UJI MATERIl PRAPERADILAN

Praperadilan
Chairul Huda: Aturan Gugurnya Praperadilan Multitafsir
Saturday 07 Nov 2015 08:14:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah melalui sidang keempat, rangkaian sidang pemeriksaan perkara uji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) memasuki tahap akhir, pada Kamis (5/11).

Dalam sidang tersebut, Pemohon mengadirkan Chairul Huda, pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Chairul menyampaikan keahliannya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat.

Chairul menyampaikan pendapatnya terkait dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 karena bersifat multitafsir. Chairul membenarkan dalil tersebut. Sebab, kata Chairul, dalam praktiknya memang banyak menimbulkan penafsiran. Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan, dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

“Ketentuan ini menurut pendapat saya walaupun sederhana tampaknya, tetapi menimbulkan banyak tafsiran di dalam praktik hukum. Terutama berkenaan dengan penggunaan frasa mulai diperiksa oleh pengadilan negeri,” ujar Chairul, di Ruang Sidang Pleno MK.

Chairul menjelaskan, banyaknya penafsiran terhadap Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, maka mengakibatkan munculnya persoalan dalam praktik praperadilan. Misalnya saja bila dihubungkan dengan Pasal 77 KUHAP. Pasal tersebut menentukan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus praperadilan. Bila dilihat dari ketentuan Pasal 77 KUHAP tersebut, Chairul mengatakan dapat diartikan bahwa praperadilan juga menjadi kewenangan pengadilan negeri.

“Kalau memang praperadilan juga menjadi kewenangan pengadilan negeri, mengapa permohonan praperadilan menjadi gugur ketika perkara mulai diperiksa di pengadilan negeri? Bukankah pemeriksaan praperadilan juga pemeriksaan di pengadilan negeri? Jadi karena menggunakan nomenklatur mulai diperiksa oleh pengadilan negeri ini, sebenarnya seolah-olah pemeriksaan di praperadilan itu bukan pemeriksaan di pengadilan negeri,” papar Chairul lagi.

Selain itu, ketentuan mengenai gugurnya praperadilan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP juga akan menjadi multitafsir ketika dihubungkan dengan Pasal 147 KUHAP. Pasal 147 KUHAP menyatakan, setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya. Sebab, jelas Chairul, kata mempelajari dalam Pasal 147 KUHAP juga memiliki pengertian memeriksa.

“Kata mempelajari dalam pasal ini (Pasal 147 KUHAP, red), dalam pengertian yang lebih umum, juga termasuk dalam pengertian memeriksa. Karena ketika ketua pengadilan negeri mempelajari surat dakwaan, pada dasarnya dia memeriksa, apakah dakwaan tersebut termasuk kompetensi relatifnya atau tidak. Nah, artinya, mulai memeriksa oleh ketua pengadilan negeri, juga boleh jadi menjadi makna mulai diperiksa di pengadilan negeri berkenaan dengan gugurnya praperadilan,” papar Chairul.

Setelah mengkaitkan Pasal 82 ayat (1) huruf d dengan beberapa pasal dalam KUHAP, Chairul menegaskan bahwa ketentuan gugurnya praperadilan dikarenakan perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri adalah mutitafsir. Chairul pun memberikan pandangannya, bahwa seharusnya frasa mulai diperiksa oleh pengadilan negeri dalam Pasal Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP ditafsirkan setelah hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan penuntut umum memanggil terdakwa.

“Jadi menurut pendapat saya sekali lagi, Yang Mulia, bahwa jika frasa mulai diperiksa oleh pengadilan negeri itu ditafsirkan setelah hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan penuntut umum memanggil terdakwa, maka benarlah pada saat itu seseorang telah menjadi terdakwa dan kemudian secara logis seharusnya permohonannya kemudian masuk menjadi bagian dari permohonan-permohonannya yang diajukan di pokok perkaranya, tidak lagi kemudian diputus oleh hakim praperadilan,” tandasnya.

Untuk diketahui, Pemohon dalam perkara yang terdaftar dengan nomor 102/PUU-XIII/2015 ini adalah Bupati Kabupaten Morotai Periode 2012-2016, Rusli Sibua. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana suap terkait pemenangan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Morotai tahun 2011. Adapun ketentuan yang duijikan oleh Pemohon yakni Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yang mengatur hak tersangka agar perkaranya segera dimajukan ke pengadilan dan hak terdakwa agar perkaranya segera diadili oleh pengadilan. Pemohon juga menguji Pasal 82 ayat (1) KUHAP yang mengatur gugurnya permintaan praperadilan dikarenakan perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan. Selain itu, Pemohon menguji Pasal 137 dan Pasal 143 ayat (1) KUHAP serta Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK.

