MEMAHAMI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK No 1/POJK.07/2013

 

 

POJK No 1/POJK.07/2013 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2013 terdiri dari 8 Bab dan  57 pasal, Diundangkan di Jakarta  pada tanggal 6 Agustus 2013

Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam POJK ini sebagian besar memuat mengenai kewajiban dari pelaku usaha, diantaranya sebagai berikut:

-        Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

-        Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga  Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

-        Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak untuk memastikan adanya itikad baik Konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai Konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

-        Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan

-        Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen

-        Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan

-        Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan pemahaman kepada Konsumen mengenai hak dan kewajiban Konsumen.

-        Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung Konsumen untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan

-        Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen.

-        Sebelum Konsumen menandatangani dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan kepada Konsumen.

-        Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menginformasikan kepada Konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan

-        Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyusun pedoman penetapan biaya atau harga produk dan/atau layanan jasa keuangan

-        Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat.

-        Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan akses yang setara kepada setiap Konsumen sesuai klasifikasi Konsumen atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

-        Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Konsumen dengan produk dan/atau layanan ditawarkan kepada Konsumen

-        Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan Konsumen dengan memanfaatkan kondisi Konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan

-        Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen.

-        Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.

-        Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan.

-        Pelaku Usaha Jasa Keuangan, agen penjual, dan pengurus/pegawai dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menghindari benturan kepentingan antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen

-        Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan layanan khusus kepada Konsumen dengan kebutuhan khusus.

-        Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

-        Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan tanda bukti kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan kepada Konsumen tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen.

-        Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan laporan kepada Konsumen tentang posisi saldo dan mutasi simpanan, dana, aset, atau kewajiban Konsumen secara akurat, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen.

-       Beberapa kewajiban dari pelaku usaha yang tercantum didalam pasal 28,29,30,31,32,33,34,35,36,38

-        Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan

-        Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa dan pelanggaran ketentuan peraturan peundang-undangan di sektor keuangan  antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan

-        Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa: Peringatan tertulis; Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; Pembatasan kegiatan usaha; Pembekuan kegiatan usaha; dan Pencabutan izin kegiatan usaha

Sumber:
POJK No 1/POJK.07/2013

Salam

Aslam Hasan S.H., C.L.A

 

ATURAN PERIZINAN PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK

PERIJINAN PPE DAN BROKERAGE

 

Pada pertengahan tahun 2016 ini OJK kembali mengeluarkan aturan dibidang pasar modal perihal perizinan penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek

 

Penjamin Emisi efek adalah  Perusahaan Efek yang mendapatkan izin bergerak dibidang Penjaminan Emisi (Penerbitan/Penjualan Efek).

 

Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dapat menjalankan kegiatan penjaminan emisi Efek dan kegiatan lain yang berkaitan dengan aksi korporasi, yaitu pemberian nasihat dalam rangka penerbitan Efek, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan atau restrukturisasi, serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK

(Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal  dan Lembaga Keuangan Nomor KEP 334/BL/2007 ketentuan umum huruf D)

 

Perantara Pedagang Efek adalah:  Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain

 

Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dapat menjalankan kegiatan jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK (Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal  dan Lembaga Keuangan Nomor KEP 334/BL/2007 ketentuan umum huruf E)

 

Adapun aturan baru mengenai perijinan bagi Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dalam siaran pers OJK sebagai berikut:

 

Aturan -aturan pokok mengenai Pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 20/POJK.04/2016 adalah sebagai berikut:

 

a. Persyaratan dan tata cara pengajuan izin sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan/atau PPE.

b. Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan persetujuan untuk dapat melakukan kegiatan lain.

c. Pencabutan izin usaha dan pembatalan persetujuan kegiatan lain.

d. Kepemilikan dan pengendalian.

e. Persyaratan dan kelengkapan dokumen bagi calon pemegang saham, calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan.

f. Kewajiban lanjutan bagi PEE dan/atau PPE.

g. Hal-hal yang bersifat khusus antara lain:

1. pendidikan berkelanjutan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
2. larangan bertindak sebagai pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris sebelum dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK;
3. perlindungan bagi anggota Direksi dan/atau pegawai fungsi kepatuhan yang melaporkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Efek;
4. persyaratan identitas termasuk pencantuman kata "Sekuritas" pada nama Perusahaan Efek;

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, PEE dan/atau PPE diberikan waktu 6 (enam) bulan untuk melakukan penyesuaian terhadap:

1. penyusunan dan penerapan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan hasil riset agar riset yang dilakukan bersifat independen; dan
2. kegiatan lain yang telah dilakukan oleh PEE dan/atau PPE.
   
