Aturan Kepemilikan Tanah Bagi Penanam Modal

Aturan Kepemilikan Tanah Bagi Penanam Modal

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi diperlukan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi Indonesia. Maka dari itu pemerintah telah membuat beberapa kebijakan diantaranya memberikan fasilitas berupa lahan untuk dikelola oleh penanam modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

 

Dalam pelaksanaannya, aturan yang memberikan kemudahan bagi penanam modal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan usahanya diperlukan lahan yang mendukung kegiatan tersebut.

 

Pemerintah selaku pembuat kebijakan telah memberikan beberapa fasilitas dan kemudahan dalam pemilikan hak atas tanah, misalnya Hak Guna Usaha yang dapat diberikan selama 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun. Selanjutnya Hak Guna Bangunan yang dapat diberikan selama 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun.

 

Fasilitas terakhir bagi untuk kepemilikan tanah ialah Hak Pakai yang dapat diberikan selama 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

 

Akan tetapi, pemberian dan perpanjangan hak atas tanah tersebut dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

 

Sumber:

http://www.gresnews.com/berita/tips/70202-aturan-kepemilikan-tanah-bagi-penanam-modal/

 

PEMBAHASAN/TANGGAPAN
 

1.      Penanaman Modal dalam lingkup Undang-undang Penanaman Modal

2.      Jenis Kepemilikan Hak atas Tanah: Hak Pakai dan Hak Guna Usaha

 

-        Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia

-        Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

a.       meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;

b.      menciptakan lapangan kerja;

c.       meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;

d.      meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;

e.       meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;

f.       mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

g.       mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan

h.      meningkatkan kesejahteraan masyarakat

 

BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 5 UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL

1.      Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.      Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

3.      Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:

a.       mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;

b.      membeli saham; dan

c.       melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan

d.      peraturan perundang-undangan.

 

HAK GUNA USAHA (UU Agraria)

KETENTUAN UMUM

-        Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun dan Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun. Peruntukan hak guna usaha untuk dibidang pertanian, perikanan atau peternakan.

-        Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.

-        Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

-        Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan

 

SUBYEK HAK GUNA USAHA

Yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah :

-        warganegara Indonesia;

-        badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

-        Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

-        Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha, jika ia tidak memenuhi

 

HAPUSNYA HAK GUNA USAHA

Hak guna usaha hapus karena :

-     Jangka waktunya berakhir;

-     dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;

-     dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;

-     dicabut untuk kepentingan umum;

-     ditelantarkan;

-     tanahnya musnah;

 

HAK PAKAI

KETENTUAN UMUM

-        Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah

-        Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan

kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang

 

JANGKA WAKTU

Hak pakai dapat diberikan :

-        Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;

-        Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.

-        Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

 

SUBYEK HAK PAKAI

Yang dapat mempunyai hak pakai ialah :

a.       warga negara Indonesia;

b.      orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

c.       badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

d.      badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

 

Salam

 

Aslam Hasan

 

 

UMSK Medan 2017 akan Digugat ke PTUN

Jumat, 03 Feb 2017 07:01 WIB - http://mdn.biz.id/n/281467/ Kasus UMK Medan Belum Tuntas   UMSK Medan 2017 akan Digugat ke PTUN

MedanBisnis - Medan. Dunia usaha di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menghendaki pemerintah memberikan kepastian hukum. Pasalnya, para pelaku usaha menilai regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah (pemda) melanggar ketentuan.

