan regulasi perlindungan data dan privasi dari mulai diperolehnya data, dikelola dan disimpan harus adanya seperangkat SOP untuk melindungi informasi pribadi pelanggan dari akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak sah.

Penanganan Keluhan dan Penyelesaian Sengketa

Dalam bisnis jasa SMS broadcast, tidak menutup kemungkinan timbul komplain dari pelanggan terkait dengan frekuensi pesan, konten yang tidak diinginkan, dan atau masalah teknis lainnya. Penting bagi perusahaan untuk memiliki tim CS yang mumpuni dan dilengkapi dengan prosedur yang jelas untuk menangani setiap keluhan pelanggan dan menyelesaikannya secara cepat serta efisien. Upaya-upaya preventif maupun represif perlu dilakukan secara simultan guna mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan dan menghindari potensi tuntutan hukum.

Penegakan Kontrak

Perusahaan jasa SMS broadcast perlu memiliki kontrak yang jelas dengan setiap klien, yang didalamnya mengatur mengenai hak dan keweajiban para pihak, detail tentang layanan yang disediakan, biaya, persyaratan pembayaran, pernyataan dan jaminan dari para pihak, keadaan force majeur, penyelesaian sengketa dan domisili hukum. Kontrak yang mengatur secara lengkap hak dan kewajiban dari para pihak dapat meminimalisir konflik di masa depan dan memberikan bukti hukum yang kuat jika terjadi perselisihan.

Kesimpulan

Dalam menjalankan bisnis jasa SMS broadcast, perusahaan penyedia jasa harus memperhatikan berbagai aspek hukum terkait jasa yang diberikan guna memastikan kepatuhan dan meminimalisir masalah hukum yang berpotensi merugikan. Mencermati dan update terhadap regulasi telekomunikasi, perlindungan privasi dan data, perlindungan konsumen dan SOP lengkap dilengkapi tim CS dalam menangani keluhan pelanggan dengan baik, serta ketersediaan kontrak dengan klien mendorong operasional perusahaan berjalan lancar dan menjaga reputasi yang baik di pasar

Salam

Tim AHP Advokat

Hukum dan Transportasi: Mengelola Mobilitas di Era Modern

Hukum dan Transportasi: Mengelola Mobilitas di Era Modern

Penggunaan Transportasi merupakan salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan koneksi sosial di seluruh dunia. Dalam konteks ini, hukum memegang peran yang utama di dalam mengatur berbagai aspek transportasi dan hal-hal terkaitnya. Artikel ini akan membahas beberapa isu utama berkaitan dengan hukum dan transportasi di era modern.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pihak Terkait

Hukum transportasi mencakup sejumlah regulasi yang mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, termasuk namun tidak terbatas diantaranya mengenai aturan pengemudi, penumpang, operator transportasi umum, dan pihak-pihak yang terlibat lainnya di dalam suatu rantai pasokan logistik. Adapun cakupan kepatuhan secara umum meliputi kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, jalan, standar keselamatan, dan perlindungan terhadap konsumen.

Perlindungan Lingkungan dan Keberlanjutan

Semakin meningkatnya kesadaran akan dampak dan keberlanjutan suatu ekosistem lingkungan, hukum transportasi mengatur sejumlah aturan terkait lingkungan dan keberlanjutannya. Dalam era modern saat Ini termasuk didalamnya mengenai pemberian sejumlah insentif untuk kendaraan ramah lingkungan, regulasi emisi, dan pengelolaan transportasi umum sebagai alternatif mengatasi kemacetan dan permasalahan polusi udara .

Keterkaitan dengan Hukum Telekomunikasi

Dalam era konektivitas digital, transportasi dan hukum telekomunikasi saling terkait satu sama lainnya. Pengaturan terkait dengan komunikasi antara kendaraan, sistem manajemen lalu lintas berbasis elektronik, dan berbagai infrastruktur jaringannya harus diperbarui guna mendukung kemajuan telekomunikasi dan memastikan keamanan dan efisiensi transportasi didalam pemanfaatannya.

Sistem Pembayaran dan Hak Kekayaan Intelektual

Hukum transportasi juga mencakup aspek pembayaran digital dan hak kekayaan intelektual terkait dengan teknologi pembayaran elektronik, sistem pemesanan online, aplikasi berbasis transportasi. Perlindungan hukum dalam bentuk seperangkat aturan hukum dan kesiapan aparat penegak hukum dibidang ini diperlukan guna mencegah, menangani setiap pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam menjamin setiap keamanan transaksi.

Kesimpulan

Dinamika transportasi dan perubahannya dengan kemajuan teknologi di era modern meningkatkan kebutuhan mobilitas masyarakat, hukum transportasi harus tetap relevan, dinamis dan responsif. Pengembangan regulasi yang memfasilitasi inovasi, teknologi , telekomunikasi, melindungi hak-hak konsumen, dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan menjadi kunci di dalam pengelolaan transportasi di masa depan. Hukum transportasi yang efektif dan kesiapan aparat penegak hukum didalam mengawalnya akan menciptakan kondisi aman, efisien, dan berkelanjutan bagi setiap pemangku kepentingan.

Tim AHP Advokat

Paparan Ringkas Rekan Advokat Aslam Fetra Hasan Mengenai Mata Uang Kripto dan Teknologi Blockchain: -Tantangan Hukum dan Peluang-

Mata Uang Kripto dan Teknologi Blockchain: -Tantangan Hukum dan Peluang-

Berikut disampaikan paparan ringkas Rekan Advokat Aslam Fetra Hasan dalam suatu kesempatan kepada Tim AHP Advokat:

Perkembangan Mata uang kripto dan teknologi blockchain menghadirkan paradigma baru dalam dunia keuangan global yang mendorong tantangan hukum semakin kompleks. Artikel ini akan menyoroti beberapa aspek kunci terkait aspek hukum mata uang kripto dan teknologi blockchain.

