Aksi Demo Ratusan Buruh Potong Hewan Tuntut PT. QL Trimitra PHK Sepihak

Aksi Demo Ratusan Buruh Potong Hewan Tuntut PT. QL Trimitra PHK Sepihak

Dirilis Oleh Dirilis Oleh: Ayi Sopiandi / Riki Rizki Kabar Jaba, 11 Sep 2015 |10:27:55 WIB
Telah dibaca 155 Kali

KABAR CIANJUR – Sebanyak 200 orang buruh, PT QL Trimitra gelar demo tuntut kejelasan hak karyawan sebagaimana amat undang-undang ketanaga kerjaan.PT QL Trimitra sendiri adalah sebuah rumah potong hewan unggas, yang hari Selasa (8/9/2015) lalu mengelar aksi demo diperusahaan pemotongan hewan tersebut yang bertempat di Kampung Tarikolot RT01/02, Desa Cinangsi, Kecamatan Cikalongkulon, Cianjur.

Berdasarkan hasil pantauan KabarjabarNews.com dilokasi kejadian buruh ini dijaga ketat oleh aparat kepolisian padahal aksi yang dilakukan merupakan aksi damai, mereka menuntut beberapa hal yang disampaikan melalui orasi. "Ada lima tuntutan dan permintaan kejelasan yang disampaikan kepada pihak manajemen perusahaan, yaitu status kerja, PHK sepihak, upah lembur tidak jelas, jam kerja tidak jelas, sering mengintimidasi karyawan, dan kesejahteraan hak normatif karyawan harus terpenuhi," Ketua SPSI Kabupaten Cianjur, Kuswandi saat ditemuai KabarjabarNews ( selasa 8/9/2015).

Apabila tuntutan dan aspirasi tidak didengar, kata dia. tentunya pihaknya akan membawa massa yang lebih banyak lagi. Para buruh menuntut kesejahteraan, dan kerja selama ini harus sesuai dengan apa yang diharapkan. Hak normatif dan kesejahteraan karyawan harus diutamakan oleh pihak perusahaan

Aksi yang digelar para buruh diterima oleh pihak perusahaan untuk melakukan audensi, dan dihadiri oleh Dinas Tenagakerja Kabupaten Cianjur.

“Pihak perusahaan menerima dengan baik, tuntutan dan aspirasi yang disampaikan akan disepakati. Bila tidak, tentunya kami akan melakukan unjukrasa lagi di kemudian hari," tandas dia.

Pada intinya, menuntut tentang PHK sepihak, status kerja, upah lembur, dan ada intimidasi terhadap serikat pekerja.(rik)

TAG BERITA: #CIANJUR #PT QL TRIMITRA #BURUH DEMO #TUNTUT HAK #PHK SEPIHAK

http://kabarjabarnews.com/berita-aksi-demo-ratusan-buruh-potong-hewan-tuntut-pt-ql-trimitra-phk-sepihak-293.html

Tinjauan

Permasalahan ketenagakerjaan khususnya terkait lima hal permintaan dari  para pekerja PT. QL Trimitra yakni : status kerja, PHK sepihak, upah lembur tidak jelas, jam kerja tidak jelas, sering mengintimidasi karyawan, dan kesejahteraan hak normatif karyawan harus terpenuhi, selalu menjadi topik yang tidak akan pernah habis untuk dibahas dan selalu memunculkan perselisihan hak maupun kepentingan

Mengenai status kerja, menurut kami penentuan status kerja dapat didasarkan pada jenis kontrak kerja/ perjanjian kerja yang disepakati bersama. Para buruh PT. QL Trimitra dapat mencermati kembali kontrak kerja yang telah disepakatinya dimana dalam kontrak tersebut dapat dicermati mengenai status kerjannya, syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja serta perusahaan perusahaan

 

Mengenai PHK sepihak.

Proses PHK dapat dikategorikan dalam 3 hal yakni: PHK demi hukum, PHK oleh karyawan/pekerja dan PHK dari pihak Pengusaha. 

 

Untuk PHK dari pihak pengusahapun masih dibagi lagi kategorinya yakni PHK dari sisi pekerjanya sendiri ( faktor pelanggaran disiplin, melakukan tindak pidana, pelanggaran berat) dan dari sisi Pengusaha sendiri/internal ( faktor force majeur,efisiensi, kerugian yang mengakibatkan bangkrutnya usaha dll)

Untuk PHK sepihak tentunya tidak dapat dibenarkan, mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan UU No 13 Tahun 2003

Pasal 151

(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan

segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

 

(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat

dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh

pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila

pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

 

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak

menghasilkan persetu-juan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja

dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian

perselisihan hubungan industrial.

