Keterlambatan Penyerahan dalam Pengembangan Perumahan: Perspektif Hukum

Keterlambatan Penyerahan dalam Pengembangan Perumahan: Perspektif Hukum

Keterlambatan dalam penyerahan unit atau rumah oleh developer acap kali menjadi isu hukum yang signifikan dan terus berulang kejadiannya, terutama ketika tenggat waktu penyerahan yang tercantum dalam kontrak sudah terlampaui. Secara hukum, kontrak yang telah disepakati antara developer dan konsumen merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan tenggat waktu untuk serah terima unit. Ketidakpatuhan terhadap tenggat waktu merupakan pelanggaran kontrak, dan konsumen memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap developer.

Menurut hukum perjanjian, pelanggaran kontrak, seperti keterlambatan penyerahan, mengakibatkan developer dikenakan sanks ganti kerugian, termasuk kewajiban untuk pemenuhan perjanjian itu sendiri kepada konsumen. Ganti rugi ini dapat mencakup biaya tambahan yang timbul akibat keterlambatan serta kerugian yang dialami konsumen akibat dari penundaan. Lebih lanjut, konsumen berhak atas pemenuhan kontrak sesuai dengan kesepakatan semula atau bahkan meminta pembatalan kontrak jika keterlambatan terlalu parah.

Guna melindungi hak-hak konsumen, perlu dijadikan perhatian utama bagi developer dalam menyusun kontrak dengan ketentuan yang jelas mengenai tenggat waktu penyerahan dan konsekuensi dari keterlambatan. Di sisi lain, konsumen perlu memastikan bahwa mereka memahami ketentuan dalam kontrak dan memiliki salinan yang sah jika terjadi sengketa dikemudian hari. Dengan pemahaman yang utuh dan perjanjian yang jelas, para pihak dapat memitigasi risiko hukum terkait keterlambatan penyerahan unit atau rumah.

salam

AHP Advokat