Peran Media dan Masyarakat Sipil dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat: Mendukung Demokrasi dan Transparansi

Peran Media dan Masyarakat Sipil dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat: Mendukung Demokrasi dan Transparansi

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental dalam masyarakat demokratis. Peran serta Media massa dan masyarakat sipil dalam turut serta menuangkan aspirasinya secara tertulis menjamin kebebasan berpendapat memegang peran kunci untuk menjaga dan memperkuat kebebasan berpendapat itu sendiri dan hal ini juga perlu diberikan suatu perhatian. Artikel ini bertujuan untuk mengurai peran media dan masyarakat sipil serta arti pentingnya keterlibatannya mereka dalam menjamin kebebasan berpendapat.

1. Peran Media Massa dalam Menyuarakan Pendapat dan Menyampaikan Informasi

Media massa yang meliputi surat kabar, televisi, berita online, radio, dan atau platform daring, memiliki andil besar dalam menyuarakan beragam pendapat, pemikiran dan atau ide dan menyampaikan segala bentuk informasi kepada masyarakat. Melalui kerja-kerja liputan jurnalistik yang obyektif dan berimbang, media massa berkontribusi untuk memberikan bentuk platform berdemokrasi bagi berbagai pandangan politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga mendorong warga negara terlibat dalam diskusi publik yang sehat.

2. Tanggung Jawab Moral dan Hukum Media dalam Melindungi Kebebasan Berpendapat

Media massa dan liputan- liputan kerja jurnalistik memiliki kebebasan untuk mengaspirasikan pendapat, media massa memiliki tanggung jawab moral serta hukum untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang serta dapat dikroscek kebenarannya. Hal Ini guna menghindari berbagai bentuk penyebaran berita palsu, sensationalisme, dan atau kecenderungan politik yang memihak. Media massa dan kerja-kerja jurnalistik harus menjaga standar kerja jurnalisme yang tinggi, media massa harus memastikan bahwa kebebasan berpendapat tetap dilindungi tanpa mengorbankan integritas berita yang disampaikan.

3. Peran Masyarakat Sipil dalam Pengawasan dan Partisipasi

Masyarakat sipil, termasuk diantaranya organisasi non-pemerintah (LSM), kelompok advokasi, dan akademisi-akademisi juga memiliki peran penting dalam menjaga kebebasan berpendapat. Mereka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, mengkritisi, menyuarakan kepentingan masyarakat, dan memperjuangkan hak-hak warga negara serta memberikan solusi praktis atas kritikan-kritikan yang diberikan. Melalui serangkaian aksi kolektif dan partisipasi aktif dalam proses politik, masyarakat sipil dapat memastikan bahwa suara dan kehendak rakyat didengar, dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting yang menyangkut hajat hidup rakyat.

4. Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Berpendapat

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan berpendapat, mengaturnya dalam seperangkat aturan hukum yang rinci dan menjamin akses yang adil terhadap media massa serta memberikan ruang bagi publik bagi semua warga negaranya. Beberapa bentuk konkretnya dapat mencakup memberlakukan undang-undang yang melindungi kebebasan pers, menegakkan hukum terhadap pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat, serta memberikan keamanan dan kebebasan bagi para jurnalis dan aktivis masyarakat sipil.

Satu hal yang perlu dijadikan perhatian utama adalah diberikannya jaminan kebebasan berpendapat dan jika ditemukan aspirasi-aspirasi atau kritikan-kritikan yang menjurus pada pelanggaran hukum seperti HOAX, ujaran kebencian dan atau upaya-upaya memecah belah bangsa maka aparat penegak hukum segera mengambil tindakan dan tidak membiarkan berlarut-larut.

5. Kesimpulan: Mendukung Demokrasi dan Transparansi

Dalam sebuah masyarakat yang demokratis, peran media massa dan masyarakat sipil memegang peran penting dalam menjaga kebebasan berpendapat, memfasilitasi diskusi publik yang beragam, dan mengawasi bentuk-bentuk kegiatan dan atau kebijakan pemerintah. Media massa dan masyarakat sipil berkontribusi pada pembangunan demokrasi yang sehat, berkelanjutan serta transparan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat harus dijunjung tinggi, dijamin kebebasannya untuk memastikan kelangsungan sistem politik yang inklusif dan beradab serta tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menindak bagi setiap perbuatan-perbuatan yang diduga HOAX, ujaran kebencian dan atau upaya-upaya memecah belah rakyat.

Salam

Tim AHP ADVOKAT