Kasus Penjualan Obat Palsu: Tindak Pidana di Sektor Kesehatan

Kasus Penjualan Obat Palsu: Tindak Pidana di Sektor Kesehatan

Di sebuah kota metropolitan besar, seorang pengusaha bernama Rizkuyy membuka toko obat yang menyediakan beragam macam sediaan farmasi dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan apotek resmi. Setelah adanya laporan dari masyarakat dan dilakukan penyelidikan, terungkap bahwa Rizkuyy mengedarkan obat-obatan yang tidak memenuhi standar keamanan dan khasiat, termasuk namun tidak terbatas pada obat palsu yang tidak memiliki izin edar dan komposisi yang tidak jelas.

Banyak pelanggan yang terlanjur membeli obat-obatan dari toko tersebut, dengan harapan mendapatkan solusi untuk penyakit yang mereka derita. Namun, kenyataannya banyak di antara mereka justru mengalami efek samping yang serius akibat penggunaan obat yang tidak teruji secara klinis. Salah satu pasien bahkan harus dirawat di rumah sakit akibat keracunan dan komplikasi dari obat yang dibeli dari Rizkuyy.

Keluarga pasien tersebut melaporkan Rizkuyy kepada pihak berwenang, yang kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut. Rizkuyy ditangkap dan dihadapkan pada perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 435 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun atau denda maksimal Rp5 miliar.

Fenomena dalam Kasus ini menyoroti bahayanya peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan teruji secara klinis, serta perlunya pengawasan ketat untuk melindungi masyarakat dari produk kesehatan yang berisiko.

Salam

AHP Advokat

Praktik Ilegal: Kasus Penipuan oleh "Dokter" Palsu

Praktik Ilegal: Kasus Penipuan oleh "Dokter" Palsu

Di sebuah kota kecil dan terpelosok, seorang pria bernama Andii mengaku sebagai dokter umum dan membuka praktik kesehatan tanpa dilengkapi Surat Izin Praktik (SIP). Andii memberikan layanan medis, termasuk namun tidak terbatas pada pengobatan penyakit ringan, penyakit berat dan pemberian resep-resep obat. Dengan serangkaian kebohongannya banyak warga yang terlena dengan penampilan dan kepercayaannya, sehingga mereka datang untuk berobat.

Suatu ketika, salah satu pasien, sebut saja namanya Lisaa, mengalami komplikasi setelah menerima perawatan dari Andii. usut punya usut diketahui bahwa Andii bukanlah tenaga medis terlatih dan mempunyai Surat Izin Praktik, kasus ini kemudian dilaporkan ke pihak berwenang. Hasil penyelidikan mengungkap bahwa Andii telah melakukan praktik medis ilegal selama lebih dari satu tahun.

Akhirnya, Andii ditangkap dan dihadapkan pada perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 439 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan pelanggaran ini, Andii berpotensi dijatuhi hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda hingga Rp500 juta.

Kasus ini perlu menjadi peringatan bagi masyarakat untuk waspada terhadap bahaya praktik medis tanpa izin dan pentingnya melakukan cek, memverifikasi kualifikasi tenaga kesehatan sebelum menerima perawatan.

Salam

AHP Advokat

Kelalaian di UGD: Kasus Budii dan Tuntutan Hukum Terhadap Pimpinan Rumah Sakit

Kelalaian di UGD: Kasus Budi dan Tuntutan Hukum Terhadap Pimpinan Rumah Sakit

Budii, seorang wiraswasta berusia 75 tahun, dengan tergopoh-gopoh tiba di rumah sakit umum dengan gejala yang sangat mengkhawatirkan: nyeri di dada kiri yang hebat, sesak napas, dan berkeringat dingin. Dalam keadaan gawat darurat ini, Budii berharap segera mendapatkan pertolongan cepat. Namun kenyataan berkata lain, di ruang Unit Gawat Darurat (UGD), pimpinan rumah sakit dan dokter jaga serta tenaga kesehatan lain sedang menangani pasien lain dan tidak memberikan perhatian yang diperlukan kepada Budii.

Meskipun gejala serangan jantung jelas terlihat, Budii mau tidak mau dihadapkan pada situasi menunggu selama 30 menit tanpa mendapatkan pertolongan pertama dan kejelasan. Tim medis yang baru saja menyelesaikan tugasnya pada pasien lain akhirnya datang, namun saat itu kondisi Budi sudah memburuk dan mengalami henti jantung. Upaya resusitasi dilakukan, tetapi keadaan berkata lain, sudah terlambat. Budi dinyatakan meninggal dunia.

Keluarga Budii merasa sangat dirugikan dan tidak terima dengan kejadian tersebut. Mereka melaporkan insiden ini ke pihak kepolisian dan Dinas Kesehatan setempat, dengan dugaan pimpinan rumah sakit dan dokter serta tenaga kesehatan  telah melakukan kelalaian berat, yang melanggar ketentuan dalam Pasal 438 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Gambaran dalam Kasus ini perlu dijadikan sorotan bersama dan perlu pentingnya tanggung jawab Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau  tenaga kesehatan dalam memberikan pertolongan, terutama di situasi darurat.