   Selanjutnya, OJK juga memberikan waktu selama 1 (satu) tahun kepada PEE atau PPE untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan larangan sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan PEE atau PPE, yang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun.

Sumber:

http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Terbitkan-Aturan-Perizinan-Penjamin-Emisi-Efek--dan-Perantara-Pedagang-Efek.aspx

 

Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal  dan Lembaga Keuangan Nomor KEP 334/BL/2007 

 

Salam

 

Salam

Adv. Aslam Fetra Hasan S.H.,C.L.A

HP/WA: 081905057198
BBM: 227D528D
Email: a.f.hasanlawoffice@gmail.com
Blog: hukumacara1.blogspot.co.id

 

 

 

TATACARA PENYELENGGARAAN RUPS

TATACARA PENYELENGGARAAN RUPS
Peraturan OJK No. 32/Pojk.04/2014

Dengan telah selesainya laporan keuangan audit maka untuk pengesahan atas laporan keuangan tersebut diselenggarakan dalam Agenda Rapat RUPS

Berikut tatacara penyelenggaran RUPS yang diatur didalam POJK No 32/POJK.04/2014 

Cara Melaksanakan RUPS PT Tbk

Pada tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan terbaru dalam rangka pelaksanaan RUPS bagi PT Tbk berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/214 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Ada beberapa ketentuan-ketentuan terbaru berdasarkan ketentuan OJK itu, diantaranya:

1.   Perubahan penyebutan istilah Pemberitahuan RUPS menjadi Pengumuman RUPS

2.   Perubahan jangka waktu Panggilan RUPS, dari sebelumnya 14 hari, menjadi 21 hari (bukan hari kerja, tetapi memperhitungkan sabtu dan minggu) RUPS

3.    Kewajiban baru mencantumkan Pengumuman RUPS dan Panggilan RUPS di website Perseroan dalam bahasa asing dan Bahasa Indonesia, dengan minimal dalam Bahasa Inggris

4.    Membuat Ringkasan Risalah RUPS dan diumumkan dalam (i) minimal 1 koran harian Bahasa Indonesia, website BEI, website Perseroan Perseroan dalam bahasa asing dan Bahasa Indonesia, dengan minimal dalam Bahasa Inggris

Simulasi Jadwal & Time Table Penyelenggaraan RUPS PT Tbk

Catatan: Mohon diperhatikan hari kerja (tidak memperhitungkan hari sabtu/minggu/libur) dan hari kalender (memperhitungkan hari sabtu/minggu/libur)

