Kelalaian di UGD: Kasus Budii dan Tuntutan Hukum Terhadap Pimpinan Rumah Sakit

Kelalaian di UGD: Kasus Budi dan Tuntutan Hukum Terhadap Pimpinan Rumah Sakit

Budii, seorang wiraswasta berusia 75 tahun, dengan tergopoh-gopoh tiba di rumah sakit umum dengan gejala yang sangat mengkhawatirkan: nyeri di dada kiri yang hebat, sesak napas, dan berkeringat dingin. Dalam keadaan gawat darurat ini, Budii berharap segera mendapatkan pertolongan cepat. Namun kenyataan berkata lain, di ruang Unit Gawat Darurat (UGD), pimpinan rumah sakit dan dokter jaga serta tenaga kesehatan lain sedang menangani pasien lain dan tidak memberikan perhatian yang diperlukan kepada Budii.

Meskipun gejala serangan jantung jelas terlihat, Budii mau tidak mau dihadapkan pada situasi menunggu selama 30 menit tanpa mendapatkan pertolongan pertama dan kejelasan. Tim medis yang baru saja menyelesaikan tugasnya pada pasien lain akhirnya datang, namun saat itu kondisi Budi sudah memburuk dan mengalami henti jantung. Upaya resusitasi dilakukan, tetapi keadaan berkata lain, sudah terlambat. Budi dinyatakan meninggal dunia.

Keluarga Budii merasa sangat dirugikan dan tidak terima dengan kejadian tersebut. Mereka melaporkan insiden ini ke pihak kepolisian dan Dinas Kesehatan setempat, dengan dugaan pimpinan rumah sakit dan dokter serta tenaga kesehatan  telah melakukan kelalaian berat, yang melanggar ketentuan dalam Pasal 438 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Gambaran dalam Kasus ini perlu dijadikan sorotan bersama dan perlu pentingnya tanggung jawab Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau  tenaga kesehatan dalam memberikan pertolongan, terutama di situasi darurat.

Salam

Tim AHP Advokat