Menurut Pemohon, pasal-pasal yang diujikan tersebut telah disalahartikan dalam proses penegakkan hukum, khususnya dalam hal penanganan perkara tindak pidana suap yang disangkakan kepada Pemohon. Pemohon menceritakan, telah mengajukan permohonan praperadilan atas status tersangkanya. Namun, Pemohon menganggap ada unsur kesengajaan dari pihak KPK agar permohonan praperadilan Pemohon digugurkan.

“Mereka sengaja untuk menggugurkan praperadilan ini, karena untuk menggugurkan dengan alasan bahwa perkara sudah dilimpahkan. Padahal kami mengajukan praperadilan sebelum tersangka Bupati Rusli itu diperiksa sebagai tersangka sekalipun, dan bahkan pada tanggal tersebut juga masih belum ada pemeriksaan. Sehingga kami menilai bahwa hal ini telah dilakukan atau melanggar undang-undang atau melanggar KUHAP dan SOP KPK itu sendiri,” ujar Ahmad Rifai selaku kuasa hukum Pemohon pada sidang pendahuluan Rabu (9/9).(YustiNurulAgustin/IR/mk/bh/sya)

Sumber:

http://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Chairul+Huda%3A+Aturan+Gugurnya+Praperadilan+Multitafsir&subjudul=Praperadilan

Salam

A.F. Hasan
Email: a.f.hasanlawoffice@gmail.com
HP: 081905057198
PIN BB: 74F84658

Gugatan Rp 3 Miliar terhadap Hermes Hotel Ditolak

• Selasa, 27 Okt 2015 06:49 WIB
• http://mdn.biz.id/n/194627/
• Gugatan Rp 3 Miliar terhadap Hermes Hotel Ditolak

MedanBisnis - Banda Aceh. Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh menolak sebagian dari gugatan Rp 3 miliar yang diajukan mantan General Menager (GM) Hermes Palace Hotel, Octowandi, terhadap manajemen Hermes Hotel. Mejelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada PN Banda Aceh menolak sebagian gugatan Octowandi karena tidak berdasar hukum sehingga tidak dapat dikabulkan.

Dalam amar putusannya yang dibacakan ketua majelis hakim, Senin (26/10), hanya memutuskan Hermes Palace Hotel membayar penggugat, yakni Octowandi Rp 310,5 juta. Majelis hakim berpendapat, pembayaran gugatan Rp 3 miliar yang diajukan penggugat kepada tergugat tidak dapat dikabulkan dan sesuai dengan kentetuan yang ada.

"Kami menilai gugatan atas manajemen fee tersebut kabur dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, sehingga harus dikesampingkan," ujar majelis hakim diketui Ahmad Nachrawi didampingi Tarmizi dan Yuheri Salaman.

Namun, kata Nachrawi, pihak manajemen Hermes Hotel harus membayar uang konfensi atau pesangon sebagian dan uang penghargan masa kerja sebagian dengan total Rp 310,5 juta kepada pihak tergugat.

Kuasa hukum Octowandi, Ramli Husen SH mengaku akan pikir-pikir terlebih dahulu atas putusan majelis hakim yang hanya mengabulkan sebagain gugatan kliennya. "Dalam waktu 14 hari, kita masih pikir-pikir karena yang kita gugat itu mencapai Rp 3 miliar lebih, tetapi yang dikabulkan hanya Rp 310 juta," ujarnya.

Namun, tambah Ramli, jika kliennya sudah pulang dari Jakarta maka pihaknya akan berkonsultasi apakah akan mengajukan kasasi atau menerima putusan. "Ya, kita berumbuk dululah," katanya.

