Pelindungan Hukum Bagi Pihak Yang Menempati Tanah Negara (berlangsung lama dan terus-menerus) dan Membangun Sebuah Bangunan Rumah Diatasnya;

Pelindungan Hukum Bagi Pihak Yang Menempati Tanah Negara (berlangsung lama dan terus-menerus) dan Membangun Sebuah Bangunan Rumah Diatasnya

Sebenarnya kedudukan/posisi dari seseorang /warga yang menempati tanah negara tidak lebih hanya sebagai penggarap tanah negara.

Seseorang /warga selaku penggarap tanah negara dan mendirikan bangunan diatasnya hanyalah pemilik bangunan yang didirikannya namun bukan sebagai pemilik tanah.

Meskipun hanya sebagai penggarap tanah maka tetap perlu memperoleh perlindungan hukum, oleh karenanya bilamana ada pihak-pihak lain yang menguasai tanah tersebut diatas dengan ikut membangun dan mendirikan perkantoran di atas tanah garapan milik warga maka tindakan tersebut merupakan suatu tindakan melawan hukum. 

Mengambil alih tanah negara yang telah ditempati oleh warga secara turun menurun dan terus-menerus, harus diajukan kepada BPN menurut prosedur dalam peraturan perundang-undangan. Konsekuensi bila hal ini tidak diindahkan maka sudah sepatutnya untuk segera menyerahkan tanah tersebut kepada warga dalam keadaan bersih dan kosong;

Salam

AHP |ADVOKAT

AHP|ADVOKAT  memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang transaksi property baik jual beli dan sewa-menyewa lahan komersial dan property maupun penyelesaian sengketa property, di Pengadilan Tata Usaha Negara  (PTUN), Pengadilan Negeri (PN) dan penyelidikan kepolisian terkait penipuan dan perusakan property disamping itu Kami juga menyediakan pandangan hukum / (property insight) bagi para klien retainer kami yang beroperasi di bidang tanah dan property. Kami juga menyiapkan perjanjian jual-beli tanah, rumah, apartemen, pabrik serta  memberikan saran sesuai dengan regulasi tentang tanah dan property, mewakili klien dalam setiap transaksi / negosiasi sengketa property, dan kami  juga menyiapkan rancangan serta dokumentasi hukum terkait penyelesaian masalah transaksi tanah dan property secara umum.

AHP |ADVOKAT 

HP/WA:081905057198

PENGACARA HUKUM PERTANAHAN

PENGACARA HUKUM PERTANAHAN

Aslam Hasan & Partners bersinergi dengan LOH & Partners adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang siap membantu setiap transaksi dan masalah terkait Hukum Pertanahan yaitu meliputi sengketa kepemilikan tanah, sengketa jual-beli tanah, sewa-menyewa, penyerobotan tanah, penghunian tanah oleh orang yang tidak berhak, kasus sertifikat ganda, serta kasus-kasu tanah lainnya.

Aslam Hasan & Partners merupakan kantor Advokat yang memiliki pengalaman dan ketrampilan dalam menyelesaikan setiap transaksi property yang ada. Sebagai Advokat yang terampil di bidang property, Aslam Hasan & Partners telah banyak membantu klien dalam menghadapi permasalahan atas property yang dimilikinya.

Aslam Hasan & Partners selalu mengedepankan solusi hukum yang efektif,efisien dan tuntas untuk keberhasilan transaksi klien. Banyak terjadi dilapangan bahwa transaksi yang ada sebenarnya sangat sederhana namun akhirnya jadi berkepanjangan tidak kunjung selesai karena salah langkah dalam menyelesaikannya. Pastikan setiap transaksi property anda ditangani secara tepat dan aman.

Apabila anda membutuhkan pengacara Hukum Pertanahan dapat menghubungi kami:

Aslam Hasan

HP/WA : 081905057198

Email:a.f.hasanlawoffice@gmail.com

Aslam Hasan & Partners

LOH & Partners

PENGACARA PROPERTY

PENGACARA PROPERTY

Kebutuhan akan jasa konsultan hukum / Advokat terkait segala macam / bentuk transaksi property terus meningkat di Indonesia. Munculnya permasalahan hukum terkait transaksi property tentu menjadi kendala tersendiri dalam pencapaian di bisnis lahan komersiil dan property. Maka dibutuhkan jasa konsultan hukum / Advokat yang profesional dan berpengalaman dibidang transaksi property yang mampu menyelesaikan permasalahan saat terjadi sengketa namun juga dapat melakukan mitigasi sejak dini mulai dari awal proses transaksi lahan komersial dan property. Sehingga memastikan bahwa klien melakukan transaksi yang aman dari potensi sengketa dikemudian hari.

