Jadi Tersangka Pasca OTT KPK, Hakim Merry Purba Masih Terdaftar di PN Medan -Kajian Ringkas Mengenai OTT

Jumat, 11 Jan 2019 17:34 WIB  •  Dilihat 192 kali  •  http://www.mdn.biz.id/o/63114/

Jadi Tersangka Pasca OTT KPK, Hakim Merry Purba Masih Terdaftar di PN Medan 

Medanbisnisdaily-Medan. Meski sudah empat bulan lebih ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Hakim ad hoc Tipikor Merry Purba ternyata hingga kini masih termasuk dalam struktur kehakiman di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Nama Merry Purba masih terpampang di Papan Struktur organisasi di Lobi Gedung PN Medan.

Terkait hal itu, Humas Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin menjelaskan bahwa PN Medan sedang menunggu kepastian hukum status tersangka Merry Purba.

"Kita harus menjunjung prinsip praduga tidak bersalah. Harus ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menentukan status hakim Merry Purba nantinya," ungkap Jamaluddin di ruangannya, Jumat (11/1/2019) sore.

Disinggung mengenai hak dan kewajibannya, Jamaluddin menegaskan jika gaji dan tunjangan hakim Merry Purba saat ini dipending sementara lantaran tidak aktif.

"Dipending dulu. Tapi kalau dinyatakan tidak bersalah, gajinya akan dikeluarkan semua. Namun kalau bersalah, akan dipecat tentunya," katanya.

Jamaluddin menerangkan, bahwa sejak terkena OTT oleh KPK, hak-hak Merry Purba langsung dihentikan sebulan kemudian. Disinggung berapa besaran gaji yang diterima Merry Purba sebagai hakim, Jamaluddin mengaku kurang mengetahuinya. Namun disebut-sebut, gaji berkisar di angka Rp 20 an juta.

"Ya sekitar Rp 20-an juta kira-kira, nanti salah-salah sebut nggak enak pulak saya. Tapi saya nggak tahu nominal yang pasti," tandasnya.

Diketahui sebelumnya, hakim Merry Purba diduga menerima suap dari Tamin Sukardi saat duduk sebagai hakim anggota menangani perkara korupsi eks HGU PTPN II Seluas 126 Hektar pada Agustus 2018 lalu.

Dalam perkara yang diadilinya di PN Medan itu, Merry duduk sebagai hakim anggota bersama Sontan Merauke Sinaga dengan ketua majelis hakim adalah Wahyu Prasetyo Wibowo. Saat mengadili, Merry memberikan sikap dessenting opinion mengadili Tamin Sukardi.

Tamin diduga memberikan SGD 280 ribu atau sekitar Rp 3 miliar ke Merry melalui orang kepercayaannya bernama Hadi Setiawan. Selain Merry, panitera pengganti PN Medan bernama Helpandi juga dijerat KPK

 

Kajian ringkas mengenai OTT

Pasal 1 Angka 19 KUHAP sebagai berikut: "tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa Ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu".

Per unsure yang ada pada pasal tersebut, terdapat empat keadaan seseorang disebut tertangkap tangan: (1) tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana; (2) tertangkapnya seseorang segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan; (3) tertangkapnya seseorang sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; dan (4) apabila sesaat kemudian, pada orang yang melakukan tindak pidana, ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu

 

Salam

AFH

Resmi Tersangka, Vanessa Angel Dijerat UU ITE

Rabu, 16 Jan 2019 17:28 WIB  •  Dilihat 112 kali  •  http://www.mdn.biz.id/o/63581/

Resmi Tersangka, Vanessa Angel Dijerat UU ITE

Medanbisnisdaily.com - Surabaya - Vanessa Angel resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus prostitusi online. Namun, dalam kasus ini Vanessa dijerat pasal 27 ayat 1 Undang-undang ITE.

"Pasal yang kami tetapkan pasal 27 ayat 1 undang-undang ITE," kata Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan saat rilis di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Rabu (16/1/2019).

Sebagaimana pasal 27 ayat 1 menyebut, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Tak hanya itu, Luki mengatakan dijeratnya Vanessa dengan pasal 27 ayat 1 ini terkait dengan kegiatan Vanessa yang mengeksplor dirinya. Luki mengatakan Vanessa kerap mengirimkan foto dan video tak senonoh melalui pesan elektronik di handphone kepada muncikari.

Selanjutnya, video ini pun tersebar. Para muncikari menggunakan foto dan video tak senonoh ini untuk menawarkan Vanessa kepada pelanggan prostitusi online.

"Pertimbangannya tadi sudah saya sampaikan yang bersangkutan secara langsung mengeksplor dirinya, mengeksploitasi dirinya langsung dengan muncikari, ada komunikasi," ungkap Luki.

Penetapan tersangka ini juga berhubungan dengan kasus prostitusi online yang sebelumnya menjadikan Vanessa sebagai saksi korban. Sebelumnya, Vanessa tertangkap saat melakukan hubungan badan dengan kliennya di hotel Jalan HR Muhammad Surabaya.

Luki memaparkan penetapan Vanessa ini mengacu dari fakta penyidikan yang ada. Selain telah melakukan gelar perkara hingga pemeriksaan rekam data digital forensik pada handphone Vanessa, penyidik juga telah memeriksa ahli ITE, ahli bahasa, ahli pidana hingga ahli agama dari Kementerian Agama dan MUI.dtc

Kajian ringkas atas pemberitaan diatas berkenaan dengan penetapan tersangka VA

Beberapa point yang diangkat dalam pemberitaan diatas yakni membahas mengenai penetapan tersangka

Penetapan Tersangka

Dengan merujuk pada KUHAP pengertian mengenai Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

 
Selanjutnya perihal penetapan tersangka dengan merujuk pada uraian di http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54d46fe50a6b5/pernyataan-polisi-tentang-penetapan-tersangka dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

 

Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara

 

 Didalam KUHAP mengenai alat bukti ditentukan secara limitatif yakni pada Pasal 184 KUHAP

 Alat bukti yang sah ialah :

-                 Keterangan saksi;

-                 Keterangan ahli;

-                 Surat;

-                 Petunjuk;

-                 Keterangan terdakwa.

Salam

AFH