Hearsay Rule (Testimonium Auditu Excluditur)

Hearsay Rule (Testimonium Auditu Excluditur)

Aturan hearsay menyatakan bahwa pernyataan yang dibuat di luar pengadilan, yang dikenal sebagai hearsay, umumnya tidak dapat diterima sebagai bukti dalam proses hukum. Ada beberapa alasan yang mendasari hal ini, terutama terkait dengan keandalan dan validitas bukti tersebut.

Keandalan Bukti: Aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa hanya bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan bisa diuji kebenarannya yang diizinkan dalam pengadilan. Bukti yang dapat diuji kebenarannya adalah bukti yang bisa diperiksa dan diverifikasi melalui proses hukum, termasuk pemeriksaan silang oleh pihak-pihak yang terlibat.

Keterbatasan Pemeriksaan Silang: Hearsay dianggap tidak dapat diandalkan karena pernyataan tersebut tidak bisa diuji melalui pemeriksaan silang. Pemeriksaan silang adalah proses di mana seorang pengacara dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi untuk menguji keakuratan, konsistensi, dan kredibilitas dari pernyataan yang diberikan. Dalam kasus hearsay, saksi yang membuat pernyataan tersebut tidak hadir di pengadilan untuk memberikan penjelasan atau membela pernyataannya, sehingga menurunkan kemampuan pihak lain untuk menilai kebenaran dari pernyataan tersebut.

Risiko Kesalahan: Mengingat hearsay melibatkan pernyataan yang disampaikan oleh pihak ketiga yang tidak hadir, terdapat risiko bahwa informasi yang disampaikan mungkin tidak akurat atau bisa dipengaruhi oleh bias. Hal ini berpotensi menyebabkan kesalahan dalam penilaian fakta-fakta relevan dalam sebuah kasus.

Rujukan Penulisan:

1. Dr. Neel Mani Tripathi

2. Advokat Aslam Fetra Hasan

salam

AHP Advokat

Penerapan Alat Bukti Asli Pembuktian

Pentingnya Penerapan Alat Bukti Tertulis Asli Dalam Proses Hukum 

Dalam sistem proses  peradilan perdata, dalam hukum acara pembuktian prinsip keaslian alat bukti memiliki peranan yang sangat penting guna memastikan keadilan dan akurasi dalam pengambilan keputusan. Sesuai dengan prinsip ini, setiap bukti yang diajukan di pengadilan haruslah yang paling akurat dan dapat diandalkan. Sebagai contoh, dalam kasus kontrak tertulis, dokumen asli wajib disajikan sebagai bukti, bukan hanya mengandalkan kesaksian saksi mengenai isi dokumen tersebut.

Pengadilan berhak menolak bukti sekunder, seperti fotokopi, kecuali ada alasan yang sah yang mengakibatkan tidak tersedianya dokumen asli, seperti kehilangan atau penghancuran. Oleh karena itu, pengacara memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi dokumen asli yang berkaitan dengan perkara yang ditangani. Apabila dokumen asli tidak dapat disajikan, pengacara harus berusaha untuk mendapatkan salinan yang disertifikasi, yang diakui sebagai salinan resmi dan dapat dipercaya.

Dengan menekankan bukti yang tidak terdistorsi dan dapat dipertanggungjawabkan, penerapan prinsip bukti terbaik ini memiliki tujuan untuk menjaga integritas proses hukum. Ini memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan didasarkan pada fakta yang jelas dan akurat, sehingga menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Rujukan Penulisan:

1. Dr. Neel Mani Tripathi

2. Advokat Aslam Fetra Hasan

Salam

AHP Advokat

Aturan Hukum Mengenai Hibah Tanah

Aturan Hukum mengenai Hibah Atas Tanah : Bagian 1

Dasar Hukum

1. Pasal 26 UU No 5 Tahun 1960
2. Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
3. Pasal 112 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
4.  Pasal 1666-1693 KUH Perdata

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 26 UU No 5 Tahun 1960, Hibah merupakan salah satu alas hak untuk memindahkan kepemilikan hak milik. Lebih lanjut pengaturannya sebagaimana dimuat dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo pasal Pasal 112 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997: Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 112 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sbb:

Dalam hal pewarisan disertai dengan hibah wasiat, maka: 

a. jika hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dihibahkan sudah tertentu, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan atas permohonan penerima hibah dengan melampirkan:

1) sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau apabila hak atas tanah yang dihibahkan belum terdaftar, bukti pemilikan tanah atas nama pemberi hibah sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

2) surat kematian pemberi hibah wasiat dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pemberi hibah wasiat tersebut waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau intansi lain yang berwenang;

3) a) Putusan Pengadilan atau Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan mengenai pembagian harta waris yang memuat penunjukan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan sebagai telah dihibah wasiatkan kepada pemohon, atau

b) Akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiat atas nama pemberi hibah wasiat sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dikuasakan pelaksanaannya kepada Pelaksana Wasiat tersebut,

atau

c) akta pembagian waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) yang memuat penunjukan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan sebagai telah dihibah wasiatkan kepada pemohon,

4) surat kuasa tertulis dari penerima hibah apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hibah;

5) bukti identitas penerima hibah;

6) bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997, dalam hal bea tersebut terutang;

7) bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, dalam hal pajak tersebut terutang.

b.  jika hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dihibahkan belum tertentu, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris dan penerima hibah wasiat sebagai harta bersama

 

Selanjutnya dengan merujuk kepada ketentuan dalam KUHP Perdata pasal 1666-1693 KUH Perdata seperangkat aturan mengenai Hibah dan tatacaranya juga diatur secara rinci.Beraap pasal yang menjadi sorotan bersama.

Pasal 1666 KUH Perdata:

Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan- penghibahan antara orang-orang yang masih hidup

Penjelasan:

Pasal 1666 KUH Perdata menjelaskan tentang penghibahan sebagai berikut:

1.Definisi Penghibahan: Penghibahan merupakn perjanjian di mana seorang penghibah menyerahkan barang kepada penerima hibah secara cuma-cuma, tanpa mengharapkan imbalan atau pembayaran.

2. Tanpa Dapat Menarik Kembali: bahwa penghibah tidak dapat menarik kembali barang yang telah dihibahkan setelah penyerahan dilakukan.

3. Kepentingan Penerima: Penghibahan dilakukan untuk kepentingan penerima hibah

4. Penghibahan Antara Orang Hidup: Pasal ini juga menegaskan bahwa undang-undang hanya mengakui penghibahan yang dilakukan antara orang-orang yang masih hidup.

Secara keseluruhan, Pasal 1666 KUH Perdata memberikan kerangka hukum mengenai definisi penghibahan, menekankan sifat sukarela, ketidakmampuan untuk menarik kembali, dan batasan bahwa penghibahan hanya berlaku antara orang yang masih hidup.

Salam

Tim AHP Advokat

Hubungan antara Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi

Hubungan antara Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi

Dalam perkembangan era digital yang pesat saat ini, pengelolaan data pribadi menjadi semakin penting. Dua pihak yang memiliki peran signifikan dalam ekosistem ini adalah Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi. Keduanya memiliki tanggung jawab dan fungsi yang berbeda, namun saling terkait.

Pengendali Data Pribadi

Pengendali Data Pribadi merupakan individu, organisasi, dan atau badan publik yang memiliki wewenang, kekuasaan untuk menentukan apa dan bagaimana serta tujuan dan cara pemrosesan data pribadi. Mereka bertanggung jawab atas pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data tersebut. Contohnya termasuk perusahaan, lembaga pemerintah, dan organisasi non-profit. Tanggung jawab utama Pengendali Data mencakup:

-Menentukan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi.

-Memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data.

- Melindungi hak-hak subjek data.

Prosesor Data Pribadi

Sementara itu, Prosesor Data Pribadi merupakan pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama Pengendali Data. Mereka tidak memiliki kewenangan dan hak menentukan tujuan pemrosesan dan hanya bertindak sesuai instruksi/ arahan yang diberikan. Contoh prosesor data termasuk penyedia layanan cloud, perusahaan IT, atau kontraktor yang mengelola data. Tanggung jawab Prosesor Data meliputi:

-Memproses data sesuai dengan arahan Pengendali Data.

-Menjaga keamanan dan kerahasiaan data.

-Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Pengendali Data.

