Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pengertian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pengertian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat Izin Usaha Perdagangan atau biasa disingkat SIUP merupakan surat Izin bagi pelaku usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan. Pengaturan mengenai SIUP terdapat dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dengan merujuk pada ketentuan tersebut bahwa suatu perusahaan wajib didaftarkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan memulai aktivitas usahanya, selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan megenai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) didalam UU tersebut maka telah dikeluarkan Kepmen Perdagangan No. 1458/Kp/XII/84 tanggal 19 Desember 1984 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).Dalam aturan pelaksanan ini dijelaskan bahwa setiap badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki SIUP.

Berikut ketentuan perusahaan yang wajib memiliki SIUP yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. Perusahaan kecil, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) dibawah Rp. 25.000.000,-
2. Perusahaan menengah, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) Rp. 25.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000
3. Perusahaan besar, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih diatas Rp. 100.000.000

SIUP perusahaan kecil dan menengah tidak memiliki batas masa berlakunya (masa expire), selama perusahaan pemegang SIUP masih menjalankan kegiatan usahanya. Sedangkan SIUP perusahaan besar memiliki masa berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang.

Sekalipun SIUP merupakan persyaratan pokok bagi perusahaan yang menjalankan usaha dagang, ada perusahaan-perusahaan yang dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki SIUP, yaitu:

1. Cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan perdagangannya mempergunakan SIUP kantor pusat perusahaan.
2. Perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha dari kementerian teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan perdagangan.
3. Perusahaan produksi yang didirikan dalam rangka UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
4. Perusahaan Jawatan (Perjan) dan Perusahaan Umum (Perum)
5. Perusahaan kecil perorangan

Perusahaan yang memiliki SIUP memiliki 3 (tiga) kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1. Wajib lapor apabila tidak melakukan lagi kegiatan perdagangan atau menutup perusahaan disertai dengan pengembalian SIUP, mengenai pembukuan cabang/perwakilan perusahaan, atau mengenai penghentian kegiatan atau penutupan cabang/perwakilan perusahaan.
2. Wajib memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diperlukan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang.
3. Wajib membayar uang jaminan dan biaya administrasi perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Salam

Tim AHP|ADVOKAT

Sumber:

Advokat Aslam Fetra Hasan SH CLA CPLS CCCE CCLS

HARUS DIKETAHUI SUPAYA AJB DALAM TRANSAKSI RUMAH SECOND ANDA AMAN!!!

HARUS DIKETAHUI SUPAYA  AJB  DALAM TRANSAKSI RUMAH SECOND ANDA AMAN!!!

Peralihan hak atas tanah dalam bentuk jual beli harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila syarat-syarat yang telah ditentukan tidak terpenuhi maka transaksi dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Syarat utama agar peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui jual beli yakni harus dilakukan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT

Akta jual beli otentik yang dibuat oleh PPAT merupakan dokumen utama guna pendaftaran peralihan hak atas tanah kepada kantor pertanahan.Sebelum akta jual beli ini dibuat berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya Sertifikat asli
2. Melampirkan bukti identitas penjual dan pembeli
3. Surat Persetujuan dari suami /isteri penjual (dalam hal tidak pisah harta)
4. Bukti pelunasan pembayaran BPHTB
5. Bukti pelunasan pembayaran PPh

Salam

Aslam Hasan

Aslam Hasan & Partners in Association With LOH & Partners

HP/WA : 081905057198

Gd. LMPP Building Lt1,2

Jl KH Wahid Hasyim No 10

Jakarta

UNTUK DIBIDANG PROPERTY DEVELOPER

Dalam pengembangan proyek perumahan kami dapat membantu menyediakan untuk:

1. Semua dokumentasi legalitas perusahaan (terdiri dari form pemesanan kaveling, PPJB, Surat Perintah Mulai Bangun, SPK,  Surat Perjaniian Kerjasama Pembangunan, Perjanjian Borongan, Pernyataan Hutang dll dokumen transaksi developer);
2. Penyediaan Software Developer
3. Perijinan Developer

CAKUPAN SERVICE UMUM

Layanan yang kami tawarkan meliputi :

1. Jasa Pengurusan Perijinan Bangunan ( Tanah, Rumah, Apartemen, Gedung, Gudang, Pabrik, Perkebunan dan Pertambangan)
2. Pengurusan IMB, KRK, IPPT, Siteplan
3. Dokumen UKL,UPL
4. Pembuatan Sertifikat Tanah (SHM, SHGB)
5. AJB dan Balik Nama Sertifikat
6. Pendirian PT, PMA,CV, Yayasan
7. Proses OSS, NIB, Ijin Usaha
8. Menyewakan Virtual Office
9. Pendaftaran Merk, Paten, Hak Cipta
10. Proses Pengajuan Kredit
11. Penyelesaian Sengketa Tanah

LAYANANAN PERIZINAN USAHA LAIN MELIPUTI :

1. Urus Izin BPOM Makanan dan Minuman
2. Urus Izin BPOM Kosmetik
3. Sertfikasi Halal

Hub:

Aslam Hasan

Aslam Hasan & Partners in Association With LOH & Partners

HP/WA : 081905057198

Gd. LMPP Building Lt1,2

Jl KH Wahid Hasyim No 10

Jakarta