 

Mengenai pengupahan

Undang-Undang Ketenagakerjaan UU No 13 Tahun 2003

Pasal 88

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan

yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan

kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) meliputi :

a. upah minimum;

b. upah kerja lembur;

c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;

e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;

f. bentuk dan cara pembayaran upah;

g. denda dan potongan upah;

h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;

i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;

j. upah untuk pembayaran pesangon; dan

k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Mengenai Upah lembur

Upah Kerja Lembur merupakan upah yang diterima oleh pekerja atas pekerjaan yang dikerjakannya sesuai dengan jumlah waktu kerja lembur yang dilakukannya.

Dalam Peraturan Menteri no.102/MEN/VI/2004 dalam pasal 1 ayat 1 Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) harikerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.

 

Peraturan Menteri no.102/MEN/VI/2004

Pasal 3

(1) Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari

dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

(2) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kerja

lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi.

 

Pasal 6

(1) Untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah tertulis dari pengusaha dan persetujuan

tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan.

(2) Perintah tertulis dan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

dibuat dalam bentuk daftar pekerja/buruh yang bersedia bekerja lembur yang

ditandatangani oleh pekerja/buruh yang bersangkutan dan pengusaha

 

Pasal 8

(1) Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan.

(2) Cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan.

 

a) Perhitungan Upah Lembur Pada Hari Kerja

PERHITUNGAN UPAH LEMBUR PADA HARI KERJA
Jam Lembur	Rumus	Keterangan
Jam Pertama	1,5  X 1/173 x Upah Sebulan	Upah Sebulan adalah 100% Upah bila upah yang berlaku di perusahaan terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.
Jam Ke-2 & 3	2   X 1/173 x Upah Sebulan	Atau 75% Upah bila Upah yang berlaku di perusahaan terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Dengan ketentuan Upah sebulan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum

 

b) Perhitungan Upah Lembur Pada Hari Libur/Istirahat

PERHITUGAN UPAH LEMBUR PADA HARI LIBUR/ISTIRAHAT
JAM LEMBUR	KETENTUAN UPAH LEMBUR	RUMUS
6 Hari Kerja per minggu (40 Jam/Minggu)
7 Jam pertama	2 Kali Upah/Jam	7 jam x 2 x 1/173 x upah sebulan
Jam Ke 8	3 Kali Upah/jam	1 jam x 3 x 1/173 xupah sebulan
Jam Ke-9 s/d Jam ke-10	4 Kali Upah/Jam	1 jam X 4 x 1/173 x upah sebulan
Hari Libur Resmi Jatuh Pada Hari Kerja Terpendek misal Jum’at
5 Jam pertama	2 X Upah/jam	5 jam x 2 x 1/173 x upah sebulan
Jam ke-6	3 X Upah/jam	1 jam x 3 x 1/173 xupah sebulan
Jam Ke-7 & 8	4 X Upah/jam	1 jam X 4 x 1/173 x upah sebulan
5 Hari Kerja per minggu (40 Jam/Minggu)
8 Jam pertama	2 Kali Upah/Jam	8 jam x 2 x 1/173 x upah sebulan
Jam ke-9	3 Kali Upah/jam	1 jam x 3 x 1/173 xupah sebulan
Jam ke-10 s/d Jam ke-11	4 Kali Upah/Jam	1 jam X 4 x 1/173 x upah sebulan

 

Perihal jam kerja

Jam Kerja, waktu Istirahat kerja, waktu lembur diatur Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 77

(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.

(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6

(enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5

(lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu

Pengaturan mulai dan berakhirnya waktu atau jam kerja setiap hari dan selama kurun waktu seminggu, juga harus diatur secara jelas sesuai dengan kebutuhan oleh para pihak didalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Mengenai Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan

 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 67

(1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan

perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Pasal 68

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

 

Pasal 74

(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan

yang terburuk.

(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;

b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk

pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;

c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk

produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif

lainnya; dan/atau

d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak

 

Pasal 76

(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang

dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

(2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut

keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun

dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai

dengan pukul 07.00 wajib :

a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan

b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

(4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan

yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

 

Pasal 100

(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha

wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.