Sementara itu penasihat hukum Hermes Hotel, Refman Basri MH mengaku siap membayar atas putusan majelis hakim tersebut. "Dari awal kita sudah bersedia untuk membayar sebesar itu, tetapi dia (Octowandi-red) bersikukuh meminta harus dibayar Rp 3 miliar," ujar Refman kepada wartawan. Refman pun mengaku tidak keberatan jika pihak Octowandi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, terlebih karena pihaknya juga memiliki bukti-bukti untuk mengajukan kasasi. "Kita menunggu saja, kalau menerima kita bayar, kalau mereka kasasi kita juga sangat siap," tandasnya. (dedi irawan)

Sumber:

http://www.medanbisnisdaily.com/m/news/read/2015/10/27/194627/gugatan-rp-3miliar-terhadap-hermes-hotel-ditolak/

Salam

A.F. Hasan

Email: a.f.hasanlawoffice@gmail.com

HP: 081905057198

PIN BB: 74F84658

PRESIDEN TEKEN PP PENGUPAHAN

PP No.78 Tahun 2015

Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri, menginformasikan Presiden Joko Widodo sudah menandatangani RPP Pengupahan. Bahkan sudah diundangkan Menteri Hukum dan HAM. PP itu diberi No. 78 Tahun 2015. Menteri Dhakiri menjelaskan Presiden meneken PP No. 78 Tahun 2015 itu pada Jum’at (23/10) lalu.

Menteri Dhakiri mengatakan PP Pengupahan merupakan mandat dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ia bersyukur karena setelah 12 tahun tertunda akhirnya beleid itu bisa diterbitkan.

Salah satu substansi yang menarik perhatian adalah penetapan upah minimum. M. Hanif Dhakiri menegaskan penetapan upah minimum ke depan harus menggunakan formula yang diamanatkan PP. “Penetapan UMP 2016 oleh Gubernur nanti sudah harus menggunakan formula sebagaimana diamanatkan dalam PP tersebut," kata Hanif di Jakarta, Senin (26/10).

Hanif menilai PP Pengupahan merupakan terobosan dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Sebab sebelumnya penetapan upah minimum kerap diwarnai politisasi dan membuat kenaikan upah tidak rasional dan menimbulkan ketidakpastian.

Menurut Hanif, kebijakan upah minimum sebagai bentuk hadirnya negara untuk melindungi buruh agar tidak masuk dalam upah murah. Selaras itu Hanif mengimbau seluruh Gubernur untuk menyesuaikan dan memproses penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2016 dengan menggunakan formula yang tercantum dalam PP Pengupahan. Formulanya,  menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai variabel utama dalam penghitungan kenaikan UMP. Targetnya, UMP dapat ditetapkan dan diumumkan secara serentak setiap 1 November oleh Gubernur.

Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan berbagai elemen serikat buruh seperti KSPI, KSBSI, KSPSI dan KP-KPBI telah membentuk Komite Aksi Upah (KAU) yang tujuannya menggelar kegiatan dalam rangka mendorong agar pemerintah membatalkan PP Pengupahan dan formula penghitungan upah minimum yang hanya menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.

Iqbal menyebut serikat buruh menolak PP Pengupahan karena hak berunding upah minimum yang selama ini dilakukan lewat mekanisme tripartit di Dewan Pengupahan ditiadakan. Proses penghitungan upah minimum yang diatur lewat PP pengupahan hanya menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai variabelnya.

Iqbal mengingatkan di semua negara industri maju, pihak terkait seperti buruh dilibatkan dalam membahas upah minimum. Bahkan di Indonesia sejak masa pemerintahan Soeharto buruh dilibatkan dalam perundingan kenaikan upah minimum.

Iqbal melihat buruh hanya dilibatkan oleh pemerintah dalam menentukan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang ditinjau dalam jangka waktu lima tahun. “Dengan mengacu pada formula itu maka KHL juga tidak akan digunakan dalam menentukan kenaikan UMP,” kata Iqbal.

Lewat formula yang diatur dalam PP Pengupahan, data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang diterbitkan BPS akan digunakan untuk menghitung kenaikan UMP. Survei KHL sebagaimana dilakukan oleh Dewan Pengupahan selama ini sebelum merekomendasikan kenaikan upah minimum tidak akan digunakan.

Menurut Iqbal, PP Pengupahan menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap pekerja. Pemerintah masih menggunakan upah murah. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, upah minimum di Indonesia jauh tertinggal. Misalnya UMP 2015 di Jakarta Rp2,7 juta, sedangkan di Malaysia 3,2 juta, Filipina 3,6 juta dan Thailand 3,4 juta. Iqbal memperkirakan dengan menggunakan formula sebagaimana yang ada di PP Pengupahan maka kenaikan upah minimum setiap tahun tidak akan lebih dari 10 persen.

