Tas Merek Rabeanco Milik Warga Cengkareng

Senin, 03 Jul 2017 09:06 WIB - http://mdn.biz.id/n/307733/ - Dibaca: 58 kali   Tas Merek Rabeanco Milik Warga Cengkareng

MedanBisnis - Jakarta. Tas merek Rabeanco yang diproduksi S&W Handsbad Limited, Hong Kong harus menelan pil pahit. Sebab, Mahkamah Agung (MA) menyatakan merek tersebut di Indonesia dimiliki warga Cengkareng, Jakarta Barat, Lie Siu Tjin.

S&W mendaftarkan mereknya di Hong Kong dan kaget mengetahui ada merek serupa di Indonesia. Lantas S&W mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan dikabulkan. Putusan dijatuhkan secara verstek (tanpa dihadiri pihak Lie Siu Tjin) pada 5 Agustuts 2015. Atas vonis itu, warga Taman Kencana, Cengkareng Barat, Jakarta Barat itu mengajukan perlawanan ke PN Jakpus. Pada 15 Maret 2016, PN Jakpus mengabulkan perlawanan itu dan membatalkan putusan yang memenangkan S&W. Sebab, Lie Siu Tjin telah mengantongi merek Rabeanco yang disahkan Kemenkum HAM, dengan Nomor IDM000113997 bertanggal 21 Maret 2007, dan diperpanjang pada 5 November 2014. Berdasarkan prinsip first to file, maka Lie Siu Tjin pemilik atas merek itu. Tidak terima, S&W mengajukan kasasi. S&W membeberkan akta notaris yang menyebutkan S&W adalah pemilik merek Rabeanco. Selain itu, Rabeanco juga telah mengantongi hak merek di China, Singapura, Jepang, Korea, Australia dan di Indonesia. Untuk di Indonesia, S&W mengantongi nomor merek IDM 00417471 bertanggal 26 April 2005 dan diperpanjang pada 30 Juni 2014. Namun apa kata MA atas argumen S&W itu? "Menolak permohonan kasasi S&W Handsbad Limited," demikian lansir panitera MA yang dikutip dari website-nya, Minggu (2/7). Duduk sebagai ketua majelis Hamdi dengan anggota I Gusti Agung Sumanatha dan Sudrajad Dimyati. Majelis kasasi sepakat dengan putusan PN Jakpus yaitu penggugat tidak melampirkan bukti asli, hanya foto kopi, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam hukum perdata. "Sebagian ada yang asli, tetapi tidak disertai dengan otentifikasi dari Konsulat Jenderal RI di Hong Kong," ujar majelis. (asp-dn)

TINJAUAN:

Dalam perkara ini kami tidak akan membahas substansi dari pokok perkara yang telah diputus oleh majelis hakim kasasi, disini kami akan membahas secara garis besar berkenaan dengan prosedur hukum acara perdata serta prinsip-prinsip dalam Hukum Merk

Verstek (Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat)

Verstek adalah suatu putusan atas perkara  yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat.  

Karena Tergugat tidak hadir, maka putusan yang dijatuhkan tersebut diajtuhkan tanpa bantahan.

Putusan Verstek hanya dapat dijatuhkan dengan beberapa ketentuan: Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan juga Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi (kewenangan) pengadilan.

Tergugat Telah Dipanggil Secara Sah dan Patut

Putusan Verstek dijatuhkan karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. Panggilan yang sah adalah panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri dalam bentuk surat tertulis (Surat Panggilan/Relaas). Bentuk suatu panggilan yang sah semestinya dilakukan secara / disampaikan langsung kepada Tergugat sendiri, atau keluarganya jika Tergugat sendiri tidak berada di tempat – atau kepada Kepala Desa jika Tergugat dan keluarganya tidak berada di tempat.

Menarik mencermati uraian dari Indra Firman & Associates perihal Ketentuan Pemanggilan Sidang Bagi Para pihak dengan mengambil sumber dari Buku Hukum Acara Perdata karya M Yahya Harahap dan juga sedikit tanggapan dari kami sbb:

Di dalam Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H. dikatakan bahwa :

“Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata adalah; menyampaikan secara resmi (official) dan patut (properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Menurut 390 ayat (1) dan (3) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah juru sita dalam pasal berbunyi sbb ;

Dari uraian diatas perlu digarisbawahi bahwa yang berhak melakukan pemanggilan adalah Juru Sita

Pasal 390 ayat 1 :

Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang disebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diam atau tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu dengan orang itu di situ, kepada kepala desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat juru sita itu kepada orang itu sendiri, tetapi hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum.