1. Regulasi Mata Uang Kripto:

• Diperlukannya kerangka kerja hukum yang jelas meliputi tidak hanya seperangkat aturan tetapi juga kesiapan aparat hukum untuk mengatur dan mengawasi penggunaan mata uang kripto.
• Tantangan utama adalah mencapai keseimbangan antara mendorong inovasi, investasi dan perlindungan konsumen serta sistem keuangan dari setiap potensi risiko keamanan dan pencucian uang.

2. Perlindungan Konsumen:

• Kasus penipuan dan kehilangan investasi dalam proyek mata uang kripto mendorong perlunya perlindungan hukum terhadap konsumen yang lebih baik. Tidak hanya peran dari badan perlindungan konsumen tetapi juga peran serta aktif masyarakat dalam edukasi yang benar dan tidak menyesatkan.

3. Kepatuhan Anti-Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (CTF):

• Penyusunan aturan yang lebih ketat terkait AML dan CTF dalam konteks perdagangan mata uang kripto, hal Ini dimaksudkan mencegah penyalahgunaan perdagangan mata uang kripto untuk kegiatan ilegal.

4. Regulasi Teknologi Blockchain:

• Pemanfaatan Teknologi blockchain yan dapat memberikan keamanan dan transparansi, sehingga tantangan hukum yang muncul adalah mengenai kepatuhan privasi dan hak kekayaan intelektual.
• Regulasi yang disusun harus mencakup perlindungan hukum terhadap data pribadi yang disimpan dalam blockchain serta memberikan jaminan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual.

Pemanfaatan dan perkembangan Mata uang kripto serta teknologi blockchain membawa peluang, investasi dan kesempatan kerja yang besar didalam ekosistem keuangan dan teknologi. Ketersediaan aturan dan kesiapan aparat pengak hukum menjadi kunci untuk membentuk masa depan Mata uang kripto serta teknologi blockchain yang berkelanjutan.

Salam

Tim AHP

PRAPERADILAN DAN OBYEK PRAPERADILAN

Pembahasan mengenai Praperadilan tetap merujuk pada ketentuan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Merujuk pada ketentuan Pasal 77 KUHAP : “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Dengan merujuk pada definisi di atas, bahwa yang menjadi objek pra­peradilan sifatnya limitatif yaitu:

1. Sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi.

Untuk kemudian dengan merujuk pada  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/ 2014 tanggal 28 April 2015, objek praperadilan ditambah menjadi 3 objek yang terdiri dari: 1) sah tidaknya penetapan tersangka; 2) sah tidaknya penggeledahan; dan3) sah tidaknya penyitaan.

Bahwa didalam pelaksanaan praperadilan tentu harus mendasarkan pada setiap obyek praperadilan, apabila pengajuan praperadilan diluar dari apa yang telah ditetapkan (diluar obyek) misalnya mengajukan pelepasan blokir rekening, menyatakan larangan-larangan untuk tidak bertindak/melakukan perbuatan hukum tertentu dll maka pengajuan praperadilan tersebut berpotensi untuk dapat ditolak.

Salam

Tim AHP ADVOKAT

URAIAN RINGKAS REKAN ADVOKAT ASLAM FETRA HASAN MENGENAI MASA PENAHANAN

PENGERTIAN PENAHANAN

Merujuk pada Pasal 1 angka 21 KUHAP menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa tidak setiap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilakukan penahanan. Undang-undang menentukan bahwa orang yang dapat dikenakan penahanan adalah orang yang telah  ditetapkan statusnya sebagai tersangka atau terdakwa. 

Lebih lanjut juga dijelaskan dalam pasal tersebut diatas bahwa kewenangan melakukan Penahanan  dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan atas tindakan tersebut. Mengutip paparan yang disampaikan oleh Rekan Kami Advokat Aslam Fetra Hasan dikatakan bahwa kewenangan melakukan penahanan di tahap penyidikan ada pada penyidik, di dalam tahap penuntutan ada pada penuntut umum  dan pada tahap pemeriksaan di Pengadilan  hakim dapat melakukan penahanan.

SYARAT PENAHANAN

Syarat-syarat penahanan terdiri atas syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif dinilai pada ada kehawatiran bahwa tersangka/terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana.

Syarat penahanan yang bersifat objektif  didasarkan pada tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 tahun ke atas serta tindak pidana sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 21 ayat (4) huruf d.

JANGKA WAKTU PENAHANAN

Jangka waktu penahanan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan  diatur dalam Pasal 24 KUHAP sampai dengan Pasal 29 KUHAP sebagai berikut:

1. Pada tingkat penyidikan diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, jangka waktu penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari.
2. Pada tingkat penuntutan diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, jangka waktu penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 30 hari.
3. Pada tingkat Pemeriksaan Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, jangka waktu penahanan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 60 hari.
4. Pada tingkat Pemeriksaan Pengadilan Tinggi diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, jangka waktu penahanan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 60 hari.
5. Pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan Kasasi, diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, di mana jangka waktu penahanan paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 60 hari.

Merujuk uraian diatas dan masih mengutip paparan rekan Kami Advokat Aslam Fetra Hasan bahwa kewenangan melakukan perpanjangan penahanan di tahap penyidikan ada pada penuntut umum, di dalam tahap penuntutan ada pada Ketua Pengadilan Negeri dan pada tahap pemeriksaan di Pengadilan ada pada  Ketua Pengadilan Negeri.

Sekian Terima Kasih

Tim AHP Advokat