Merespon PP Pengupahan, kata Iqbal, serikat pekerja akan menggelar demonstrasi massal dengan sasaran Istana Negara. Demonstrasi itu rencananya digelar akhir bulan ini dan akan melibatkan 50 ribu buruh. “Kami menuntut PP Pengupahan dicabut. Kalau tidak dicabut maka kami akan terus menggelar demonstrasi............

Sumber:

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt562df6827f161/presiden-teken-pp-pengupahan

Salam

Informasi:
A.F. Hasan
Email: a.f.hasanlawoffice@gmail.com
HP: 081905057198
PIN BB: 74F84658

PERIHAL PRAPERADILAN RIO CAPELLA

I Ketut Tirta Jadi Hakim Tunggal Praperadilan Rio Capella
By Putu Merta Surya Putra on 25 Okt 2015 at 10:43 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menyatakan telah menerima berkas gugatan praperadilan yang diajukan oleh  Patrice Rio Capella, tersangka dalam dugaan suap bantuan sosial (bansos) Sumatera Utara.

PN Jaksel pun telah menunjuk hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara Rio Capella. Namun, PN Jaksel belum menentukan kapan gugatan ini akan disidangkan.

"Belum (untuk jadwal persidangan). Tapi hakimnya sudah ditunjuk, yaitu hakim I Ketut Tirta. Senin (besok) baru tahu kapan ditetapkan hari sidangnya," ungkap Kepala Humas PN Jaksel, Made Sutrisna, kepada Liputan6.com, Minggu (25/10/2015).

 

Kuasa hukum Rio, Maqdir Ismailmenyatakan, ada 5 alasan kenapa pihaknya mengajukan gugatan praperadilan. Pertama, menurut Maqdir, perkara yang menimpa kliennya bukan merupakan kewenangan KPK. 

 

"Kedua, proses penetapan Rio sebagai tersangka tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang KPK dan KUHAP," kata Maqdir.

 

Ketiga, dia menilai penyelidik dan penyidik KPK tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Keempat,  lanjut Maqdir, juga mempermasalahkan perbedaan pasal yang diterapkan terhadapnya dan terhadap tersangka lain di kasus yang sama.

 

"Ada perbedaan pasal yang disangkakan antara Gatot dan Rio, padahal ketentuan undang-undang itu penerima dan pemberi harusnya pada pasal yang sama. Kalau pemberi pasal 5 ayat 1 maka penerima pasal 5 ayat 2, tidak bisa dicarikan pasal lain," tegas dia.

 

Terakhir, menurut Maqdir, kliennya menilai penetapannya sebagai tersangka karena diikuti kepentingan lain.

 

Dalam perkara ini Rio Capella disangka melanggar Pasal 12 huruf a, huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Ron/Mut)

Sumber:

http://m.liputan6.com/news/read/2348675/i-ketut-tirta-jadi-hakim-tunggal-praperadilan-rio-capella

Salam

Informasi:
A.F. Hasan
Email: a.f.hasanlawoffice@gmail.com
HP: 081905057198
PIN BB: 74F84658

PHK SEPIHAK

Dampak Pelemahan Rupiah, Gelombang PHK Mulai Marak

Kamis, 17 September 2015, 17:26 WIB

 

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dampak pelemahan rupiah terhadap dolar semakin terasa di Kota Yogyakarta. Sejak sebulan terakhir gelombang aduan pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin marak. Bahkan hingga saat ini aduan adanya PHK oleh perusahaan berjumlah hampir 30 orang.

Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta,  Rihari Wulandari mengatakan, sejak dua bulan terakhir pihaknya sudah menerima aduan PHK puluhaan karyawan dari perusahaan berbeda.

"Laporan PHK ini dari karyawan dua perusahaan jasa di Yogyakarta," ujarnya, Kamis (17/9).

Menurutnya akhir bulan lalu ada 13 karyawan sebuah perusahaan jasa di Yogyakarta yang mengadu di PHK sepihak oleh perusahaan. Awal bulan ini ada 14 karyawan dari perusahaan jasa pendidikan yang juga mengadukan hal serupa.