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan	Dasar Hukum
1.	Pemberitahuan agenda RUPS kepada OJK	H-43 (paling lambat 5 hari kerja sebelum pengumuman RUPS)	Copy/Cc. kepada BEI, KSEI dan KPEI Melampirkan draft Panggilan dan Pengumuman RUPS	Pasal 8 Peraturan OJK No. 32/Pojk.04/2014
2.	Pengumuman RUPS, minimal di 1.       1 (satu) surat kabar harian Bahasa Indonesia berperedaran nasional 2.       Website BEI 3.       Website Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, paling kurang adalah Bahasa inggris	H-36 (paling lambat 14 hari sebelum Panggilan RUPS)	Copy/Cc. kepada BEI, KSEI dan KPEI Melampirkan bukti pengumuman surat kabar	Pasal 10 Peraturan OJK No. 32/Pojk.04/2014
3.	Tanggal terakhir Daftar Pemegang Saham, pukul 16.00 WIB	H-22 1 hari sebelum tanggal Panggilan RUPS	Meminta kepada Biro Administrasi Efek, rekap nama pemegang saham yang berhak hadir RUPS	-
4.	Panggilan RUPS, minimal di 1.       1 (satu) surat kabar harian Bahasa Indonesia berperedaran nasional 2.       Website BEI 3.       Website Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, paling kurang adalah Bahasa inggris	H-21 (paling lambat 21 hari sebelum pelaksanaan RUPS)	Copy/Cc. kepada BEI, KSEI dan KPEI Melampirkan bukti pengumuman surat kabar	Pasal 13 Peraturan OJK No. 32/Pojk.04/2014
5.	Pelaksanaan RUPS	Hari RUPS	Copy/Cc. kepada BEI, KSEI dan KPEI Melampirkan draft Panggilan dan Pengumuman	Pasal 8 Peraturan OJK No. 32/Pojk.04/2014
6.	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS, minimal di 1.       1 (satu) surat kabar harian Bahasa Indonesia berperedaran nasional 2.       Website BEI 3.       Website Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, paling kurang adalah Bahasa inggris	H+2 (paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal RUPS)	Ringkasan Risalah Rapat paling sedikit berisi 1.       tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS 2.       anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS 3.       jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah 4.       ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat 5.       jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan 6.       mekanisme pengambilan keputusan RUPS 7.       hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara 8.       keputusan RUPS 9.       pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai	Pasal 34 Peraturan OJK No. 32/Pojk.04/2014
7.	Pemberitahuan kepada OJK atas Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat	H+4 (paling lambat 2 hari kerja setelah pengumuman surat kabar atas Ringkasan Risalah Rapat )	Copy/Cc. kepada BEI, KSEI dan KPEI Melampirkan bukti Pengumuman surat kabar atas Ringkasan Risalah Rapat	Pasal 34 Peraturan OJK No. 32/Pojk.04/2014
8.	Menyampaikan Risalah RUPS kepada OJK	H+30 (paling lambat 30 hari setelah tanggal RUPS)	-	Pasal 33 Peraturan OJK No. 32/Pojk.04/2014

Sumber:

1. http://www.sindikat.co.id/blog/tata-cara-pelaksanaan-rups-pt-tbk-berdasarkan-peraturan-ojk-no-32-pojk-04-2014
2. Peraturan OJK No. 32/Pojk.04/2014

Salam

Adv. Aslam Fetra Hasan S.H.,C.L.A

HP/WA: 081905057198
BBM: 227D528D
Email: a.f.hasanlawoffice@gmail.com
Blog: hukumacara1.blogspot.co.id

 

 

 

DINAMIKA PENDAFTARAN TANAH

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

 

Berikut Garis Besar PP No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah

 

Pengertian Pendaftaran Tanah:

• Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berke-sinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengo-lahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya
• Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pen-daftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini
• Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pen-daftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.
• Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pen-daftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

 

Apakah Tujuan Pendaftaran Tanah?

Pendaftaran tanah bertujuan :

• untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang ber-sangkutan,
• untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengada-kan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
• untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan
• Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah.

 

Apakah Yang Menjadi Obyek Pendaftaran Tanah?

Obyek pendaftaran tanah meliputi :

-        bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;

-        tanah hak pengelolaan;

-        tanah wakaf;

-        hak milik atas satuan rumah susun;

-        hak tanggungan;

-        tanah Negara.

 

Bagaimanakah Pelaksanaan Pendaftaran Tanah?

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

-        pengumpulan dan pengolahan data fisik;

-        pembuktian hak dan pembukuannya;

-        penerbitan sertipikat;

-        penyajian data fisik dan data yuridis;

-        penyimpanan daftar umum dan dokumen.

 

 

Kegiatan pemelihaan data pendaftaran tanah meliputi :

-        pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;

-        pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lain-nya.

 

Bagaimanakah Pengaturan Mengenai Pembuktian Hak Dan Pembukuannya Terhadap Tanah Yang Baru Didaftar dan Tanah Yang Lama?

 

Pembuktian Hak Baru

a.    hak atas tanah baru dibuktikan dengan :

-        penetapan pemberian hak dari Pejabat yang ber-wenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak ter-sebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak penge-lolaan;

-        asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;

 

b.      hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;

c.       tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;

d.      hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;

e.       pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pem-berian hak tanggungan

 

Pembuktian Hak Lama

1)      Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya.