Pasal 390 Ayat (3) :(3) (s.d.u. dg. S. 1939-715.) Tentang orang yang tidak diketahui tempat diam atau tempat tinggalnya dan tentang orang yang tidak dikenal, maka surat juru sita itu disampaikan kepada bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal orang yang mendakwa, dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya berkedudukan hakim yang berhak; bupati itu memaklumkan surat juru sita itu dengan menempelkannya pada pintu utama di tempat persidangan hakim yang berhak itu. (RBg. 718.)”

Bahwa ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 390 ayat 1 tersebut diatas hanya mengatur mengenai tata cara penyampaian panggilan sidang dan kepada siapa panggilan tersebut harus disampaikan. Tetapi ketentuan di dalam Pasal ini juga tidak mengatur berapa banyak panggilan ini harus disampaikan.

Ketentuan lain yang terkait mengenai pemanggilan ini diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA )Nomor 9 Tahun 1964 pada Sub A,B dan C, untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut :

“oleh karena ada beberapa tafsiran mengenai putusan verstek, maka dengan ini Mahkamah Agung memberi pendapatnya mengenai hal itu.

Menurut Pasal 125 H.I.R. apabila tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah, akan tetapi tidak hadir, maka Hakim dapat:

a. Menjatuhkan putusan verstek atau

b. Menunda pemeriksaan (berdasarkan Pasal 126 H.I.R.) dengan perintah memanggil tergugat sekali lagi;

c. Kemudian apabila dalam hal sub B tergugat tidak dapat lagi, maka Hakim dapat menjatuhkan putusan verstek.”

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam SEMA Nomor 9 Tahun 1964 dapat ditafsirkan bahwa suatu putusan verstek tersebut dapat diputuskan meskipun baru dilakukan pemanggilan sekali, asalkan pemanggilan tersebut telah dilakukan secara patut berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 390 HIR sebagaimana yang telah Penulis uraikan diatas.

Namun demikian SEMA ini juga memberikan keleluasan kepada hakim apabila mereka menghendaki dilakukan penganggilan kembali kepada para Tergugat sebelum dikeluarkannya suatu putusan verstek sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 126 HIR dan Pasal 127 HIR, untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut : .

Pasal 126:

Dalam hal tersebut pada kedua pasal di atas ini, pengadilan negeri, sebelum menjatuhkan keputusan, boleh memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil sekali iagi untuk menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua dalam persidangan kepada pihak yang datang; bagi pihak yang datang itu, pemberitahuan itu sama dengan panggilan.”

“Pasal 127.

Jika seorang tergugat atau lebih tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara itu akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, dan bagi mereka pemberitahu,, itu sama dengan panggilan; sedang si tergugat yang tidak datang, atas perintah ketua, harus dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan yang lain. Pada hari itulah perkara itu diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan, yang terhadapnya tak boleh diadakan perlawanan keputusan tanpa kehadiran. (RV. 81.)”

Ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 126 HIR dan Pasal 127 HIR juga diatur di dalam Dalam Pasal 150 Rbg dan 151 Rbg, untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut :

“Pasal 150 Rbg :

Dalam kejadian-kejadian seperti tersebut dalam dua pasal terdahulu, sebelum mengambil sesuatu keputusan, maka ketua pengaduan negeri dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi. (IR. 126.)

Pasal 151 Rbg :

Bila di antara beberapa tergugat ada seorang atau lebih yang tidak datang menghadap dan tidak ada yang menjadi wakilnya, maka pemeriksaan perkara ditunda sampal suatu hari yang ditetapkan sedekat mungkin. penundaan itu di dalam sidang itu diberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir dan pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan, sedangkan tergugat-tergugat yang tidak hadir diperintahkan agar dipanggil lagi. Kemudian perkara diperiksa dan terhadap semua pihak diberikan keputusan dalam satu surat putusan yang terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan. (RBg. 1925; Rv. 8i, IR. 127.).”