Anehnya kata Rihari, pihaknya belum menerima laporan terkait adanya perusahaan yang pailit dalam dua bulan ini. Menurutnya, jika perusahaan pailit maka wajib melaporkan ke Disperindagkoptan termasuk nasib karyawannya. Namun saat ini belum ada laporan terkait perusahaan yang pailit tersebut.

"Tidak ada yang pailit tapi ada laporan PHK, Ini yang akan kita telusuri," katanya.

Menurutnya, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil manajemen dua perusahaan tersebut untuk melakukan klarifikasi dan mediasi. Dikatakannya, mediasi akan dilakukan untuk memfasilitasi karyawan dan perusahaan. "Sejauh ini mediasi baru dilakukan sekali untuk 13 karyawan yang mengadu bulan lalu, sayangnya perusahaan tidak datang dan akan dijadwalkan ulang," katanya.

Sedangkan mediasi bagi 14 karyawan yang melayangkan surat aduan pada bulan ini dijadwalkan pekan depan. Menurutnya melalui  mediasi karyawan diupayakkan untuk menerima hak-hak yang harus diterimanya karena PHK tersebut.

Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Yogyakarta,  Santoso mengatakan pihaknya siapp melakukan advokasi pada anggotanya yang mengalami PHK sepihak oleh perusahaan. "Namun sampai saat ini belum ada anggota yang lapor adanya PHK," ujarnya

 

Sumber:

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/09/17/nuth0i349-dampak-pelemahan-rupiah-gelombang-phk-mulai-marak

Tinjauan:

Kembali mengenai permasalahan PHK,

Mengenai PHK sepihak.

 

Proses PHK dapat dikategorikan dalam 3 hal yakni: PHK demi hukum, PHK oleh karyawan/pekerja dan PHK dari pihak Pengusaha. 

 Untuk PHK dari pihak pengusahapun masih dibagi lagi kategorinya yakni PHK dari sisi pekerjanya sendiri ( faktor pelanggaran disiplin, melakukan tindak pidana, pelanggaran berat) dan dari sisi Pengusaha sendiri/internal ( faktor force majeur,efisiensi, kerugian yang mengakibatkan bangkrutnya usaha dll)

 

Untuk PHK sepihak tentunya tidak dapat dibenarkan, mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan UU No 13 Tahun 2003

Pasal 151

 

(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

 

 (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh

 

Tinjauan

Dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan adalah dengan saling terbuka antara Pengusaha dan pekerja untuk bernegosiasi/dialog, menyelesaikan permasalahan yang ada secara bipartit

 

UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN

INDUSTRIAL UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004

 Pasal 1

(10) Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/ buruh atau serikat

pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan

hubungan industrial

 

Pasal 3

(1)Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu

melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

 

(2)Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya

perundingan.

 

(3)Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan

tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.

 

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak

 menghasilkan persetu-juan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja

dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian

perselisihan hubungan industrial.

sumber Tinjauan:

• Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
• Undang-Undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

salam

A.F Hasan

Email: a.f.hasanlawoffice@gmail.com

PIN BB: 74f84658

Telp: 081905057198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

PERIHAL TINJAUAN DALAM SETIAP POSTINGAN DI BLOG

Perihal Tinjauan:

Setiap tinjauan yang kami posting bukan merupakan opini hukum yang dapat dijadikan dasar bagi setiap pengunjung blog ini dalam mengambil suatu legal action atas setiap permasalahan hukum yang akan,sedang atau telah dihadapi

 

Setiap tinjauan hanya merupakan tanggapan atas setiap kejadian-kejadian yang ada dan tidak dimaksudkan sebagai  Opini Hukum yang merupakan  jasa yang diberikan Advokat

 

Untuk mendapatkan jasa hukum yang detil dan menyeluruh  (tatacara dan prosedur) silahkan menghubungi kami:

Informasi:
A.F. Hasan
Email: a.f.hasanlawoffice@gmail.com
HP: 081905057198
PIN BB: 74F84658

Aksi Demo Ratusan Buruh Potong Hewan Tuntut PT. QL Trimitra PHK Sepihak

Aksi Demo Ratusan Buruh Potong Hewan Tuntut PT. QL Trimitra PHK Sepihak

Dirilis Oleh Dirilis Oleh: Ayi Sopiandi / Riki Rizki Kabar Jaba, 11 Sep 2015 |10:27:55 WIB
Telah dibaca 155 Kali

KABAR CIANJUR – Sebanyak 200 orang buruh, PT QL Trimitra gelar demo tuntut kejelasan hak karyawan sebagaimana amat undang-undang ketanaga kerjaan.PT QL Trimitra sendiri adalah sebuah rumah potong hewan unggas, yang hari Selasa (8/9/2015) lalu mengelar aksi demo diperusahaan pemotongan hewan tersebut yang bertempat di Kampung Tarikolot RT01/02, Desa Cinangsi, Kecamatan Cikalongkulon, Cianjur.