Salam

Tim AHP Advokat

Penipuan melalui Penjualan Produk Fiktif: Kasus Sitii

Penipuan melalui Penjualan Produk Fiktif: Kasus Siti

Uraian Kasus:

Sitii, selebgram wanita yang selalu tampil percaya diri dan tampak berpengalaman dalam dunia marketing, mulai menjual skincare yang diklaimnya memiliki khasiat luar biasa. Dirinya membuat situs web yang profesional dan selalu aktif di media sosial untuk mempromosikan produk skincare tersebut. Sitii menggunakan testimoni dari "pelanggan" yang ternyata adalah akun palsu untuk meningkatkan promosi dan kredibilitas serta kemanjuran produknya.

Dengan menggunakan serangkaian strategi pemasaran yang agresif dan penuh tipu muslihat, Sitii berhasil menarik banyak banyak perhatian viewer's dan menjual produk dengan masif secara  online. Banyak pelanggan membeli dalam jumlah besar, terpengaruh oleh klaim kecantikan yang mempesona. Nyatanya setelah menerima pembayaran, Sitii tidak mengirimkan satupun produk yang dijanjikan dan menghilang tanpa jejak.

Ketika banyak para pelanggan menyadari bahwa mereka tertipu dan tidak mendapatkan barang yang dibeli, mereka melaporkan Sitii ke pihak berwajib.

Analisis Kasus:

1. Unsur Penipuan:

• Maksud untuk menguntungkan diri sendiri: Sitii dengan serangkaian aksi tipu muslihatnya  memperoleh keuntungan secara tanpa hak dengan menjual produk fiktif.
• Penggunaan informasi palsu dan menyesatkan: Sitii merekayasa testimoni dan informasi produk yang menyesatkan untuk menarik minat pelanggan.
• Tidak mengirimkan barang: Setelah menerima pembayaran, Sitii tidak memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan produk.

2. Kerugian bagi Korban:

Banyak pelanggan kehilangan uang yang telah mereka bayarkan dan merasa ditipu, yang mengakibatkan rasa frustrasi dan kehilangan kepercayaan terhadap marketplace.

Salam

Tim 

AHP Advokat

Penipuan Skema Ponzi: Kasus Investasi Fiktif oleh Budii

Penipuan Skema Ponzi: Kasus Investasi Fiktif oleh Budii

Uraian Kasus:

Budii seorang pengusaha muda yang sukses dan borjuis, mengklaim memiliki pengalaman luas dan dalam dibidang seluk beluk  investasi dan perdagangan saham. Budii mulai melancarkan aksinya dengan menawarkan berbagai macam peluang investasi kepada setiap orang yang ditemuinya, menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Untuk meyakinkan setiap calon investornya, Budii menunjukkan laporan keuntungan palsu, mengungkapkan serangkaian kebohongan dan testimoni abal-abal dari "investor" yang ternyata adalah rekannya sendiri.

Budii berhasil mengumpulkan uang dari para investor barunya serta menggunakan sebagian dari dana terkumpul tersebut untuk membayar imbal hasil kepada investor sebelumnya, terus menerus hal ini dilakukan,  menciptakan ilusi bahwa investasi tersebut berjalan sukses, lancar dan untung besar dalam waktu singkat. Hal ini terus dilakukan Budii dari hari ke hari hingga dirinya berhasil mengumpulkan sejumlah dana dalam jumlah besar. Ketika jumlah investor baru mulai menurun, Secara otomatis Budii gagal membayar imbal hasil, dan akhirnya melarikan diri dengan membawa semua uang yang dipercayakan oleh investor-investornya.

Analisis Kasus:

1. Unsur Penipuan:

• Maksud untuk menguntungkan diri sendiri: Budii berusaha memperoleh keuntungan dengan cara yang melawan hukum, yaitu menggunakan martabat palsu dan serangkaian kebohongan, menipu orang-orang yang mempercayainya.
• Penggunaan informasi sesat: Budii menggunakan laporan dan testimoni palsu untuk meyakinkan orang lain agar berinvestasi.
• Skema Ponzi: Dengan membayar imbal hasil kepada investor lama menggunakan dana dari investor baru, Budii jelas-jelas terlibat dalam praktik penipuan yang sudah dikenal.

2. Kerugian bagi Korban:

Banyak investor yang zoonk, kehilangan seluruh dana yang mereka investasikan, dampak kerugian finansial yang serius serta kerugian immaterill.

Kesimpulan:

Kasus Budii mencerminkan penipuan investasi yang dilakukan melalui skema Ponzi. Hal ini menunjukkan  keuntungan cepat tanpa logika dapat membuat individu menjadi korban penipuan. Kewaspadaan dan pemahaman yang baik mengenai setiap bentuk investasi perlu dikedepankan untuk melindungi diri dari praktik penipuan semacam ini.