(2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran

kemampuan perusahaa

 

Sumber Tinjauan:

• Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Peraturan Menteri No.102/MEN/VI/2004 tentang: WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR

 

 

INFO SELENGKAPNYA:

A.F Hasan

Email: a.f.hasanlawoffice@gmail.com

PIN BB: 74f84658

Telp: 081905057198

 

 

 

MANAJEMEN ARTIS

Strategi Bisnis Manajemen Artis 

Pentingnya Networking

"Memiliki jejaring atau networking yang kuat menjadi salah satu kunci sukses dari bisnis manajemen artis. Keuntungan jejaring ini memang tidak bisa dirasakan dalam waktu 1-2 tahun, tapi baru dirasakan 4-5 tahun kemudian. Oleh sebab itu, setiap hari saya hanya 1-2 jam berada di kantor, selebihnya saya jalan ke luar untuk rapat bersama klien, menghadiri premier film, launching acara ini itu. Sebab, di kesempatan inilah saya punya jalan untuk melebarkan sayap jejaring bisnis saya." (Sulung Landung, CEO Avatara88)

Kenali Track Record Klien

"Kasus yang banyak terjadi adalah yang terkait dengan masalah pembayaran. Klien tiba-tiba lari ketika artis sudah bekerja, atau dengan dalih tidak puas dengan pekerjaan artis, klien enggan membayar. Jangan sampai kita tertipu dengan klien-klien seperti itu. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk tidak silap mata dengan tawaran nominal sebelum benar-benar mengenal siapa klien kita, dan bagaimana track record-nya. Informasi tentang calon klien bisa kita peroleh dari jejaring sesama manajemen artis. (Arzeti Bilbina, CFO Zema Management)

 

Agar Kontrak Anda Efektif

Surat perjanjian kontrak menjadi hal yang tak terpisahkan dari bisnis manajemen artis. Melalui bukunya Artist Management 101, Sulung Landung memberikan tip tentang hal yang perlu dicermati agar perjanjian kontrak Anda berjalan efektif:

- Kerangka waktu. Tidak ada artis yang suka dengan deadline. Jadi, beri mereka waktu yang cukup sampai hari H tiba tanpa harus mengorbankan kepentingan klien.

- Detail pekerjaan. Katakan “Ya” untuk apa yang bisa diberikan oleh artis, dan “Tidak” untuk sebaliknya. Lakukan sesuai kontrak tanpa menjanjikan apa pun di luar kesepakatan.

- Detail pembayaran. Sepakati setoran awal (deposit/down payment) sebelum melakukan pekerjaan. Hal ini penting untuk melindungi kedua belah pihak jika salah satu mengingkari perjanjian.

- Revisi dan perubahan. Pastikan artis mendapat kesempatan untuk mengubah atau merevisi kontrak jika terjadi hal di luar dugaan. 

NAOMI JAYALAKSANA

Sumber:

http://m.femina.co.id/webForm/content/contentDetail.aspx?mc=005&smc=001&ar=256

Perihal  :Jasa Hukum Manajemen Artis

kami, Lucky Omega Hasan, S.H.,M.H dan A.F. Hasan S.H, Advokat dan Tenaga Ahli pada kantor hukum Hasan & Hasan, beralamat di Graha Alam Indah Blok I No. 8 Condet Raya Cililitan Jakarta Timur, dengan ini menginformasikan Jasa Hukum manajemen artis berupa antara lain ;

Memberikan pelayanan hukum ( Legal Services ),

Memberikan nasehat hukum ( Legal Advise ) ,

Memberikan konsultasi hukum,

Memberikan pendapat hukum ( Legal Opinion ),

Menyusun kontrak-kontrak kerjasama ( Legal Drafting )

Memberikan informasi-informasi hukum,

Membela kepentingan dan mewakili klien di dalam atau di luar pengadilan

Salam

A.F.Hasan

HP        :  081905057198

Pin BB  : 74F84658

email : a.f.hasanlawoffice@gmail.com 

Blog:hukumacara1.blogspot.co.id

SENGKETA PERTANAHAN

ProgramPenan

KASUS PERTANAHAN

Sekilas Kasus Pertanahan

Salah satu kegiatan dalam program strategis BPN RI lainnya adalah percepatan penyelesaian kasus pertanahan. Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, kasus pertanahan adalah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional.

Sengketa Pertanahan

Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan definisi sengketa pertanahan dengan definisi konflik pertanahan. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat. 

Konflik Pertanahan

Konflik pertanahan merupakan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis. 

Perkara Pertanahan

Perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di BPN RI. 