Berdasarkan hasil pantauan KabarjabarNews.com dilokasi kejadian buruh ini dijaga ketat oleh aparat kepolisian padahal aksi yang dilakukan merupakan aksi damai, mereka menuntut beberapa hal yang disampaikan melalui orasi. "Ada lima tuntutan dan permintaan kejelasan yang disampaikan kepada pihak manajemen perusahaan, yaitu status kerja, PHK sepihak, upah lembur tidak jelas, jam kerja tidak jelas, sering mengintimidasi karyawan, dan kesejahteraan hak normatif karyawan harus terpenuhi," Ketua SPSI Kabupaten Cianjur, Kuswandi saat ditemuai KabarjabarNews ( selasa 8/9/2015).

Apabila tuntutan dan aspirasi tidak didengar, kata dia. tentunya pihaknya akan membawa massa yang lebih banyak lagi. Para buruh menuntut kesejahteraan, dan kerja selama ini harus sesuai dengan apa yang diharapkan. Hak normatif dan kesejahteraan karyawan harus diutamakan oleh pihak perusahaan

Aksi yang digelar para buruh diterima oleh pihak perusahaan untuk melakukan audensi, dan dihadiri oleh Dinas Tenagakerja Kabupaten Cianjur.

“Pihak perusahaan menerima dengan baik, tuntutan dan aspirasi yang disampaikan akan disepakati. Bila tidak, tentunya kami akan melakukan unjukrasa lagi di kemudian hari," tandas dia.

Pada intinya, menuntut tentang PHK sepihak, status kerja, upah lembur, dan ada intimidasi terhadap serikat pekerja.(rik)

TAG BERITA: #CIANJUR #PT QL TRIMITRA #BURUH DEMO #TUNTUT HAK #PHK SEPIHAK

http://kabarjabarnews.com/berita-aksi-demo-ratusan-buruh-potong-hewan-tuntut-pt-ql-trimitra-phk-sepihak-293.html

Tinjauan

Permasalahan ketenagakerjaan khususnya terkait lima hal permintaan dari  para pekerja PT. QL Trimitra yakni : status kerja, PHK sepihak, upah lembur tidak jelas, jam kerja tidak jelas, sering mengintimidasi karyawan, dan kesejahteraan hak normatif karyawan harus terpenuhi, selalu menjadi topik yang tidak akan pernah habis untuk dibahas dan selalu memunculkan perselisihan hak maupun kepentingan

Mengenai status kerja, menurut kami penentuan status kerja dapat didasarkan pada jenis kontrak kerja/ perjanjian kerja yang disepakati bersama. Para buruh PT. QL Trimitra dapat mencermati kembali kontrak kerja yang telah disepakatinya dimana dalam kontrak tersebut dapat dicermati mengenai status kerjannya, syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja serta perusahaan perusahaan

 

Mengenai PHK sepihak.

Proses PHK dapat dikategorikan dalam 3 hal yakni: PHK demi hukum, PHK oleh karyawan/pekerja dan PHK dari pihak Pengusaha. 

 

Untuk PHK dari pihak pengusahapun masih dibagi lagi kategorinya yakni PHK dari sisi pekerjanya sendiri ( faktor pelanggaran disiplin, melakukan tindak pidana, pelanggaran berat) dan dari sisi Pengusaha sendiri/internal ( faktor force majeur,efisiensi, kerugian yang mengakibatkan bangkrutnya usaha dll)

Untuk PHK sepihak tentunya tidak dapat dibenarkan, mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan UU No 13 Tahun 2003

Pasal 151

(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan

segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

 

(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat

dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh

pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila

pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

 

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak

menghasilkan persetu-juan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja

dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian

perselisihan hubungan industrial.