Salam

AHP Advokat

Penipuan Investasi: Kasus Andii dan Perusahaan Fiktif

Penipuan Investasi: Kasus Andii dan Perusahaan Fiktif

Uraian Kasus:

Andii, seorang wiraswasta, berambisi untuk menambah pundi-pundi kekayaan dan memperluas usahanya namun terkendala dengan modal, untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan, Andii merekayasa perusahaan fiktif yang mirip dengan perusahaan ternama yang sudah ada. Dengan menggunakan identitas palsu dan dokumen palsu termasuk surat izin usaha dan laporan keuangan yang menunjukkan ptensi usaha serta kondisi keuangan profit, Andi melakukan presentasi kepada beberapa calon investor.

Dalam presentasinya, Andii meyakinkan calon investor-investornya bahwa ikut turut serta dalam investasi di perusahaannya merupakan peluang yang aman dan menguntungkan. Legalitas usaha lengkap, prospek usaha jelas dan kondisi keuangan yang untung membuat ratusan calon investor terpengaruh oleh presentasi Andii yang menyakinkan, beberapa calon investor akhirnya mempercayakan dana mereka kepada Andii. Seiring berjalannya waktu, setelah cukup mengumpulkan modal tersebut, Andii menghilang dan tidak mengembalikan dana yang telah diinvestasikan sama sekali

Para investor yang merasa tertipu kemudian melaporkan Andii ke pihak berwajib, mengklaim bahwa mereka menjadi korban penipuan.

Analisis Kasus Ringkas:

1. Unsur Penipuan:

• Maksud untuk menguntungkan diri sendiri: Andii memiliki niat untuk mengumpulkan modal secara tidak sah untuk kepentingan pribadinya.
• Penggunaan identitas palsu, nama palsu dan dokumen palsu: Dengan merekayasa legalitas usaha, identitas dan membuat perusahaan fiktif, Andii telah secara nyata-nyata melawan hukum dengan menyajikan informasi palsu.
• Tipu muslihat dan rangkaian kebohongan: Presentasi yang dilakukan Andi semuanya adalah rangkaian kebohongan dan tipu daya untuk meyakinkan investor.

2. Kerugian bagi Korban:

Para investor kehilangan sejumlah uang yang mereka percayakan kepada Andii, dengan harapan adanya pengembalian modal sesuai yang dijanjikan ditambah dengan keuntungan yang diharapkan. Kerugian ini jelas-jelas menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi mereka.

Kesimpulan:

Kasus Andii mencerminkan kejahatan terstruktur dan kerentanan dalam dunia usaha dan investasi, terutama ketika pelaku penipuan menggunakan serangkaian tindakan kejahatan untuk menipu orang lain. 

Salam

AHP Advokat

Kasus Penggelapan Barang Milik Perusahaan oleh Karyawan

Uraian Kasus Ringkas Mengenai Penggelapan Barang Milik Perusahaan oleh Karyawan

Uraian Kasus:

Budii, seorang karyawan di sebuah perusahaan elektronik, menjaga, menyimpan dan mengelola beberapa perangkat elektronik yang sudah tidak terpakai dan tersimpan di gudang perusahaan. Walaupun barang-barang tersebut tidak dimanfaatkan lagi oleh perusahaan, Budi dengan sengaja tidak melaporkan daftar keberadaan barang tersebut secara reguler kepada atasannya. Ia sengaja  membawa pulang beberapa perangkat tersebut tanpa hak, dengan beragam alasan.

Setelah beberapa pekan, manajemen perusahaan mengetahui bahwa barang-barang tersebut hilang. Mereka kemudian melakukan audit dan investigasi serta menemukan bahwa Budii adalah pihak yang bertanggung jawab . Perusahaan pun memutuskan untuk melaporkan Budii kepada pihak berwajib.

Analisis Berdasarkan Pasal 372 KUHP

1. Unsur Melawan Hukum: Tindakan Budii untuk mengambil barang milik perusahaan tanpa alas hak patut diduga merupakan tindakan melawan hukum. Meskipun barang tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi tetapi kepemilikan barang tetap milik perusahaan.

2. Unsur Sengaja: Budii dengan sengaja mengambil barang tersebut. Dirinya menyadari bahwa atas  barang-barang itu adalah milik perusahaan dan tidak memiliki alasan pembenar apapun untuk membawanya pulang kerumah. Tindakan Budi yang tidak melaporkan kepada atasan menunjukkan niatnya untuk menguasai barang  tersebut.

3.Penguasaan Barang tanpa alas hak: Budii memiliki barang tersebut dalam kekuasaannya setelah membawanya pulang kerumah. Dalam konteks Pasal 372 KUHP, "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" terpenuhi, karena barang tersebut sepenuhnya merupakan milik perusahaan.

Kesimpulan

Tindakan Budii merupakan contoh jelas dari adanya dugaan terhadap pelanggaran Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Tindakan penguasaan atas barang milik orang lain tanpa alas hak, tanpa izin dan dengan sengaja, menunjukkan bahwa tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 372 KUHP. 

Salam

Tim AHP Advokat