Tipologi Kasus Pertanahan

Tipologi kasus pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional, secara garis besar dikelompokkan menjadi :

1. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
2. Sengketa batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
3. Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
4. Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 orang.
5. Sertipikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertipikat hak atas tanah lebih dari 1.
6. Sertipikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidangtanah tertentu yang telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti.
7. Akta Jual Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu.
8. Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang teiah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang salah.
9. Tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.
10. Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Kriteria Penyelesaian Kasus Pertanahan

Kasus pertanahan yang terdapat dalam basis data BPN RI merupakan kasus-kasus lama maupun kasus-kasus baru yang timbul sebagai implikasi kasus-kasus lama. Setelah dilakukan identifikasi terhadap kasus-kasus tersebut, diperoleh informasi bahwa tipologi kasus kasus tersebut tidak dapat dilakukan generalisasi dalam melakukan upaya penanganan kasusnya. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya penyelesaiannya dikategorikan dalam beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria 1 (K1) : penerbitan surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan dan pemberitahuan kepada semua pihak yang bersengketa.
2. Kriteria 2 (K2) : penerbitan Surat Keputusan tentang pemberian hak atas tanah, pembatalan sertipikat hak atas tanah, pencatatan dalam buku tanah atau perbuatan hukum lainnya sesuai Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
3. Kriteria 3 (K3) : Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditindaklanjuti mediasi oleh BPN sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan yang lain disetujui oleh pihak yang bersengketa.
4. Kriteria 4 (K4) : Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang intinya menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan akan melalui proses perkara di pengadilan.
5. Kriteria 5 (K5) : Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan yang telah ditangani bukan termasuk kewenangan BPN dan dipersilakan untuk diselesaikan melalui instansi lain.

Solusi Penyelesaian Kasus Pertanahan

Terhadap suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional, solusi penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pelayanan pengaduan dan Informasi Kasus
   • Pengaduan disampaikan melalui Loket pengaduan.
   • Dilakukan Register terhadap pengaduan yang diterima.
   • Penyampaian informasi, digolongkan menjadi :
     • Informasi rahasia : Perlu ijin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk.
     • Informasi Terbatas : Diberikan pada pihak yang memenuhi syarat.
     • Informasi Terbuka untuk umum : Diberikan pada pihak yang membutuhkan.
2. Pengkajian Kasus
   • Untuk mengetahui faktor penyebab.
   • Menganalisis data yang ada.
   • Menyusun suatu rekomendasi penyelesaian kasus.
3. Penanganan Kasus
   Penanganan suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan tahapan :
   • Pengolahan data pengaduan, penelitian lapangan/koordinasi/investigasi.
   • Penyelenggaraan gelar kasus/penyiapan berita acara.
   • Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.
   • Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan kasus.
   Untuk suatu kasus pertanahan tertentu yang dianggap strategis, dilaksanakan pembentukan tim penanganan kasus potensi konflik strategis.
4. Penyelesaian Kasus
   Penyelesaian suatu kasus pertanahan dikelompokkan menjadi 2 yaitu :
• Penyelesaian melalui jalur hukum/pengadilan.
• Penyelesaian melalui proses mediasi.

.....................

Sumber:

http://www.bpn.go.id/Program/Penanganan-Kasus-Pertanahan

Tinjauan

 

Permasalahan mengenai pertanahan semakin komplek dan sangat mendesak untuk diselesaikan  dengan cepat dan aman agar kepentingan/hak dari masing-masing pihak jelas dan terang,

 

Hasan & Hasan Sebagai kantor hukum advokat dan pengacara, kami dapat membantu Anda untuk menyelesaikan dan menghadapi kasus pertanahan yang menimpa Anda. Beberapa kasus pertanahan yang sering terjadi dan dapat kami bantu penanganannya adalah sebagai berikut :

1. Sengketa Jual-Beli Tanah, Bangunan
2. Sengketa Penyerobotan Tanah
3. Sengketa Tanah Warisan
4. Eksekusi Tanah (Dalam hal tanah merupakan objek dari Jaminan Kredit)

Dalam proses setiap penanganan kasus-kasus hukum diatas, team kami selalu melakukan pendekatan/ penanganan perkara secara musyawarah. Jika Anda, keluarga anda, kerabat, tetangga ataupun kenalan anda sedang mengalami salah satu masalah hukum diatas, Team kami siap memberikan bantuan/jasa hukum kepada Anda.

 

INFO SELENGKAPNYA:

A.F Hasan

Email: a.f.hasanlawoffice@gmail.com

PIN BB: 74f84658

Telp: 081905057198