Aslam Hasan & Partners memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang transaksi property baik jual beli dan sewa-menyewa lahan komersial dan property maupun penyelesaian sengketa property, di Pengadilan Tata Usaha Negara  (PTUN), Pengadilan Negeri (PN) dan penyelidikan kepolisian terkait penipuan dan perusakan property disamping itu Kami juga menyediakan pandangan hukum / (property insight) bagi para klien retainer kami yang beroperasi di bidang tanah dan property. Kami juga menyiapkan perjanjian jual-beli tanah, rumah, apartemen, pabrik serta  memberikan saran sesuai dengan regulasi tentang tanah dan property, mewakili klien dalam setiap transaksi / negosiasi sengketa property, dan kami  juga menyiapkan rancangan serta dokumentasi hukum terkait penyelesaian masalah transaksi tanah dan property secara umum.

Apabila anda membutuhkan pengacara lahan komersial dan property dapat menghubungi kami:

Aslam

HP/WA : 081905057198

Email:a.f.hasanlawoffice@gmail.com

Aslam Hasan & Partners

LOH & Partners

KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DAN RUMAH BAGI ORANG ASING

KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DAN RUMAH TINGGAL BAGI ORANG ASING

Bagaimanakah aturan mengenai kepemilikan property bagi WNA di Indonesia

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
2. Peraturan Pemerintah No 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia
3. Peraturan Menterai Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinngal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia

Pembahasan

Bahwa status kepemilikan tanah dan bangunan yang dapat diberikan bagi WNA yang tinggal di Indonesia hanyalah sebatas hak pakai dan hak sewa. Untuk jenis tempat tinggalnya yaitu dapat berupa Rumah tunggal maupun Rumah Susun / Apartemen dengan Kepemilkan hak atas tanah dan rumah tinggal yang diberikan yakni berupa hak pakai dengan jangka waktu 30 tahun, jika jangka waktu tersebut berakhir maka WNA yang bersangkutan dapat melakukan perpanjangan untuk 20 tahun dan ketika jangka waktu perpanjangan tersebut berakhir maka dapat diperbaharui untuk 30 tahun lebih lanjut mengenai Kepemilikan hak atas tanah dan rumah tinggal bagi WNA berupa Hak pakai dapat diperoleh melalui jual-beli, tukar-menukar atau lelang.

Kesimpulan

Bahwa status kepemilikan tanah dan bangunan yang dapat diberikan bagi WNA yang tinggal di Indonesia hanyalah sebatas hak pakai dan hak sewa dengan memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada

Salam

Aslam Hasan

HP/WA: 081905057198

Pahami Syarat Serta Prosedur Jual Beli Tanah dan Bangunan -UNTUK RUMAH SECOND-

Pahami Syarat Serta Prosedur Jual Beli Tanah dan Bangunan  -UNTUK RUMAH SECOND-

Dalam transaksi jual beli membutuhkan data-data yang akurat selama proses berlangsungnya transaksi.

1. Data Penjual

Adapun, data penjual yang perlu disiapkan, antara lain:

·         Fotokopi KTP (apabila sudah menikah maka fotokopi KTP Suami dan Istri);

·         Kartu Keluarga (KK);

·         Surat Nikah (jika sudah nikah);

·         Asli Sertifikat Hak Atas Tanah yang akan dijual meliputi (Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Guna Usaha, Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun). Selain 4 jenis sertifikat tersebut, bukan Akta PPAT yang digunakan, melainkan Akta Notaris;

·         Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 5 tahun terakhir;

·         NPWP;

·         Fotokopi Surat Keterangan WNI atau ganti nama, bila ada untuk WNI keturunan;

·         Surat bukti persetujuan suami istri (bagi yang sudah berkeluarga);

·         Jika suami/istri penjual sudah meninggal maka yang harus dibawa adalah akta kematian;

·         Jika suami istri telah bercerai, yang harus dibawa adalah Surat Penetapan dan Akta Pembagian Harta Bersama yang menyatakan tanah/bangunan adalah hak dari penjual dari pengadilan.

2. Data Pembeli

·         Fotokopi KTP (apabila sudah menikah maka fotokopi KTP suami dan Istri);

·         Kartu Keluarga (KK);

·         Surat Nikah (jika sudah nikah);

·         NPWP.

3. Proses Pembuatan AJB di Kantor PPAT

4. Pembuatan AJB

5. Proses ke Kantor Pertanahan

Salam

 

AFH

YANG HARUS ADA DALAM PERJANJIAN PINJAM PAKAI BANGUNAN

YANG HARUS ADA DALAM PERJANJIAN PINJAM PAKAI BANGUNAN

Dalam penyusunan suatu perjanjian, selain memperhatikan ketentuan didalam pasal 1320 KUH Perdata, ada beberapa poin utama yang perlu dicantumkan agar perjanjian pinjam-pakai bangunan (ruko, kios, rumah, pabrik dll) yang disusun dapat lengkap  serta mengakomodir kebutuhan dari masing-masing pihak.