 

2)      Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersang-kutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara ber-turut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

a.       penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

b.      penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

 

Bagaimanakah kedudukan hukum atas suatu Sertifikat?

1)      Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

2)      Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersang-kutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

 

Bagaimanakah Pengaturan Mengenai Pemindahan Hak?

 

• Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaf-tar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk men-daftar pemindahan hak yang bersangkutan.
• Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang.
• Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersang-kutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris
• Peralihan hak atas tanah, hak pengelolaan, atau hak milik atas satuan rumah susun karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang tidak didahului dengan likuidasi perseroan atau koperasi yang bergabung atau melebur dapat didaftar berdasarkan akta yang mem-buktikan terjadinya penggabungan atau peleburan per-seroan atau koperasi yang bersangkutan setelah peng-gabungan atau peleburan tersebut disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena penggabungan atau peleburan per-seroan atau koperasi yang didahului dengan likuidasi perseroan atau koperasi yang bergabung atau melebur didaftar berdasarkan pemindahan hak dalam rangka likuidasi yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang

 

Bagaimanakah Pengaturan Mengenai Pendaftaran perpanjangan jangka waktu hak atas tanah?

 

Pendaftaran perpanjangan jangka waktu hak atas tanah dilakukan dengan mencatatnya pada buku tanah dan sertipikat hak yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Pejabat  yang berwenang yang memberikan perpanjangan jangka waktu hak yang bersangkutan

 

Bagaimanakah Pengaturan Hapusnya Hak Atas Tanah, Hak Tanggungan  Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun?

•  Pendaftaran hapusnya suatu hak atas tanah, hak pengelo-laan dan hak milik atas satuan rumah susun dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan membubuhkan catatan pada buku tanah dan surat ukur serta memusnah-kan sertipikat hak yang bersangkutan
• Pendaftaran peralihan hak tanggungan dilakukan dengan mencatatnya pada buku tanah serta sertipikat hak tanggungan yang bersangkutan dan pada buku tanah serta sertipikat hak yang dibebani berdasarkan surat tanda bukti beralihnya piutang yang dijamin karena cessie, subrogasi, pewarisan atau penggabungan serta peleburan perseroan.
• Pendaftaran hapusnya hak tanggungan dilakukan sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
• Dalam hal hak yang dibebani hak tanggungan telah dilelang dalam rangka pelunasan utang, maka surat per-nyataan dari kreditor bahwa pihaknya melepaskan hak tanggungan atas hak yang dilelang tersebut untuk jumlah yang melebihi hasil lelang beserta kutipan risalah lelang dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran hapusnya hak tanggungan yang bersangkutan

 

Bagaimanakah Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pengganti?

 

• Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertipikat yang tidak diguna-kan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi
• Permohonan sertipikat pengganti hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang
• Dalam hal pemegang hak atau penerima hak sudah meninggal dunia, permohonan sertipikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan bukti sebagai ahli waris
• Dalam hal penggantian sertipikat karena rusak atau pemba-haruan blangko sertipikat, sertipikat yang lama ditahan dan dimusnahkan
• Permohonan penggantian sertipikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersang-kutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertipikat hak yang bersangkutan
• Penerbitan sertipikat pengganti didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon
• Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertipikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut per-timbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertipikat baru
• Sertipikat pengganti diserahkan kepada pihak yang memohon diterbitkannya sertipikat tersebut atau orang lain yang diberi kuasa untuk menerimanya
• Penggantian sertipikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang tidak diserahkan kepada pem-beli lelang dalam lelang eksekusi didasarkan atas surat keterangan dari Kepala Kantor Lelang yang bersang-kutan yang memuat alasan tidak dapat diserahkannya sertipikat tersebut kepada pemenang lelang.

 

Salam

Adv. Aslam Fetra Hasan S.H.,C.L.A

HP/WA: 081905057198
BBM: 227D528D
Email: a.f.hasanlawoffice@gmail.com
Blog: hukumacara1.blogspot.co.id