Belum tuntas sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan soal Upah Minimum Kota (UMK) Medan 2017 yang dikeluarkan Walikota dengan "restu" Gubernur Sumut melalui Keputusan Gubernur Sumut No 188.44/26/KPTS/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017, kini muncul Keputusan Gubernur Sumut No 188.44/33/KPTS/2017 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan 2017, yang membuat "panas" dunia usaha.   Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) angkat bicara menyikapi keluarnya Keputusan Gubernur Sumut No 188.44/33/KPTS/2017 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan 2017 itu.   Menurut Ketua Dewan Pimpinan Kota (DPK) Apindo Kota Medan Rusmin Lawin, keluarnya peraturan daerah terkait upah minimum sektoral kota (UMSK) itu menjadi preseden buruk bagi dunia usaha di Indonesia khususnya Kota Medan. "Sebab, dalam penghitungan UMK maupun UMSK telah memiliki payung hukum yang jelas pada Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan," jelasnya, Kamis (2/2).   Namun, lanjut Rusmin, meskipun peraturan pemerintah itu telah ditetapkan namun masih ada pejabat publik yang "berani" mengeluarkan kebijakan melanggar konstitusi. "Kok masih ada pejabat publik di daerah yang mengeluarkan kebijakan mengangkangi peraturan pemerintah?" ujarnya.   Menurut Rusmin, persoalan itu menjadi kesempatan bagi dunia usaha untuk menguji pelaksanaan hukum di tanah air. "Apindo dalam hal UMSK 2017 akan menguji SK Gubernur Sumut No 188.44/33/KPTS/2017 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan 2017 ke jalur hukum dengan mem-PTUN-kannya. Apindo akan uji ini semua sampai di mana hirarki perundangan kita," tandasnya.   Menyikapi beredarnya Keputusan Gubernur Sumut No 188.44/33/KPTS/2017 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan 2017, Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Sumut pun memberikan komentarnya.   Wakil Ketua Apindo Sumut Ng Pin Pin beserta Johan Brien dan Hendra Agata mengatakan, kalangan dunia usaha di Sumut saat ini sedang tidak kondusif dengan ketidakpastian hukum tterhadap pelaku usaha. "Masalah UMK dan UMSK Kota Medan 2017 adalah bentuk ketidakpastian hukum dan berinvestasi bagi investor. Preseden buruk ini menjadi dilema dunia usaha," tegas Ng Pin Pin.   Ditambahkan Johan Brien, fenomena seperti ini bakal berimbas pada tingkat kepercayaan dunia usaha untuk menanamkan modalnya di Kota Medan yang merupakan barometer dari Provinsi Sumut dan salah satu barometer daerah secara nasional. Dia menegaskan, dalam penetapan UMSK Medan 2017 itu unsur dunia usaha tidak dilibatkan dan kabarnya tanpa adanya kajian-kajian.   "Harusnya pemerintah daerah di Sumut belajar dari persoalan UMSK di Jawa Timur. Oleh Kementerian Ketenagakerjaan dikeluarkan surat yang menerangkan gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi/kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor bersangkutan. Ditegaskan juga dalam surat tersebut, gubernur tidak dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota tanpa kesepakatan antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh," ungkap Johan.   Dia pun menegaskan, jika ini tidak direalisasi di Sumut maka pihaknya akan melakukan class action dengan menggugat Keputusan Gubernur Sumut No 188.44/33/KPTS/2017 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan 2017 ke PTUN Medan. (ys rat)   Tanggapan Pokok-pokok masalah:   -        Proses Penetapan UMSK -        Perihal Gugatan TUN   Pembahasan Proses / mekanisme penetapa upah minimum: Upah minimum Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Belum Diperiksa Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman[1]. Upah minimum terdiri dari[1] :        Upah minimum provinsi (UMP) yaitu upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.        Upah minimum kabupaten/kota (UMK)yaitu upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.        Upah minimum sektoral provinsi (UMSP) yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi.        Upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten/kota. Dasar penetapan upah minimum .[1] Penetapan Upah Minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Komponen Kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan Upah Minimum, dimana dihitung berdasarkan kebutuhan hidup pekerja dalam memenuhi kebutuhan mendasar yang meliputi kebutuhan akan pangan 2100kkal perhari, perumahan, pakaian, pendidikan dan sebagainya Wewenang penetapan upah minimum [1] UMP ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur secara serentak setiap tanggal 1 November. Selain UMP, gubernur dapat menetapkan UMK atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/walikota. UMK ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur selambat-lambatnya tanggal 21 November setelah penetapan UMP dengan jumlah yang lebih besar dari UMP. Upah Minimum yang telah ditetapkan, berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya dan ditinjau kembali setiap tahun. Sumber 1.      https://id.wikipedia.org/wiki/Upah_minimum     -        Perihal Gugatan KTUN   Dengan merujuk pada Undang-Undang NOMOR 51 TAHUN 2009 dan Undang-Undang NOMOR 9 TAHUN 2004: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata     Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara:   a.      Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; b.     Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; c.      Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan d.     Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; e.      Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f.       Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; g.     Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.   Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan   Legal Standing Pemohon Yang Mengajukan Gugatan TUN Pasal 53 (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.   (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.   Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurut UU Administrasi Pemerintahan AUPB terdiri dari 8 (delapan) asas sebagai berikut.   Asas Kepastian Hukum:adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan  peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.   Asas Kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan  individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan  individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat  dan  masyarakat   asing;   (4)   kepentingan   kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita   Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam  menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.   Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.   Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.   Asas Keterbukaan adalah asas  yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia  negara.   Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum   dengan     cara     yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.   Asas Pelayanan Yang Baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu dari beberapa asas diatas terdapat pula asas-asas umum lainnya di luar AUPB yakni asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung   Sumber: http://pemerintah.net/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-aupb/    Salam   Aslam Hasan