 

Beberapa ketentuan atau poin tersebut diantaranya adalah:

1. Pada bagian komparisi para pihak (dipastikan bahwa para pihak yang menandatangani perjanjian adalah orang yang cakap hukum);
2. Obyek pinjam-pakai jelas dan rinci;
3. Klausul mengenai jangka waktu pinjam-pakai harus jelas;
4.  Hak dan Kewajiban dari masing-masing pihak harus jelas,
5. Adanya pernyataan dan Jaminan dari para pihak terhadap obyek pinjam pakai bangunan;
6. Pernyataan bahwa obyek pinjam pakai betul kepunyaan dari pihak yang memberi pinjam pakai dan berhak untuk meminjam pakaikan;
7. Klausul yang mengatur bahwa selama perjanjian pinjam pakai ini berjalan pihak kedua tidak diperbolehkan untuk mengoperkan hak pinjam pakainya sebagian atau seluruh bangunan rumah kepada pihak lain.

Salam

 

Aslam Hasan

 

 

JASA KONSULTASI HUKUM & PEMBUATAN KONTRAK/PERJANJIAN

Untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan perorangan Anda, Aslam Hasan menyediakan jasa pembuatan kontrak/perjanjian (contract drafting). Kami tidak hanya menuliskan transaksi bisnis dan perorangan Anda untuk keperluan bukti hukum, tapi juga untuk mempertajam definisi hak dan kewajiban Anda di dalamnya. 

RUANG LINGKUP JASA

Ruang lingkup pemberian jasa kami meliputi Pembuatan perjanjian/kontrak (contract drafting), termasuk melakukan review kontrak (contract review) dan pembuatan dokumen legal seperti surat kuasa,risalah rapat, surat pernyataan, berita acara dan surat resmi lainnya, yang meliputi antara lain:

-         Konsultasi dan Pembuatan Peraturan Perusahaan

-         Konsultasi dan Pembuatan Perjanjian Kerja (PKWT/PKWTT)

-         Konsultasi dan Pembuatan Perjanjian Jual Beli

-         Konsultasi dan Pembuatan Perjanjian Sewa-Menyewa (Bangunan/Apartemen/Ruko/Rumah/Pabrik) 

-         Konsultasi dan Pembuatan Perjanjian Usaha Bersama

-         Konsultasi dan Pembuatan Perjanjian Pemberian Kredit / Utang piutang

-         Konsultasi dan Pembuatan Perjanjian Penitipan

-         Konsultasi dan Pembuatan Perjanjian Pinjam Pakai

-         Konsultasi dan Pembuatan Perjanjian Hibah Bangunan

-         Konsultasi dan Pembuatan Perjanjian Pendirian Perseroan Terbatas

-         Konsultasi dan Pembuatan Perjanjian Pendirian CV

-         Konsultasi dan Pembuatan Perjanjian Gadai, Fidusia, Pengikatan Diri sebagai Penjamin,

-         Konsultasi dan Pembuatan Perjanjian Garansi,

-         Konsultasi dan Pembuatan Perjanjian Subrogasi,

-         Konsultasi dan Pembuatan Pembaharuan Hutang

-         Konsultasi dan Pembuatan Pembaharuan Pengakuan Hutang

-         Konsultasi dan Pembuatan Perjanjian Cessie Piutang Dengan Jaminan

-         Dll

Ruang lingkup jasa ini juga sudah meliputi konsultasi hukum (via WA/ Email) terkait konsep hukum atas kerja sama yang akan diperjanjikan.

BIAYA JASA

Besarnya biaya jasa tergantung dari bentuk kerja sama yang diperjanjikan. Kami akan menyampaikan besarnya biaya jasa melalui surat penawaran (via email) setelah Anda menyampaikan deskripsi umum kerja sama yang akan dibuat kontraknya.

PEMESANAN JASA

Pemesanan jasa layanan kami dapat dilakukan dengan cara Klien menghubungi kami via email di alamat: a.f.hasanlawoffice@gmail.com dengan menyampaikan uraian umum hubungan hukum/kerja sama yang akan diperjanjikan, dan kami akan membalasnya dengan mengirimkan Surat Penawaran untuk pekerjaan jasa tersebut. 

Untuk keterangan dan informasi lebih lanjut mengenai jasa layanan kami, silahkan menghubungi kami di 081905057198 (Aslam Hasan, S.H., CLA) atau email ke: a.f.hasanlawoffice@gmail.com.

Salam,

Aslam Hasan