Meskipun Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan Verstek sudah pada sidang yang pertama, namun menurut Yahya Harahap, menjatuhkan putusan Verstek pada sidang pertama kali itu bukanlah tindakan yang layak. Hakim yang bijaksana akan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk hadir pada persidangan dengan jalan mengundurkan pemeriksaan. Untuk itu, pada sidang pertama Hakim memerintahkan untuk mengundurkan sidang dan memerintahkan juru sita memanggil Tergugat sekali lagi. Undang-undang tidak mengatur batasan sampai berapa kali panggilan ulang tersebut dilakukan, namun menurut Yahya Harahap, pengunduran yang layak adalah minimal 2 kali dan maksimal 3 kali.

Putusan Verstek

Pasal 125 HIR/149 R.Bg, menentukan bahwa apabila pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan lagi pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan di luar hadirnya Tergugat (verstek), kecuali kalau ternyata Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut bersifat melawan hak atau tidak beralasan hukum.

Apabila gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan, maka atas perintah Ketua Pengadilan Negeri diberitahukan isi putusan itu kepada Tergugat yang dikalahkan dan diterangkan kepadanya bahwa Tergugat berhak mengajukan perlawanan (verzet) dalam tempo 14 hari setelah menerima pemberitahuan. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada Tergugat sendiri, perlawanan masih diterima sampai pada hari ke 8 sesudah peneguran (anmaning) seperti yang tersebut dalam pasal 196 HIR/207 R.Bg atau dalam hal tidak hadir sesudah dipanggil dengan patut, sampai pada hari ke 14 (R.Bg) dan hari ke 8(HIR) sesudah dijalankan surat perintah seperti tersebut dalam pasal 208 R.Bg/197 HiR. Jika telah dijatuhkan putusan verstek untuk kedua kalinya,maka perlawanan selanjutnya yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat diterima.

sumber:

http://www.legalakses.com/dokumen-hukum-dan-surat-resmi/jasa-pembuatan-kontrak-contract-drafting/

http://indrafirman.com/id/2016/09/26/ketentuan-pemanggilan-sidang-bagi-para-pihak/

http://www.pn-tasikmalaya.go.id/index.php/layanan-pengadilan/kepaniteraan/perdata/prosedure-perkara-perdata

Perihal Verzet

VERZET

Verzet adalah Perlawanan Tergugat atas Putusan yang dijatuhkan secara Verstek.

 

Tenggang Waktu untuk mengajukan Verzet / Perlawanan :

 

1.      Dalam waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan (pasal 129 (2) HIR

2.      Sampai hari ke 8 setelah teguran seperti dimaksud Pasal 196 HIR ; apabila yang ditegur itu datang menghadap

3.      Kalau tidak datang waktu ditegur sampai hari ke 8 setelah eksekutarial (pasal 129 HIR). (Retno Wulan SH. hal 26).

Perlawanan terhadap Verstek, bukan perkara baru

Perlawanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula. Oleh karena itu, perlawanan bukan gugatan atau perkara baru, tetapi tiada lain merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil gugatan, dengan alasan putusan verstek yang dijatuhkan, keliru dan tidak benar. Putusan MA No. 494K/Pdt/1983 mengatakan dalam proses verzet atas verstek, pelawan tetap berkedudukan sebagai tergugat dan terlawan sebagai Penggugat(Yahya Harahap,Hukum acara Perdata, hal 407).

Pemeriksaan Perlawanan (Verzet)

A. Pemeriksaan berdasarkan gugatan semula.

Dalam Putusan MA No. 938K/Pdt/1986, terdapat pertimbangan sebagai berikut :

Substansi verzet terhadap putusan verstek, harus ditujukan kepada isi pertimbangan putusan dan dalil gugatan terlawan / penggugat asal.

 

Verzet yang hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran pelawan/tergugat asal menghadiri persidangan, tidak relevan, karena forum untuk memperdebatkan masalah itu sudah dilampaui.

 

Putusan verzet yang hanya mempertimbangkan masalah sah atau tidak ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan sidang adalah keliru. Sekiranya pelawan hanya mengajukan alasan verzet tentang masalah keabsahan atas ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan, PN yang memeriksa verzet harus memeriksa kembali gugatan semula, karena dengan adanya verzet, putusan verstek mentah kembali, dan perkara harus diperiksa sejak semula.