Mantan Menkes Siti Fadilah Jalani Sidang Perdana Hari Ini 6 Februari 2016

Mantan Menkes Siti Fadilah Jalani Sidang Perdana Hari Ini 6 Februari 2017

Liputan6.com, Jakarta Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari akan menjalani sidang perdana hari ini. Jaksa akan membacakan dakwaannya pada sidang tersebut.

 "Iya, rencananya hari ini sidang perdana Siti Fadilah," ujar Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah, ketika dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Sidang Siti Fadilah itu terkait dengan dua perkara pengadaan alat kesehatan.

Sebelumnya, Siti dijerat KPK karena diduga terlibat dalam dua perkara. Yang pertama yaitu kasus dugaan korupsi pengadaan alkes untuk kebutuhan antisipasi kejadian luar biasa masalah kesehatan akibat bencana di Pusat Masalah Kesehatan Depkes tahun 2005.

Kedua proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk kebutuhan pusat penanggulangan krisis Departemen Kesehatan dari dana Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2007.

Oleh KPK, Siti Fadilah Supari dijerat dengan Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasai 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

http://news.liputan6.com/read/2847791/mantan-menkes-siti-fadilah-jalani-sidang-perdana-hari-ini

 

Tanggapan:

Kasus yang dihadapi oleh Siti Fadilah dimana oleh KPK dijerat dengan pasal Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) berlangsung pada Tanggal 6 dengan agenda berupa pembacaan surat dakwaan oleh JPU.

 

Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:

‘’pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya’’

 

Unsur-unsur dalam pasal diatas:

-        Pegawai negeri yang menerima hadiah atau

-        penyelenggara negara yang menerima hadiah

-        padahal diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

-        patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan disebabkan tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

 

Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

‘’Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)’’

 

Unsur-unsur dalam pasal diatas:

Penekanannya pada subyek hukumnya yakni: Bagi pegawai negeri yang menerima pemberian atau janji atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji

 

 

Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

“Pasal 5

 

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

 

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

 

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

 

‘’Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya’’

 

Inti dari beberapa ketentuan pasal diatas adalah mengenai larangan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya terkait jabatan yang diembannya

Salam

Aslam Hasan

 

REORGANISASI ASLAM HASAN & PARTNERS LAW OFFICE

REORGANISASI ASLAM HASAN & PARTNERS LAW OFFICE

Bersama dengan postingan ini, kami sampaikan bahwa saat ini Aslam Hasan & Partners  sedang melakukan reorganisasi kantor hukum sehingga penanganan layanan jasa hukum yang diberikan dan kegiatan administratif  akan ditangani sepenuhnya oleh partner-partner yang bernaung di Aslam Hasan & Partners Law Office

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan

Salam

Aslam Hasan

BMPK BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 11/13/PBI/2009

TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT

 

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 April 2009. GUBERNUR BANK INDONESIA
BOEDIONO

 

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 17 April 2009. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ANDI MATTALATTA

 

Dalam bisnis perbankan, perkreditan memiliki porsi terbesar dari aktivitas/ kegiatan usaha yang dilakukan. Bank yang mengelola dana masyarakat dalam bentuk Tabungan, Giro dan Deposito untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit perlu dilaksanakan dengan hati-hati.

 

Peraturan Bank Indonesia No. 11/13/PBI/2009 merupakan salah satu bentuk pengaturan di bidang perbankan dalam menjalankan prinsip kehati-hatian bagi Bank Perkreditan Rakyat mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit

 

Didalam PBI ini mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:

 

DEFINISI

Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

   

Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

 

Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disebut dengan BMPK adalah persentase maksimum realisasi penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal BPR.