Kesimpulan

Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan data pribadi. Sementara Pengendali Data bertanggung jawab atas tujuan dan kebijakan penggunaan data, Prosesor Data memastikan bahwa pemrosesan dilakukan secara aman dan sesuai arahan. Sinergi yang baik antara keduanya sangat penting guna melindungi data pribadi dan memenuhi regulasi yang berlaku. Melalui pemahaman yang jelas mengenai peran masing-masing, organisasi dapat lebih efektif dalam mengelola data pribadi dan melindungi hak-hak individu.

Salam

AHP Advokat

Transaksi Gadai dan Aspek Hukum Penggelapan: Memahami Pasal 372 KUHP

Transaksi Gadai dan Aspek Hukum Penggelapan: Memahami Pasal 372 KUHP

Transaksi gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah sangat umum dimasyarakat dalam memperoleh pinjaman, di mana peminjam menyerahkan barang berharga sebagai jaminan. Namun, situasi dapat menjadi komplek ketika barang yang digadaikan bukan milik peminjam. Dalam konteks ini, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penggelapan, yang dapat melibatkan tindakan melawan hukum ini.

Contoh Kasus

Misalkan seseorang menggadaikan kendaraan milik temannya tanpa izin. Dalam hal ini, tindakan menggadai kendaraan tersebut melawan hak hukum orang lain dan melanggar kewajiban hukumnya sendiri, karena peminjam tidak memiliki wewenang atas barang tersebut. Jika transaksi ini diketahui oleh pemiliknya dan ia tidak menyetujui, pemilik berhak mengambil langkah hukum.

Kesimpulan

Transaksi gadai bisa menjadi solusi finansial, tetapi perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk menghindari permasalahan hukum. Pasal 372 KUHP memberikan perlindungan bagi pemilik barang dari tindakan penggelapan, dan memahami aspek hukum ini penting untuk melindungi hak-hak individu. Pemilik yang merasa dirugikan karena barangnya digadaikan secara tanpa hak sebaiknya mengambil langkah hukum yang tepat untuk mendapatkan kembali haknya.

salam

AHP Advokat

Jerat Hukum Masuk Rumah Orang Tanpa Izin

Jerat Hukum Masuk Rumah Orang Tanpa Izin

Ilustrasi

Seorang wanita berinisial CD merasa cemburu setelah mengetahui bahwa suaminya, AADC, sering berkunjung ke rumah teman wanita mereka berinisal AE. Dalam keadaan marah, CD memutuskan untuk pergi ke rumah AE tanpa izin.

CD memanjat pagar dan membuka pintu rumah AE dengan paksa, meskipun AE sudah meminta CD untuk pergi. CD mulai berteriak dan menuduh AE berpacaran dengan suaminya, sementara AE berusaha menenangkan CD dan meminta agar ia pergi. CD tetap berada di rumah AE dan tidak mau meninggalkan tempat itu hingga tetangga yang mendengar keributan melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Polisi kemudian datang dan menangkap CD dan terancam atas tuduhan melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP, karena telah memaksa masuk secara paksa ke rumah orang lain tanpa izin dan tidak mematuhi permintaan untuk pergi.

Salam

AHP Advokat

Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditor

Kasus: Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditor

Sebuah perusahaan, PT WXYZ, telah mengajukan pinjaman dengan jaminan fidusia untuk  dari bank ABCDEF. Sebagai jaminan fidusia yang diberikan, perusahaan WXYZ tersebut menyerahkan sejumlah mesin produksi yang bernilai tinggi dan masih produktif. Sesuai perjanjian fidusia, PT WXYZ tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan mesin tersebut tanpa persetujuan tertulis dari bank sebagai penerima fidusia.

Seiring berjalannya waktu, manajer operasional PT WXYZ, sebut saja Rinaa, tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak bank, memutuskan untuk menyewakan salah satu mesin kepada perusahaan lain untuk mendapatkan cashflow tambahan. Rinaa berpikir bahwa langkah ini tidak akan ketahuan dan akan membantu kondisi keuangan perusahaan dalam jangka pendek.

Konsekuensi Hukum:

Ketika bank mengetahui bahwa mesin yang dijaminkan telah disewakan tanpa persetujuan bank, mereka merasa dirugikan dan melaporkan PT WXYZ ke pihak berwajib. Berdasarkan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia, PT WXYZ dapat dikenakan pidana karena telah menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Salam 

AHP Advokat