B. Surat Perlawanan sebagai jawaban tergugat terhadap dalil gugatan.

Berdasarkan Pasal 129 ayat (3) HIR, perlawanan diajukan dan diperiksa dengan acara biasa yang berlaku untuk acara perdata. Dengan begitu, kedudukan pelawan sama dengan tergugat. Berarti surat perlawanan yang diajukan dan disampaikan kepada PN, pada hakikatnya sama dengan surat jawaban yang digariskan Pasal 121 ayat (2) HIR. Kualitas surat perlawanan sebagai jawaban dalam proses verzet dianggap sebagai jawaban pada sidang pertama. (Yahya Harahap,Hukum acara Perdata, hal 409 - 410).

Sumber

http://www.pa-donggala.go.id/index.php/prosedur-berperkara/prosedur-berperkara/lain

PRINSIP FIRST TO FILE DALAM PENDAFTARAN MERK

Hak eksklusif atas merek di Indonesia – sebagaimana diatur berdasarkan UU nomor 15 tahun 2001 tentang Merek - hanya diberikan pada merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan  Hak Asasi Manusia RI (DJKI). Pendaftaran merek tersebut menganut prinsip first-to-file, dimana hak akan diberikan kepada pendaftar pertama.

 

Salam

AFH

PN Medan Menangkan KPPU Lawan Kontraktor

Selasa, 20 Jun 2017 06:56 WIB - http://mdn.biz.id/n/305853/ - Dibaca: 141 kali Terkait Tender Bangunan di Labusel   PN Medan Menangkan KPPU Lawan Kontraktor

MedanBisnis - Medan. Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah Medan Abdul Hakim Pasaribu mengatakan, Pengadilan Negeri (PN) Medan menenangkan KPPU atas gugatan kontraktor terkait tender proyek bangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) pada tahun anggaran 2013.