 

Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana pada saat direalisasikan terhadap Modal BPR dengan BMPK yang diperkenankan.

 

Pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana yang telah direalisasikan terhadap Modal BPR pada saat tanggal laporan dengan BMPK yang diperkenankan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPK

 

KEWAJIBAN BAGI BPR

BPR wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dananya

 

BPR wajib  menjaga perjanjian kredit terhadap debitur untuk tidak mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK

 

BPR wajib menjaga kegiatan penempatan dana agar tidak mengakibatkan Pelanggaran BMPK

 

PROSENTASE PENYEDIAAN DANA

 

Bagi Pihak Terkait

Penyediaan Dana kepada seluruh Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal BPR.

 

BMPK Kepada Pihak Tidak Terkait

Penyediaan Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank kepada BPR lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR.

 

Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada 1 (satu) Peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR.

 

Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada 1 (satu) kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR.

 

Penyelesaian Pelanggaran/ Pelampauan BMPK

Kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan rencana tindak (action plan) untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK.

 

Pengecualian

Penempatan Dana Antar Bank pada Bank Umum, termasuk Bank Umum yang memenuhi kriteria Pihak Terkait

 

Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh:1) Agunan dalam bentuk agunan tunai berupa deposito atau tabungan di BPR; 2) Emas dan/atau logam mulia; dan/atau 3) Sertifikat Bank Indonesia,

 

Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

 

Penyediaan dana BPR berupa Kredit dengan pola kemitraan inti-plasma atau pola Pengembangan Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK)

 

Sanksi

Sanksi penilaian tingkat kesehatan BPR

Denda

Sanksi administratif

 

Pelayanan jasa dari Aslam Hasan & Partners Law Office dengan profesionalitas penanganan yang terbaik dan tuntas. Kami berupaya maksimal memberikan layanan sebagai berikut:

1. Legal Due Diligence / Legal Audit dan memberikan Legal Opini untuk setiap transaksi yang akan, sedang maupun telah dilakukan oleh Klien dibidang perkreditan, merger dan akuisisi, penanaman modal
2. Menjadi Penasehat Hukum bagi perorangan maupun perusahaan atau lembaga lain.
3. Kegiatan Advokat (mendampingi Klien di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan maupun di luar Pengadilan).
4. Membantu membuat, menyusun dan menyiapkan Draft Perjanjian, Surat Kuasa, Memory of Understanding (MoU)
5. Menyiapkan segala upaya penyelesaian hukum baik litigasi maupun non-litigasi.
6. Menyelesaikan perselisihan/sengketa dibidang Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Ketenagakerjaan, Perpajakan dan Kepailitan
7. Membantu pengurusan perijinan-perijinan yang berhubungan dengan perusahaan dan lain-lain.
8. Membantu membuat permohonan kredit bank, Kelayakan Usaha, penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah, peningkatan jaminan serta eksekusi jaminan.
9. Khusus dibidang ketenagakerjaan kami menangani penyelesaian perselisihan perburuhan, pembuatan peraturan perusahaan (PP), membuat Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), termasuk mendampingi dalam berbagai negosiasi.

Salam

Aslam Fetra Hasan S.H.,C.L.A

HP: 081905057198

Email: a.f.hasanlawoffice@gmail.com

Blog: hukumacara1.blogspot.co.id

PERIHAL EKSEKUSI OBYEK JAMINAN KREDIT

ATURAN EKSEKUSI OBYEK JAMINAN KREDIT

 

Kreditur selaku pemegang jaminan kebendaan didalam perjanjian pemberian kredit kepada Debitur memiliki hak untuk mengeksekusi obyek jaminan kredit. Kewenangan kreditur  untuk mengeksekusi jaminan diatur didalam peraturan perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (“KUHPer”) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut ini:

1.   Pasal 1155 KUHPer: Eksekusi terhadap obyek jaminan yang dibebani dengan Gadai

2.    Pasal 15 jo. Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: Eksekusi terhadap obytek jaminan yang dibebani dengan Fidusia

3.     Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah:  Eksekusi terhadap obyek jaminan yang dibebani dengan Hak Tanggungan

Salam

Aslam Fetra Hasan S.H.,C.L.A

HP: 081905057198

Email: a.f.hasanlawoffice@gmail.com

Blog: hukumacara1.blogspot.co.id