 

Mengenai pengupahan

Undang-Undang Ketenagakerjaan UU No 13 Tahun 2003

Pasal 88

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan

yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan

kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) meliputi :

a. upah minimum;

b. upah kerja lembur;

c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;

e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;

f. bentuk dan cara pembayaran upah;

g. denda dan potongan upah;

h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;

i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;

j. upah untuk pembayaran pesangon; dan

k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Mengenai Upah lembur

Upah Kerja Lembur merupakan upah yang diterima oleh pekerja atas pekerjaan yang dikerjakannya sesuai dengan jumlah waktu kerja lembur yang dilakukannya.

Dalam Peraturan Menteri no.102/MEN/VI/2004 dalam pasal 1 ayat 1 Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) harikerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.

 

Peraturan Menteri no.102/MEN/VI/2004

Pasal 3

(1) Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari

dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

(2) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kerja

lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi.

 

Pasal 6

(1) Untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah tertulis dari pengusaha dan persetujuan

tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan.

(2) Perintah tertulis dan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

dibuat dalam bentuk daftar pekerja/buruh yang bersedia bekerja lembur yang

ditandatangani oleh pekerja/buruh yang bersangkutan dan pengusaha

 

Pasal 8

(1) Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan.

(2) Cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan.

 

a) Perhitungan Upah Lembur Pada Hari Kerja

PERHITUNGAN UPAH LEMBUR PADA HARI KERJA
Jam Lembur	Rumus	Keterangan
Jam Pertama	1,5  X 1/173 x Upah Sebulan	Upah Sebulan adalah 100% Upah bila upah yang berlaku di perusahaan terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.
Jam Ke-2 & 3	2   X 1/173 x Upah Sebulan	Atau 75% Upah bila Upah yang berlaku di perusahaan terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Dengan ketentuan Upah sebulan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum

 

b) Perhitungan Upah Lembur Pada Hari Libur/Istirahat

PERHITUGAN UPAH LEMBUR PADA HARI LIBUR/ISTIRAHAT
JAM LEMBUR	KETENTUAN UPAH LEMBUR	RUMUS
6 Hari Kerja per minggu (40 Jam/Minggu)
7 Jam pertama	2 Kali Upah/Jam	7 jam x 2 x 1/173 x upah sebulan
Jam Ke 8	3 Kali Upah/jam	1 jam x 3 x 1/173 xupah sebulan
Jam Ke-9 s/d Jam ke-10	4 Kali Upah/Jam	1 jam X 4 x 1/173 x upah sebulan
Hari Libur Resmi Jatuh Pada Hari Kerja Terpendek misal Jum’at
5 Jam pertama	2 X Upah/jam	5 jam x 2 x 1/173 x upah sebulan
Jam ke-6	3 X Upah/jam	1 jam x 3 x 1/173 xupah sebulan
Jam Ke-7 & 8	4 X Upah/jam	1 jam X 4 x 1/173 x upah sebulan
5 Hari Kerja per minggu (40 Jam/Minggu)
8 Jam pertama	2 Kali Upah/Jam	8 jam x 2 x 1/173 x upah sebulan
Jam ke-9	3 Kali Upah/jam	1 jam x 3 x 1/173 xupah sebulan
Jam ke-10 s/d Jam ke-11	4 Kali Upah/Jam	1 jam X 4 x 1/173 x upah sebulan

 

Perihal jam kerja

Jam Kerja, waktu Istirahat kerja, waktu lembur diatur Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 77

(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.

(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6

(enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5

(lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu

Pengaturan mulai dan berakhirnya waktu atau jam kerja setiap hari dan selama kurun waktu seminggu, juga harus diatur secara jelas sesuai dengan kebutuhan oleh para pihak didalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Mengenai Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan

 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 67

(1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan

perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Pasal 68

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

 

Pasal 74

(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan

yang terburuk.

(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;

b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk

pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;

c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk

produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif

lainnya; dan/atau

d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak

 

Pasal 76

(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang

dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

(2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut

keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun

dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai

dengan pukul 07.00 wajib :

a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan

b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

(4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan

yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

 

Pasal 100

(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha

wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.

(2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran

kemampuan perusahaa

 

Sumber Tinjauan:

• Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Peraturan Menteri No.102/MEN/VI/2004 tentang: WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR

 

 

INFO SELENGKAPNYA:

A.F Hasan

Email: a.f.hasanlawoffice@gmail.com

PIN BB: 74f84658

Telp: 081905057198