PN Medan sekaligus menguatkan putusan KPPU dalam perkara Nomor 18/KPPU-L/2015 terkait dugaan pelanggaran pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, pada proyek pelelangan pekerjaan lanjutan pembangunan konstruksi Gedung Kantor Bupati Labusel, lanjutan pembangunan gedung aula dan gedung bagian selatan tahun anggaran 2013.   Putusan PN Medan itu juga menguatkan putusan KPPU dalam perkara Nomor 18/KPPU-L/2015 terkait dugaan pelanggaran pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, pada pembangunan konstruksi gedung bagian utara Kantor Bupati Labusel tahap II dan pekerjaan pembangunan konstruksi gedung bagian selatan Kantor Bupati Labusel tahap II tahun anggaran 2014.   Majelis hakim dalam menangani perkara itu diketuai Erintuah Damanik, beranggotakan Johny Jonggi Hamonangan Simanjuntak dan Sabarulina Br Ginting. "Putusan tersebut dibacakan pada tanggal 19 Juni 2017," kata Abdul Hakim kepada wartawan di Medan, Senin (19/6).   Abdul Hakim menjelaskan, perkara keberatan berawal dari adanya permohonan keberatan yang diajukan pelaku usaha karena tidak menerima putusan KPPU Nomor 18/KPPU-L/2015. Permohonan keberatan diajukan PT Duta Utama Sumatera sebagai pemohon keberatan I (terlapor I), PT Raja Oloan sebagai pemohon keberatan II (terlapor II), PT Multi Raya Arttech sebagai pemohon keberatan III (terlapor III), PT Duta Agung Group sebagai pemohon keberatan IV (terlapor IV), PT Karya Agung Pratama Cipta sebagai pemohon keberatan V (terlapor V), dan PT Tisa Lestari sebagai pemohon keberatan VI (terlapor VI).   Kedudukan hukum pelaku usaha yang berbeda mengakibatkan permohonan keberatan diajukan di dua PN yaitu PN Lubuk Pakam dan PN Medan. Demi efektivitas dan efisiensi proses persidangan dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU, KPPU mengajukan permohonan penetapan penggabungan perkara ke Mahkamah Agung (MA) sekaligus usulan PN mana yang memeriksa perkara tersebut.   Berdasarkan surat permohonan tersebut, MA telah menunjuk PN Medan. Selanjutnya PN Lubuk Pakam mengirimkan berkas perkara disertai biaya perkara ke PN Medan. PN Medan yang ditunjuk MA untuk memeriksa telah memeriksa perkara keberatan tersebut dengan register No.708/Pdt.Sus-KPPU/2016/PN.MDN jo.18/KPPU-L/2015.   Sebelumnya majelis KPPU terdiri diketuai Saidah Sakwan dengan anggota Syarkawi Rauf dan Nawir telah membacakan putusan perkara Nomor 18/ KPPU-L/ 2015 pada 17 Oktober 2016. Isi putusan, perusahaan yang terbukti melakukan persekongkolan itu dihukum membayar denda yakni PT Duta Utama Sumatera Rp 2,13 miliar, PT Raja Oloan Rp 511 juta dan PT Multi Raya Artech Rp 761 juta.   Majelis KPPU juga menjatuhkan hukuman melarang PT Duta Utama Sumatera, PT Raja Oloan, PT Multi Raya Arttech, PT Duta Agung Grup, PT Karya Agung Utama Cipta, PT Mulya Perkasa dan PT Tisa Lestari mengukuti tender pengadaan barang dan jasa selama dua tahun di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang bersumber dari dana APBN/ APBD, karena terbukti melakukan persekongkolan horizontal antara peserta tender dan terbukti juga adanya persekongkolan vertikal dengan Kadis PU Labusel, PPK, pokja dan panitia lainnya.   Selain itu, adanya indikasi kebocoran rincian harga perkiraan sendiri yang merupakan kelalaian Kadis PU Labusel Ir Nurdi Siregar dan PPK tahun anggaran 2013 dan 2014, KPPU merekomendasikan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali melakukan audit tender tersebut.   Abdul Hakim Pasaribu menambahkan, pihaknya mengapresiasi putusan majelis hakim PN Medan tersebut. "Hal ini menjadi dorongan berharga bagi KPPU untuk membangun terciptanya persaingan usaha yang sehat, sebagaimana yang diamanatkan undang-undang," katanya.   Dia menambahkan, putusan PN Medan itu menambah daftar putusan majelis komisi yang dikuatkan di tigkat PN. "Sampai saat ini jumlah putusan PN atas keberatan terhadap putusan komisi sebanyak 144 putusan. Di antara jumlah tersebut sebanyak 84 putusan PN menguatkan putusan KPPU atau sekitar 58,33% dan 60 putusan PN membatalkan putusan komisi atau sekitar 41,67%," ungkap Abdul Hakim. (benny pasaribu)

Pokok- pokok dalam pemberitaan diatas adalah

1.      Dugaan pelanggaran pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999

2.      Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU

 

Uraian ringkas:

pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan salah satu pasal dalam Bab 4 mengenai persekongkolan

 

Persekongkolan

Pasal 22

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

 

Dalam pasal ini pelaku usaha dilarangh untuk:

1.      bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur pemenang tender

2.      dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menentukan pemenang tender

 

Ringkasan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU

 

-        Keberatan terhadap Putusan KPPU diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha (pasal 2);

-        Putusan atau Penetapan KPPU mengenai pelanggaran Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (pasal 3)

-        Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari  terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui website (pasal 4)

-        Dalarn hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sarna, dan rnerniliki kedudukan hukum yang sarna, perkara tersebut harus didaftar dengan nomor yang saran (pasal 4 ayat 3)

-        Dalarn hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sarna tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat rnengajukan permohonan tertulis kepada Mahkarnah Agung untuk rnenunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut (pasal 4 ayat 4)

 

Salam

 

AFH

 

Pengacara Hary Tanoe laporkan Jaksa Agung ke Bareskrim Polri

http://www.antaranews.com/berita/636354/pengacara-hary-tanoe-laporkan-jaksa-agung-ke-bareskrim-polri

Pengacara Hary Tanoe laporkan Jaksa Agung ke Bareskrim Polri

Jakarta (ANTARA News) - Kuasa hukum Presdir PT MNC Hary Tanoesoedibyo, Adidharma Wicaksono melaporkan Jaksa Agung M. Prasetyo ke Bareskrim Polri karena menyebut Hary sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik.

