Mantan Menkes Siti Fadilah Jalani Sidang Perdana Hari Ini 6 Februari 2016

Mantan Menkes Siti Fadilah Jalani Sidang Perdana Hari Ini 6 Februari 2017

Liputan6.com, Jakarta Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari akan menjalani sidang perdana hari ini. Jaksa akan membacakan dakwaannya pada sidang tersebut.

 "Iya, rencananya hari ini sidang perdana Siti Fadilah," ujar Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah, ketika dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Sidang Siti Fadilah itu terkait dengan dua perkara pengadaan alat kesehatan.

Sebelumnya, Siti dijerat KPK karena diduga terlibat dalam dua perkara. Yang pertama yaitu kasus dugaan korupsi pengadaan alkes untuk kebutuhan antisipasi kejadian luar biasa masalah kesehatan akibat bencana di Pusat Masalah Kesehatan Depkes tahun 2005.

Kedua proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk kebutuhan pusat penanggulangan krisis Departemen Kesehatan dari dana Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2007.

Oleh KPK, Siti Fadilah Supari dijerat dengan Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasai 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

http://news.liputan6.com/read/2847791/mantan-menkes-siti-fadilah-jalani-sidang-perdana-hari-ini

 

Tanggapan:

Kasus yang dihadapi oleh Siti Fadilah dimana oleh KPK dijerat dengan pasal Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) berlangsung pada Tanggal 6 dengan agenda berupa pembacaan surat dakwaan oleh JPU.

 

Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:

‘’pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya’’

 

Unsur-unsur dalam pasal diatas:

-        Pegawai negeri yang menerima hadiah atau

-        penyelenggara negara yang menerima hadiah

-        padahal diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

-        patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan disebabkan tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

 

Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

‘’Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)’’

 

Unsur-unsur dalam pasal diatas:

Penekanannya pada subyek hukumnya yakni: Bagi pegawai negeri yang menerima pemberian atau janji atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji

 

 

Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

“Pasal 5

 

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

 

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

 

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

 

‘’Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya’’

 

Inti dari beberapa ketentuan pasal diatas adalah mengenai larangan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya terkait jabatan yang diembannya

Salam

Aslam Hasan