"Ini ada penyalahgunaan wewenang dari Jaksa Agung,"kata Adidharma Wicaksono di Kantor Bareskrim, Jakarta, Senin.

Menurut dia, jaksa agung tidak memiliki kewenangan untuk mengumumkan penetapan tersangka suatu kasus. "Ini di luar kewenangan Jaksa Agung menyampaikan hal itu," katanya.
Dalam laporannya, Adidharma memberikan sejumlah barang bukti kepada petugas Bareskrim. "Ada video, cetak berita daring, rekaman suara," katanya.

Jaksa Agung M. Prasetyo dilaporkan atas dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik yang dimuat melalui media online dan media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telaj diubah dalam UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan jo Pasal 310 dan 311 KUHP.

Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/643/VI/2017/Bareskrim tertanggal 19 Juni 2017.

Selain melapor ke Bareskrim, pihaknya hendak mengadu ke Komisi III DPR RI dan Komisi Kejaksaan.

Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan Hary Tanoesoedibyo sebagai tersangka sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus ancaman SMS Hary Tanoesoedibyo kepada penyidik Kejagung dari Bareskrim Polri.

Ancaman itu diberikan kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto melalui pesan singkat.

"Terlapornya, sekarang sudah tersangka (SPDP)," kata Jaksa Agung.

Ia menambahkan terkait Yulianto yang diperiksa oleh penyidik Polri, kewajiban undang-undang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. "Setiap kali diundang ya harus hadir itu," katanya.

"Pak Yulianto dipanggil ke sana memang kewajibannya untuk hadir, begitupun si tersangkanya," katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menerima SPDP kasus ancaman SMS Hary Tanoesoedibyo kepada penyidik Kejagung dari Bareskrim Polri.

Sudah diterima SPDP nya, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaging, M Rum.

Hary Tanoe pun telah diperiksa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sebagai terlapor atas ancaman melalui SMS kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto.

Isi SMS itu, "Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng."

"Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional yang suka abuse of power. Catat kata-kata saya di sini, saya pasti jadi pimpinan negeri ini. Di situlah saatnya Indonesia dibersihkan".

Pesan singkat itu disampaikan pada 5 Januari 2016 sekitar pukul 16.30 WIB, kemudian dilanjutkan dengan SMS pada 7 Januari dan 9 Januari 2016 melalui aplikasi "chat WhatsApp", dari nomor yang sama.

Isi pesannya sama dan ditambahkan, "Kasihan rakyat yang miskin makin banyak, sementara negara lain berkembang dan semakin maju".

Kemudian Yulianto mengecek kebenaran nomor tersebut dan yakin pengirimnya adalah Hary Tanoesoedibjo.

Yulianto melaporkan Hary ke Bareskrim Polri atas dugaan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Laporan Polisi (LP) Yulianto terdaftar dengan Nomor LP/100/I/2016/Bareskrim.

Editor: AA Ariwibowo

Beberapa pokok-pokok pemikiran utama terkait pemberitaan diatas adalah:

1.   Pencemaran nama baik:

Pasal-pasal berkenaan dengan Pencemaran nama baik  diatur / termuat dalam

Pasal 310 KUH Pidana

(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“

(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

Pasal 311 KUHPidana

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.”

pasal 315 KUHP:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 27 ayat (3) UU ITE

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Pasal 45 UU ITE

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 36 UU ITE

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”

Pasal 51 ayat (2) UU ITE
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Perihal penetapan tersangka

Penetapan Tersangka

Dengan merujuk pada KUHAP pengertian mengenai Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya perihal penetapan tersangka dengan merujuk pada uraian di http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54d46fe50a6b5/pernyataan-polisi-tentang-penetapan-tersangka dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

 

-        Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

-        Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara

 

 Didalam KUHAP mengenai alat bukti ditentukan secara limitatif yakni pada Pasal 184

 Alat bukti yang sah ialah :

-        keterangan saksi;

-        keterangan ahli;

-        surat;

-        petunjuk;

-        keterangan terdakwa.

 

Dengan demikian bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah berpedoman pada ketentuan sebagaimana diurai diatas yakni adanya paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar pekara. Sehingga, penetapan tersangka tidaklah secara serta merta ditetapkan

Salam

AFH